Kubu Jokowi Sebut Tak Produksi Tabloid Pembawa Pesan
Merdeka.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding menegaskan, pihaknya belum pernah menerbitkan tabloid untuk kampanye pasangan calon secara resmi. Termasuk Tabloid Pembawa Pesan yang berisi kampanye positif capres inkumben Joko Widodo.
Ketua DPP PKB itu menduga simpatisan Jokowi yang membuatnya. "Sampai saat ini TKN belum memproduksi Tabloid apapun sehingga saya menduga kalau itu dari masyarakat atau komunitas atau relawan," katanya ketika dikonfirmasi, Rabu (30/1).
Dia mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan penyebaran tabloid tersebut. Sepanjang isi konten tidak melanggar aturan yang berlaku.
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Gimana caranya Jokowi ikut kampanye? Pasal 281 mensyaratkan pejabat negara yang ikut berkampanye dilarang untuk menggunakan fasilitas negara atau mereka harus cuti di luar tanggungan.
-
Kenapa TKN Prabowo-Gibran meminta relawan untuk tidak menyerang pribadi Capres Cawapres lainnya? Menurut dia, kandidat yang maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang merupakan putra putra terbaik bangsa yang dipilih partai politik, dan ditawarkan kepada rakyat agar dipilih sebagai pemimpin bangsa Indonesia lima tahun mendatang. Oleh karenanya, cara-cara berpolitik dengan menyerang pribadi calon dinilai Sangap tidak sesuai adab ketimuran.
"Mudah-mudahan semuanya beritanya kontennya tidak melanggar. Artinya maksimum pada kampanye negatif jangan ada black campaign," ujarnya.
Pihaknya juga tidak mungkin mengawasi hal demikian jika dikeluarkan pendukung. Hanya saja Karding mengimbau tidak melakukan kampanye hitam.
"Kalau dari masyarakat kita ga bisa melarang jadi kita mengimbau jangan black campaign," tutup Karding.
Diberitakan, Setelah tabloid Indonesia Barokah, giliran tabloid Pembawa Pesan yang beredar di masyarakat. Namun bedanya, tabloid Pembawa Pesan ini berisi konten positif untuk Capres Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.
Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta mendapatkan laporan beredarnya tabloid itu. Tabloid itu ditemukan di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Anggota Bawaslu DKI Jakarta, Muhammad Jufri mengatakan, sebaran tabloid itu diduga dilakukan caleg PDIP dan hanya di daerah pemilihan caleg tersebut.
"Itu tabloid dari salah satu caleg, katanya informasinya caleg PDIP. Kemudian penyebarannya melalui kurir dengan membawa ke rumah-rumah," kata Jufri saat dikonfirmasi merdeka.com, Rabu (30/1).
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaHal ini disampaikan Jokowi menjawab kabar yang menyebutkan dirinya akan ikut kampanye akbar terakhir pada 10 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaCalon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang tidak langsung terlibat dalam kampanye salah satu paslon Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaTerlebih, kata Ganjar, semua pihak juga ikut netral dalam menghadapi pemilu serentak 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar itu.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaSaksi dari Bawaslu, Nur Kholiq mengklaim tidak menemukan pelanggaran Pemilu saat Jokowi bagi-bagi bansos di Jateng.
Baca SelengkapnyaPKS dan Partai Demokrat menyayangkan sekaligus mengkritik Presiden Joko Widodo atas pernyataannya soal memiliki data intelijen Partai politik.
Baca SelengkapnyaHasto mengaku tidak ada instruksi dari pihaknya untuk melakukan hal itu.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan tak mengintervensi seleksi calon pimpinan (capim) KPK.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres
Baca SelengkapnyaTerkait paslon yang didukung Jokowi di Pilpres 2024, Kaesang meminta agar ditanyakan langsung ke presiden
Baca Selengkapnya