Follow
Kubu Ical siap pasang badan jika hakim PTUN diancam loyalis Agung
Merdeka.com - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan menunda SK Menkum HAM yang menetapkan Golkar kubu Agung Laksono sebagai pengurus partai beringin yang sah. Penundaan berlaku sampai ada keputusan pengadilan yang tetap terkait dualisme kepengurusan.
Sekretaris Fraksi Golkar kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo mengapresiasi langkah berani majelis hakim yang menunda SK Menkum HAM. Menurutnya, tidak mudah mengambil keputusan di tengah tekanan yang begitu besar dari pihak Agung Laksono di bekingi oleh partai penguasa.
"Kami apresiasi dan angkat topi ke tiga hakim yang sangat berani memutuskan putusan sela. Saya tahu mereka mendapatkan tekanan yang besar. Kami tahu Munas Ancol dikuasai oleh partai penguasa," kata Bambang Soesatyo saat konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4).
-
Bagaimana cara kader Golkar menghadapi perompak demokrasi? “Saya mengajak semua kader dan elit Partai Golkar selalu kompak untuk menghadapi perompak demokrasi yang bisa merusak tatanan dan keluhuran demokrasi yang telah kita bangun,“ tuntasnya.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Bagaimana Golkar berperan? Pertemuan KTT ke-26 ASEAN-RRT menyepakati pentingnya penguatan kerjasama regional untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan cita-cita Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, terutama dengan adanya upgrading ASEAN-China Free Trade Agreement (FTA) 3.0 dan implementasi penuh Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Anggota Komisi III DPR ini juga berjanji akan memberikan perlindungan ke tiga hakim PTUN Jakarta jika mendapatkan ancaman dari Golkar kubu Agung Laksono. Mereka siap pasang badan untuk ketiganya.
"Tentu kami akan memagari mereka," tegasnya.
Selain itu, Bambang Soesatyo juga mengimbau ke para loyalis Ical yang telah terlanjur menyeberang ke kubu Agung untuk kembali. Mereka dinilainya salah langkah selama ini.
"Kami juga mengimbau teman-teman yang salah jalan dan yang ISIS (ikut sana ikut sini) untuk kembali," pungkas dia.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Megawati mengatakan, aparat penegak hukum saat ini dipakai untuk mengintimidasi lawan politik.
Baca Selengkapnya
Permintaan tersebut sebagai implikasi permintaan Tim Hukum Ganjar-Mahfud yang meminta Kapolri dihadirkan.
Baca Selengkapnya
Ibas mengutuk keras kasus penculikan dan penganiayaan Paspampres terhadap pemuda Aceh.
Baca Selengkapnya
Kubu Ganjar-Mahfud mengungkap saksi yang mendapat intimidasi berasal dari klaster pejabat daerah.
Baca Selengkapnya
Cawapres Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengenai tekanan penguasa pada rangkaian Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Namun partai yang dipimpin Kaesang Pangarep itu bisa memasang bertruk-truk bendera.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto buka-bukaan basis partainya dikepung untuk mencari suara di Pilpres 2024
Baca Selengkapnya
Namun, hakim B masih menjalankan tugas seperti biasanya. Dia sudah bertugas di sana elama 18 bulan dan akan pengsiun 2 tahun lagi.
Baca Selengkapnya
Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendapat intimidasi saat rapat internal partai di Palu.
Baca Selengkapnya
Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengenai adanya tekanan penguasa
Baca Selengkapnya
Todung Mulya Lubis mengusulkan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dihadirkan untuk bersaksi di sidang sengketa Pilpres 2024
Baca Selengkapnya
Polri menurunkan sebanyak 377 personel untuk melakukan pengamanan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) selama proses sengketa Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya