Kubu Ical tolak Munas, Muladi bilang 'biar saja!'
Merdeka.com - Sejumlah elite Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie menolak dengan tegas putusan Mahkamah Partai Golkar yang mendesak digelarnya Munas paling lambat pada Maret 2016 sebagai solusi mengatasi perseteruan antar dua kubu.
Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi heren dengan sikap kubu Ical tersebut. Padahal, kata dia, Munas tersebut bertujuan baik agar Golkar tak terus-terusan mengalami perpecahan.
"Biar saja! Kita kan maunya damai dan Golkar menang di kemudian hari," kata Muladi usai rapat dengan Panja RUU KUHP di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/1).
-
Kapan Golkar akan mengadakan Munas? Posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ramai menjadi perbincangan, terlebih soal rencana musyawarah nasional (Munas) partai tersebut akhir tahun ini.
-
Bagaimana MKGR tegak lurus ke Golkar? “Kami tidak akan membiarkan pengurus, dewan-dewan, jajaran. Termasuk anggota Ormas MKGR yang dapat menabrak kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh partai Golkar dan Bapak Airlangga Hartarto,“ tegas Adies dalam SE yang ditandatangani pada Jumat (28/7).
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Kenapa Golkar harus konsolidasi? “Saya instruksikan kepada seluruh partai Golkar di Indonesia. Sekarang sedang disusun berdasarkan nomor urut dan pemilu sudah system terbuka, sehingga dengan demikian sudah waktunya sekarang untuk langsung bergerak, konsolidasi di akar rumput, rebut hati rakyat,“ katanya.
-
Bagaimana Golkar berperan? Pertemuan KTT ke-26 ASEAN-RRT menyepakati pentingnya penguatan kerjasama regional untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan cita-cita Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, terutama dengan adanya upgrading ASEAN-China Free Trade Agreement (FTA) 3.0 dan implementasi penuh Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Muladi membantah apabila putusan dari Mahkamah Partai yang mendesak Munas itu justru semakin membuat runyam Partai Golkar. Sebab, kedua kubu dilibatkan dalam Munas. Seperti Agung Laksono dan Aburizal Bakrie yang ditunjuk sebagai tim anggota transisi. Terlebih, nama senior seperti BJ Habibie didapuk menjadi pelindung tim transisi.
"Enggak, itu dari pihak sana. Dua pihak dilibatkan. Itu saja. Kalau hanya satu pihak buat apa.itu dua pihak dilibatkan. Senior-senior dilibatkan," katanya.
Muladi menjelaskan bahwa Mahkamah Partai tak akan lagi terlalu banyak ambil pusing apabila kubu Ical tetap menyatakan penolakan terhadap Munas. Sebab, hal itu sudah menjadi urusan Jusuf Kalla yang telah ditunjuk sebagai Ketua Tim Transisi.
"Biar nanti urusannya sama Pak Jusuf Kalla," katanya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK mengatakan, apabila Golkar pecah, tidak akan bisa menang pada Pemilu 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaPartai Golkar menyatakan mendukung KDM di Pilgub Jabar tahun ini.
Baca Selengkapnya"Kita terbiasa di organisasi PAN samina waatona terhadap kebijakan pimpinan. Jadi saya kira pimpinan pasti sudah memikirkan yang terbaik."
Baca SelengkapnyaDalam konferensi pers, Idrus mendesak Airlangga segera melepas jabatannya sebagai ketua umum DPP Partai Golkar
Baca SelengkapnyaIcal berpesan kepada Ketua Umum Golkar terpilih untuk mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat ambang batas pilkada.
Baca SelengkapnyaAirlangga menegaskan, Golkar menghormati keputusan yang telah diambil oleh MK.
Baca SelengkapnyaPartai Golkar memutuskan untuk mendukung Dedi Mulyadi di Pilkada Jawa Barat 2024. Dengan demikian, Golkar berpotensi mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin mengatakan apel kesetiaan itu tidak ada kaitannya dengan Muktamar PKB meski waktunya bersamaan.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengatakan, tidak masalah jika partai koalisi di tingkat nasional punya koalisi berbeda di tingkat daerah.
Baca Selengkapnya