Kubu Jokowi & Prabowo diminta tak gunakan isu SARA dalam kampanye

Merdeka.com - Putri Gus Dur, Yenny Wahid berharap kepada kedua kubu pasangan capres cawapres tak menggunakan isu SARA selama masa kampanye. Kedua kubu harus memiliki komitmen sama terhadap hal ini dan harus juga disampaikan secara terang kepada publik.

"Kita harus meminta komitmen dari dua pasang calon untuk mau komit tidak menggunakan isu-isu SARA dalam proses politiknya, dalam proses kampanyenya. Komitmen itu dulu dan harus diucapkan ke publik, disepakati sehingga publik bisa menuntut kalau ada penggunaan isu SARA dari kedua kubu," jelasnya usia menghadiri diskusi rilis survei LSI di Hotel Sari Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (24/9) sore.

Isu-isu SARA yang diproduksi dan disebarkan ini bisa mengakibatkan pembelahan dalam masyarakat. Masyarakat, kata Yenny, bisa terbawa dengan isu-isu tersebut karena tak semua masyarakat Indonesia terdidik.

"Mereka bisa dengan sangat mudah terbawa dan tergiring oleh isu-isu SARA yang terjadi yang akan digelontorkan nanti," ujarnya.

Isu SARA bisa berpengaruh terhadap sikap intoleran. Jika intoleransi meningkat, maka berpotensi meningkatkan konflik antar warga bangsa.

"Ini yang harus dicegah. Kalau kemudian ada letupan-letupan di antara anak bangsa ini tentunya akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa," kata Yenny.

Dia mengatakan isu agama masih dibawa dalam kontestasi Pilpres 2019. Seperti Prabowo yang disebut mendukung khilafah dan Jokowi disebut merupakan keturunan PKI. Kedua isu ini, kata Yenny, tak berdasar.

"Jadi saya harap betul masyarakat tidak menyebarkan hoaks, tidak menyebarkan fitnah-fitnah. Fokus pada kinerja atau potensi program yang akan dibawa oleh dua pasang calon. Jangan bawa-bawa isu primordial. Mau isu etnis, isu agama dan lain sebagainya. Itu jangan dipakai lagi," jelasnya.

"Karena kita lihat dampaknya di banyak negara lain itu menciptakan perpecahan yang sangat kuat di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kalau kita melihat dimana ada intoleransi yang tinggi maka juga terjadi radikalisme di banyak negara. Ini jangan sampai terjadi di Indonesia," pesannya.