Kubu Jokowi bandingkan program keluarga harapan dengan BLT era SBY
Merdeka.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani membandingkan gebrakan ekonomi yang dilakukan di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, terobosan Jokowi soal keluarga harapan lebih baik dibanding cara SBY membuat Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat.
"Cara Pak Jokowi itu katakanlah memperhatikan kesejahteraan kaum miskin, itu kan berbeda dengan Pak SBY. Kalau dulu Pak SBY, begitu mau pemilu, kurang dari setahun, dia dengan BLT. Bantuan langsung tunai. Yang itu nilainya paling berapa sih? 100-200 ribu. Tapi kan heboh. Karena apa heboh? Karena kan caranya dengan ngantri. Desak-desakan dan lain sebagainya," katanya di Hotel Oria, Jakarta Pusat, Senin (13/8).
Program keluarga harapan Jokowi memang tak berupa tunai, tapi Arsul menilai hal tersebut lebih memberikan jumlah anggaran yang lebih besar kepada rakyat miskin dibanding BLT SBY. Cara SBY tersebut juga disebutnya sebagai cari perhatian semata ke media.
-
Apa yang dibicarakan Menteri Basuki di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya: 'Terus kadang kala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya untuk yang mampu itu untuk subsidi untuk yang tidak mampu. Mohon maaf pak, subsidi itu kewajibannya negara bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara itu namanya gotong royong dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab tantangan yang masyarakat hadapi,' tanya Irine.
-
Kenapa Komisi XI minta BPS fokus pada data Pemilu? Berbagai survei tadi saya rasa sudah menjadi agenda rutin BPS, khususnya survei wisatawan, e-commerce, dan statistik metropolitan. Jika tetap diusulkan, saya ingin mengetahui seberapapenting urgensi dari survei tersebut. Mengapa tidak BPS melakukan pendataan terkait statistik pemilu, yang saya kira penting untuk membantu kita dalam mengevaluasi pelaksanaan pemilu nanti,' ucap Puteri.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang pernah jadi anggota DPR RI? Sosok Romo Wisnoe yang begitu berpengaruh di tengah kelompok penghayat, menjadi magnet bagi partai politik saat itu. Sejumlah partai berebut menariknya menjadi anggota partai. Dan di era 1980-an, dia lolos menjadi legisltatif sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Golkar.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
"Kan persoalannya program keluarga enggak tunai. Hanya metodenya saja yang berbeda. Zamannya Pak SBY diberikan dengan bagi-bagi duit langsung, amplop, kalau dengan PKH itu transfer. Diambil ke bank, ke kantor pos dan lain sebagainya. Nah ini kan yang harus dijelaskan kepada masyarakat," papar Asrul.
"Jangan menimbulkan kesan bahwa zaman pemerintahan Pak SBY itu lah perhatian terhadap kelompok masyarakat kita yang masih tergolong dalam kemiskinan itu seolah lebih wah, lebih lebih. Yang kaya begini kan yang harus dijelaskan," ujarnya.
Legislator komisi III DPR ini juga merujuk soal kemiskinan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun pihak terkait.
"Dari BPS, dari Bapenas, dan lain-lain. Karena kan data yang kita pergunakan, zamannya Pak SBY itu pun data yang sama. Data BPS dan Bapenas zaman itu, versus data BPS dan Bapenas zaman sekarang. Dan juga data kementerian terkait lah," tandasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Erick mempertanyakan apa yang salah dari penyaluran bansos dan BLT.
Baca SelengkapnyaMirah, salah satu penerima manfaat yang menerima bantuan ATENSI menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kementerian Sosial.
Baca SelengkapnyaPemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.
Baca SelengkapnyaPKH adalah program yang dibuat sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.
Baca SelengkapnyaGanjar pun menantang untuk membuka data soal angka kemiskinan dan dia pun menilai acara dialog publik akan menjadi menarik.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menggelontorkan bansos baru berupa beras 10 kilogram dan BLT dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun. Kebijakan ini lantas menuai polemik.
Baca SelengkapnyaSelain Muhadjir, tiga menteri yang menjadi saksi yakni Airlangga, Sri Mulyani dan Risma.
Baca SelengkapnyaPenyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi mengapresiasi kini sudah ada 95,7 persen warga Indonesia yang terdaftar di BPJS Kesehatan
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, BLT Rp400.00 akan diserahkan langsung kepada masyarakat pada November dan Desember 2023.
Baca SelengkapnyaNamun, Jokowi mengatakan saat itu belum bisa memamerkan kinerja BPJS Kesehatan.
Baca Selengkapnya