Kubu Ical: SK Menkum HAM cuma produk administrasi bukan produk hukum

Merdeka.com - Ketua komisi III DPR, Aziz Syamsuddin mengaku terkejut atas kabar Kemenkum HAM menerbitkan surat keputusan pengesahan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono. Surat keputusan itu dinilainya bukan merupakan produk hukum dan tidak bisa dijadikan landasan legalitas.

"Surprise ya. Tanpa ada pertimbangan Dirjen, Menkum HAM mengeluarkan surat itu, kan begitu. Saya rasa, surat itu bukan merupakan produk hukum, tapi merupakan produk administrasi di tingkat pemerintah," kata Aziz, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/3).

Dia melanjutkan, selama belum ada keputusan berkekuatan hukum tetap (incraht) dari pengadilan, kubu Agung Laksono belum bisa mengklaim menjadi pengurus Golkar yang sah.

"PTUN dan praperadilan akan menjadi tahapan berikutnya. Sampai dengan belum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum yang tetap, maka pengurusan partai itu tidak bisa dirombak. Putusan itu harus bersifat tetap dari pengadilan," jelasnya,

Waketum DPP Golkar versi Munas Bali ini enggan mengomentari soal dugaan pemalsuan surat keputusan pengesahan oleh Kemenkum HAM yang dilakukan pihak Agung Laksono. Apabila surat keputusan itu asli, pihak Ical masih bisa menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

"Wah, saya enggak tahu, palsu atau enggaknya. Yang penting kalau proses itu palsu tentu itu ada proses pidananya. Kalau itu sah, maka ada proses di pengadilan tata usaha negara dan pengadilan di tingkat umum kan gitu. Ini kan masih produk administrasi, bukan produk hukum," tandasnya.

Diketahui, Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan surat keputusan terkait pengesahan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono. Surat tersebut telah diterima oleh Sekjen Partai Golkar kubu Agung, Zainudin Amali pada pagi ini.