Kubu Akom: Diskualifikasi Caketum Golkar yang sebar duit di Munas
Merdeka.com - Isu politik uang berhembus jelang perhelatan Munas Golkar. Salah satu Caketum Golkar dituding bagi-bagi duit ke sejumlah pengurus daerah Golkar demi meraih suara di munas Golkar.
Kubu Ade Komarudin (Akom), Ahmadi Noor Supit mengatakan, politik uang harus dicegah dalam pertarungan calon ketua umum Golkar di munas. Menurut dia, isu ini tidak jelas siapa yang melempar dan melakukan malah cenderung bisa terjadi fitnah.
"Yang namanya politik uang itu harus dicegah, bagaimana mencegahnya, saya enggak tahu siapa yang bagi duit, tapi begini, mestinya ini segera diselesaikan. Hari ini ada rapat, bikin persyaratan bahwa siapapun yang main uang, ketahuan itu didiskualifikasi, harus begitu," kata Supit saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (23/2).
-
Bagaimana MUI menilai pentingnya aturan dalam mengelola kekayaan negara? “Negara adalah aturan-aturan. Semua ada aturan-aturannya, seperti konstitusi, undang-undang, perpres, peraturan menteri dan lainnya. Kalau tidak ada aturan, maka kocar-kacir,“ ujar KH Marsudi Syuhud dalam diskusi tersebut, Sabtu (5/8/2023).
-
Siapa yang bertanggung jawab atas asas Pemilu? Asas jujur menjadi dasar bagi penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas, pemantau, dan pemilih untuk bertindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-
Apa itu politik uang? Politik uang (money politic) adalah sebuah upaya memengaruhi pilihan pemilih (voters) atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Dari pemahaman tersebut, politik uang adalah salah satu bentuk suap.
-
Mengapa aturan negara penting bagi MUI? Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud berbicara mengenai pentingnya aturan dalam sebuah negara untuk menjaga kemaslahatan umat.
-
Apa saja asas pemilu di Indonesia? Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 memaparkan bahwa asas pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
-
Apa saja asas Pemilu di Indonesia? Asas Pemilu di Indonesia adalah Luber Jurdil, Ini Penjelasannya Luber Jurdil merupakan kependekan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian asas adalah alas, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat), atau pedoman. Sehingga dapat dikatakan bahwa Asas Pemilu adalah dasar atau pedoman dalam pelaksanakan pemilihan umum atau pemilu di Indonesia.
Dia mendesak adanya aturan baku soal larangan bermain politik uang di Munas Golkar. Menurut dia, bisa saja caketum Golkar bagi uang di daerah, tapi bukan untuk meraih dukungan, hanya untuk biaya penyelenggaraan acara di daerah.
"Saya juga dengar bagi-bagi uang tranport, atau apalah namanya. Makanya ini harus jelas, main uang seperti apa, saya enggak tahu, tapi kebiasaan di partai datang di suatu daerah itu untuk konsumsi transport gitu-gitu. Kriteria itu harus diatur, mana kategori bagi-bagi duit, mana yang pengaruhi, mana dalam rangka kegiatan itu," tegas Supit.
Aturan baku untuk menghindari fitnah dan tuduhan. Dia meminta harus dibedakan antara memberikan transport dengan suap pengurus DPD Golkar agar memilih calon tertentu di munas.
"Makanya lebih baik dituangkan dalam syarat pencalonan, supaya sah gitu secara hukum. Itu akan jauh lebih bagus," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Munaslub Golkar dilakukan oleh Faksi Kecil yang bermain di tikungan terakhir jelang Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaLuhut meminta seluruh pihak di internal Golkar kompak dan tak terpengaruh dengan dugaan upaya dari pihak luar.
Baca Selengkapnya"Kalau dalam agama itu hukumnya haram, karena serangan fajar bagian dari money politics."
Baca SelengkapnyaUsul itu diajukan saat Komisi II rapat bareng Komisi Pemilihan Umum (KPU) di DPR
Baca SelengkapnyaHugua dianggap sudah muak dengan praktik suap menyuap yang terjadi di Indonesia
Baca SelengkapnyaMengusulkan agar politik uang dilegalkan saja dengan batasan tertentu di Peraturan KPU (PKPU) pencalonan di Pilkada
Baca SelengkapnyaWaketum Golkar curiga ada penumpang gelap dengan kemunculan gagasan Munaslub melalui orang yang mengaku anggota Dewan Pakar Golkar.
Baca SelengkapnyaChico meyebut maraknya money politic tidak ditindak tegas dan justru dibiarkan tumbuh subur.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Hugua mengusulkan, agar money politics dilegalkan dengan batasan tertentu di Peraturan KPU pencalonan di Pilkada
Baca SelengkapnyaCak imin menilai pelaksanan Pilkada saat ini merusak tatanan demokrasi.
Baca SelengkapnyaTemuan tersebut diduga terjadi di Kelurahan Sukmajaya, Depok.
Baca Selengkapnya