Kubu Jokowi-Ma'ruf desak tim Prabowo-Sandi jelaskan soal dugaan mahar Rp 500 M
Merdeka.com - Wakil Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding meminta kubu Prabowo-Sandiaga mengklarifikasi terkait adanya dugaan mahar politik sebesar Rp 500 miliar kepada PAN dan PKS. Di mana kabar tersebut pertama kali disebarkan oleh Wasekjen Demokrat Andi Arief melalui akun media sosialnya.
"Yang harus dijawab itu kubu sebelah. Justru ke depan, saya kira itu panjang rentetannya. Jadi harus dipertanyakan apakah itu melanggar undang-undang atau pidana," katanya di Hotel Orion, Jakarta, Senin (13/8).
Dia mengungkapkan, klarifikasi ini perlu guna memperjelas proses hukum, jika dugaan tersebut benar terjadi. "Saya kira biar penegak hukum nanti. Hal-hal seperti ini harus diclearkan secara hukum dan harus diclearkan secara politik ke publik," ungkap Sekjen PKB itu.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Bagaimana Sarwendah menyampaikan klarifikasi? 'Alhamdulillah tadi sudah menemui langsung wakil ketua pengadilan, dan disambut dengan baik,' lanjutnya. 'Beliau juga sangat apresiasi kami melakukan komunikasi dulu dengan pihak pengadilan bukannya langsung somasi, atau melaporkan hal ini ke KY, tapi sudah diserahkan semuanya ke Pengadilan,' pungkasnya
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa keyakinan Prabowo soal PKB? 'Kita kumpul berbeda bisa kerja sama saudara-saudara sekalian walaupun dalam pemilihan yang lalu PKB mendukung yang lain, tapi saya mengatakan dari awal saya yakin pada saatnya PKB akan kembali mendukung saya. Saya yakin saya yakin bahwa PKB akan bersama saya membangun bangsa,'kata Prabowo.
Senada, Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf, Raja Juli Antoni. Toni meminta Bawaslu harus melakukan tindakan terkait adanya dugaan pelanggaran UU Pemilu tersebut. Walaupun, dia berharap, dugaan tersebut tidak benar.
"Saya berharap itu tak terjadi. Enggak. Tapi biar tidak berkembang fitnah, inisiasi di masyarakat, lebih baik Bawaslu segera mengklarifikasi," jelasnya.
Sebelumnya, anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar pun angkat bicara terkait kabar itu. Dia menegaskan bahwa, jika terbukti demikian, maka pencalonan orang nomor dua di DKI tersebut dapat dibatalkan.
"Maka pencalonan tersebut dapat dibatalkan dan juga partai politik yang menerima dana tersebut tidak dapat mencalonkan lagi calon presiden untuk pemilihan berikutnya," ujar Fritz.
Fritz menjelaskan, aturan itu telah tertuang di dalam pasal 228 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Lebih lanjutnya, kata dia, dalam pasal tersebut telah melarang paslon untuk memberikan uang atau imbalan kepada parpol untuk dapat menjadi calon presiden atau wakil presiden.
Terkait persoalan itu, Fritz mengatakan, lembaganya akan melakukan penelusuran terhadap kebenaran dugaan tersebut. Bawaslu juga sangat mengharapkan kepada pihak yang memang mengetahuinya untuk menyambangi Kantor Bawaslu.
Sehingga, sambung dia, pihaknya dapat melakukan klarifikasi dan mendapatkan informasi secara konprehensif.
"Dan sekali lagi kan itu membutuhkan proses klarifikasi dan apabila itu pun terindikasi maka membutuhkan putusan pengadilan untuk membatalkan pencalonan. Tapi tidak menghilangkan hukuman terhadap pemberian uang tersebut," kata dia menjelaskan.
Reporter: Putu Merta SuryaSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Laporan dilayangkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel kepada Pimpinan KPK pada Senin (23/10).
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak nepotisme.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo menjawab usulan agar pimpinan KPK dinonaktifkan di tengah kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaKubu Ganjar-Mahfud sudah bersurat ke Mahkamah Konstitusi terkait hal ini.
Baca SelengkapnyaTim Hukum pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD resmi menyerahkan kesimpulan Sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK)
Baca SelengkapnyaMenurut Todung, keempat menteri yang bakal hadir di MK untuk memberikan keterangan memang berkaitan dengan bansos.
Baca SelengkapnyaKetua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) bebas memanggil siapa saja untuk dimintai keterangan
Baca SelengkapnyaMantan Ketua KPK Abraham Samad mendesak agar sejumlah kasus yang berhubungan dengan keluarga mantan Jokowi agar dapat segera diusut.
Baca SelengkapnyaJika berbicara hukum maka kuncinya adalah bukti, sehingga harus dibedakan dengan politik.
Baca SelengkapnyaAdies Kadir meminta jajaran kepolisian melakukan pengusutan atas adanya kebocoran materi itu.
Baca SelengkapnyaGerindra justru optimis kesaksian empat menteri tersebut akan secara langsung membantah tudingan kecurangan dilakukan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaGanjar menilai pemakzulan presiden tidak bisa sembarang dilakukan
Baca Selengkapnya