Kubu Jokowi nilai BIN dan Polri profesional larang #2019GantiPresiden
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq menilai, aparat kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) telah bekerja profesional dalam pelarangan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden. Menurutnya, tidak ada pelibatan aparatur negara ke ranah politik praktis.
"Tidak ada, tidak ada. Mereka bergerak secara profesional. Nggak ada tarikan apa-apa," kata Rofiq di Posko Cemara, Jalan Cemara No.9, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/8).
Sekjen parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf ini mengatakan, kepolisian dan BIN bergerak dalam rangka menjaga kondusifitas di masyarakat. Kalau mereka tak bertindak, menurutnya malah keliru.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk integritas pemilu di Indonesia? Dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga utama yang berperan dalam memastikan integritas pemilu.
-
Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pemilu di Indonesia? Dalam konteks Indonesia, aktor-aktor seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran dalam memastikan pemilu berjalan dengan baik dan adil.
-
Siapa yang bisa melakukan Tindak Pidana Pemilu? Tindak pidana pemilu merujuk pada serangkaian tindakan kriminal atau pelanggaran hukum yang terkait dengan proses pemilihan umum atau pemilu.
-
Siapa yang ditugaskan PDIP untuk melobi PKB? Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,' kata Basarah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (17/11).
-
Siapa yang berperan dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia? Pilkada memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai kinerja pemimpin yang sedang menjabat.
"Iya menjaga kondusifitas masyarakat itu sendiri. Tidak dalam rangka blocking. Kalau ada tindakan yang membahayakan negara ya semua aparat harus bertindak. Salah kalau tidak bergerak," kata dia.
Dia menyebut pemerintah tidak melakukan represif kepada masyarakat. Menurutnya, kalau gerakan tersebut konstitusional, tentu pemerintah bakal memberikan dukungan.
"Ini bukan bagian tindakan represif, tapi justru ini memberikan satu proses penegakan hukum yang sudah barang tentu masyarakat juga tahu situasi. Kalau itu tidak makar atau melakukan satu proses inkonstitusional ya pemerintah pasti memberikan dukungan," pungkasnya.
Sementara itu, Rofiq menilai, kubunya tak perlu membuat tandingan #2019GantiPresiden. Menurut dia, hal itu hanya akan merugikan masyarakat.
"Ini kan tagar 2019 ganti presiden ini kan dimobilisasi tidak datang sendiri. Jadi, ini direncanakan sedemikian rupa, kalau nanti pak Jokowi bikin tandingan yang sama misalkan tagar apa yang berlawanan sama mereka kan masyarakat juga nanti dirugikan," kata Rofiq.
Karena itu pula, Rofiq tidak setuju dengan gerakan yang digagas Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dan Neno Warisman itu. Dia mengimbau supaya kubu pendukung gerakan 2019 ganti presiden mampu mengendalikan diri.
"Jadi saya berharap semua harus mengendalikan diri, patuhi hukum jangan memanfaatkan kesempatan untuk ambisi kekuasaan itu," imbuhnya.
Sebelumnya, deklarasi gerakan tagar 2019 ganti presiden menuai sejumlah penolakan. Di Surabaya, deklarasi yang tak diberikan izin oleh kepolisian, hampir berakhir ricuh. Di Pekanbaru, aktivis penggagas gerakan, Neno Warisman diadang massa yang menolak deklarasi. Belakangan BIN mengakui terlibat dalam pemulangan Neno ke Jakarta.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pernyataan sivitas akademika dan alumni UIN dilakukan setelah menimbang dan memperhatikan perkembangan penyelenggaraan pemilu/pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Nusron, sistem seperti orde baru hanya terjadi apabila ada pembungkaman suara-suara tokoh masyarakat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi dituding cawe-cawe dalam kepengurusan PDI Perjuangan (PDIP) periode 2019-2028.
Baca SelengkapnyaIa juga menegaskan, bahwa Jokowi tidak pernah mendikte soal sikap tiap partai politik
Baca SelengkapnyaDalam rapat, Komisi I DPR mengingatkan BIN agar menjadi koordinator dari seluruh aparat intelijen
Baca SelengkapnyaMenurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu.
Baca SelengkapnyaPemanggilan itu buntut pernyataan Presiden Jokowi memiliki data intelijen partai politik.
Baca SelengkapnyaSebagaimana disebutkan dari kubu 01 yang menyebut adanya keterlibatan aparat penegak hukum di pemilu 2024 baik dari awal hingga putusan hasil rekapitulasi suara
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN mengklaim sejauh ini tidak memobilisasi pejabat publik yang masih berafiliasi dengan pemerintah.
Baca SelengkapnyaPratikno mengakui ada pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh di Istana.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi mengklaim tak ikut campur atau cawe-cawe dalam penyusunan kabinet Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya