Kubu Ical lebih pilih islah dimediasi JK ketimbang Munaslub
Merdeka.com - Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Bali Tantowi Yahya mengatakan, usulan Munaslub yang diajukan Akbar Tandjung guna menyelesaikan kisruh Golkar menurutnya tak akan membantu menyelesaikan polemik di partai beringin tersebut. Sebab, kata dia, kedua kubu sampai saat ini dinilai masih sama-sama bersikeras dan belum menemukan kesepakatan apapun yang memungkinkan efektivitas diselenggarakannya Munaslub itu.
"Munaslub dalam organisasi dimungkinkan, tapi tak sesederhana yang disampaikan Akbar Tandjung. Penyelenggaranya siapa? DPP yang mana? Peserta ketua DPD I dan II yang mana? Sementara dari kubu Ancol sudah buat Plt-Plt," ujar Tantowi di Gedung DPR RI Senayan, Senin (25/5).
"Oke misalnya ada Munaslub, peserta dari Munas Bali, nanti hasilnya nggak diakui kubu Agung. Dianggap tidak sah karena pengurus sudah diganti. Jadi hal itu nggak akan menyelesaikan permasalahan," katanya menambahkan.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Kapan Golkar akan mengadakan Munas? Posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ramai menjadi perbincangan, terlebih soal rencana musyawarah nasional (Munas) partai tersebut akhir tahun ini.
-
Kenapa Golkar Sulut menolak Munaslub? Pemilu serentak 2024 tinggal menghitung bulan saja. Intinya kami menolak munaslub. Sekali lagi kami di Sulut sangat solid dan mendukung Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar,“
-
Bagaimana Golkar Riau menanggapi seruan Munaslub? Jangan (Golkar) diganggu dengan isu Munaslub yang merusak soliditas para kader di daerah. Tidak ada alasan Munaslub,“ tegas dia, Jumat (28/7/2023).
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
Selain itu, Tantowi menganggap salah satu hal yang membuat wacana Munaslub ini sulit terealisasi adalah karena ada masalah pembiayaan untuk mengakomodir penyelenggaraannya. "Lagipula Munaslub itu tidak murah. Biasanya yang mengadakan itu kan DPP, nah mau DPP mana yang menanggung biayanya?" ujar Tantowi.
Untuk itu, Tantowi mengaku berharap pada rencana islah yang akan dimediasi oleh Jusuf Kalla, yang walaupun penyelesaiannya terkesan jangka pendek. Namun, dia mengharapkan bisa menjadi masukan guna menemukan penyelesaian konflik yang sesungguhnya di internal Golkar saat ini.
"Inisiatif islah yang digagas JK, memang terkesan jangka pendek. Tapi yang kita butuhkan memang keputusan jangka pendek dulu. Jadi yang sudah mengabdi di daerah nggak kehilangan hak politik mereka, dan tetap bisa berkompetisi. Itu gagasan cerdas meski jangka pendek," ujar Tantowi.
"Tapi jika kita mau berpikir positif, mungkin dari keputusan yang jangka pendek ini bisa tercapai islah sesungguhnya. Ini bisa jadi entry point kan," pungkasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK menegaskan untuk dapat menjadi Ketua Umum Partai Golkar perlu modal yang cukup banyak.
Baca SelengkapnyaUntuk menjadi calon anggota legislatif (caleg) membutuhkan biaya yang besar.
Baca SelengkapnyaKarena, jika tidak mempunyai itu semua. Akan terasa sulit bagi orang tersebut untuk bisa menjadi ketua umum partai.
Baca SelengkapnyaMenurut Cak Imin, kompetisi politik sudah semakin pragmatis. Dia ingin pemilihan dikembalikan kepada nilai-nilai dari tujuan berbangsa dan bernegara.
Baca SelengkapnyaJK mengatakan, apabila Golkar pecah, tidak akan bisa menang pada Pemilu 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaJK sebut Golkar telat dalam menentukan arah koalisi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaSebanyak 38 ketua DPD juga menegaskan taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaPuan menyinggung soal konstitusi di Indonesia. Termasuk penyelenggaraan pemilu tahun ini.
Baca SelengkapnyaSikap JK dinilai senior Golkar terkait munaslub tidak konsisten kepada Airlangga dan Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaMenurut Cak Imin, sejatinya pesta demokrasi dibuat senyaman dan seaman mungkin
Baca SelengkapnyaPelaksanaan Munaslub ini justru memperburuk polarisasi politik.
Baca Selengkapnya