Kubu Djan Faridz pastikan tak akan islah dengan kubu Romi
Merdeka.com - Niat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Surabaya untuk menggelar islah dengan kepengurusan PPP Muktamar Jakarta nampaknya tidak akan pernah terwujud. Apalagi, kubu Djan Faridz menyatakan menolak berdamai sesuai hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang berlangsung hari ini.
Djan mengklaim, hasil Rapimnas tersebut berdasarkan pengesahan pengurus Muktamar Jakarta oleh Mahkamah Partai dan dibatalkannya SK Menkum HAM soal kepengurusan Romahurmuziy.
"Berdasarkan hasil Rapimnas, mayoritas peserta menyatakan tidak boleh melakukan islah karena kita memiliki kekuatan dengan Mahkamah Partai PPP yang mengesahkan kepengurusan Jakarta dan putusan PTUN membatalkan SK Menkumham yang mengesahkan Kepengurusan Romi," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP kubu Djan Faridz Jouw Hasyim di DPP PPP, Jakarta, Selasa (2/6).
-
Apa yang diputuskan PKB soal Pilkada Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
-
Bagaimana Gerindra mengambil keputusan dalam Rapimnas? 'Rapat Pimpinan Nasional adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di bawah Kongres, diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina, Pak Prabowo,' ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).
-
Apa keputusan politik yang akan diambil oleh PDIP? Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan, partainya siap berada di dalam pemerintahan ataupun mengambil jarak dengan pemerintah sebagai oposisi.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Siapa yang memilih PPDP? Pembentukan PPDP dilakukan melalui seleksi yang dilakukan oleh KPU setempat.
-
Siapa yang memilih anggota PPS? PPS dipilih melalui seleksi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan melibatkan masyarakat setempat.
Jouw menambahkan, pihaknya akan menunggu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) sebelum menentukan wakil-wakilnya untuk maju dalam Pilkada serentak tahap pertama pada 9 Desember 2015 mendatang. Apapun hasilnya, kubu Djan Farids akan menerimanya dengan ikhlas.
"Kita tunggu inkracht-nya seperti apa Juni ini selesai kok, jika pihak Surabaya yang dimenangkan oleh PTTUN maka kami akan ikhlas menerima dan harusnya mereka juga menerima jika keadaan sebaliknya," ujarnya.
Namun, dia menegaskan, kepengurusan hasil Muktamar Jakarta enggan bergabung kubu Romi meski dimenangkan oleh pengadilan. "Kita akan ikhlas menerima, namun tidak akan bergabung dengan kubu Romi," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz menyatakan akan menitip kadernya kepada partai lain untuk maju dalam pilkada serentak. Tindakan ini dilakukan jika pengadilan memutuskan untuk mengembalikan SK Menkum HAM.
"Jika persoalan sengketa kepengurusan PPP ini tidak selesai hingga batas waktu yang ditentukan yaitu Juli ketika proses pendaftaran dilakukan dan kami dinyatakan tidak bisa ikut Pilkada, maka kami akan menitipkan kader kami yang jadi calon pada partai lain," kata Djan.
Dia menjelaskan, berusaha untuk mencapai inkracht dan islah, namun jika kondisi tidak memungkinkan sampai waktu yang ditentukan, Djan telah membangun komunikasi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk memuluskan rencananya tersebut dengan tanpa syarat khusus.
"Saya sudah berkomunikasi dengan Partai Gerindra untuk Pilkada serentak dan saya akan mengajukan kader-kader terbaik PPP ke Gerindra untuk berkoalisi baik PPP ikut atau tidak. Koalisi ini juga tanpa syarat karena memang harus seperti itu sebagai sahabat," kata Djan.
Kendati demikian, Djan tidak menutup kemungkinan melakukan koalisi dengan partai selain Gerindra, namun dia menegaskan akan mengutamakan partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). "Koalisi kami tidak hanya tertutup pada Gerindra namun bisa juga dengan Golkar, PAN, PKB, PDIP dan lainnya namun kami utamakan dengan partai dari KMP," ujarnya.
Rapat Pimpinan Nasional ke-I PPP versi Muktamar Jakarta tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 34 Dewan Perwakilan Wilayah di seluruh Indonesia dan ditambah pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat sekitar 90 orang. (mdk/tyo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gerakan salam 4 jari dikaitkan dengan potensi bergabungnya paslon 01 dengan 03
Baca SelengkapnyaMegawati memberikan penilaian terhadap Sandiaga Uno yang diusulkan menjadi Cawapres Ganjar
Baca SelengkapnyaSandiaga menegaskan PPP tetap berkomitmen untuk bekerjasama dengan PDIP mendukung Ganjar di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaRapimnas PPP telah mengamanatkan untuk berkoalisi dengan PDIP mengusung Ganjar.
Baca SelengkapnyaRomahurmuziy menganggap Koalisi Indonesia Bersatu sudah bubar
Baca SelengkapnyaWalaupun Sandiaga tidak jadi Cawapres, PPP akan tetap mendukung Ganjar.
Baca SelengkapnyaPPP menutup rapat-rapat peluang untuk membentuk poros alternatif.
Baca SelengkapnyaHasil Rakernas ke-V PDIP akan memutuskan sikap oposisi atau mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaArsjad menegaskan, tidak ada pembahasan duet Ganjar dan Prabowo di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGanjar mengaku, selalu menghormati seluruh keputusan masing-masing partai politik.
Baca SelengkapnyaArsul tidak akan ikut mengambil keputusan atau menangani sengketa Pilpres
Baca SelengkapnyaPolitikus PSI Mohamad Guntur Romli mengingatkan Grace Natalie untuk tetap konsisten.
Baca Selengkapnya