Kubu Jokowi terus lobi KMP agar dapat jatah pimpinan komisi DPR
Merdeka.com - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terus melakukan lobi kepada Koalisi Merah Putih (KMP) agar bisa mendapat jatah kursi pimpinan komisi DPR. Kubu Jokowi ingin pemilihan pimpinan komisi bukan dengan sistem paket, tapi lewat musyawarah mufakat.
Politikus senior PDIP Pramono Anung mengatakan, sampai hari ini pihaknya terus melakukan lobi politik kepada seluruh fraksi di DPR. Kubu Jokowi, kata dia, sepakat untuk pemilihan pimpinan komisi dilakukan dengan musyawarah.
"Jadi teman-teman yang memberi dukungan pada Jokowi-JK kita sepakat pada alat kelengkapan Dewan dilakukan musyawarah mufakat, karena mufakat sedang dilakukan dan belum ada titik temu dan di kami 5 fraksi (PDIP, PKB, NasDem, PPP, Hanura)," kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/10).
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Bagaimana Jokowi memimpin rapat? Hal itu dinilai karena Jokowi mampu memimpin rapat secara efektif, pekerja keras tanpa lelah serta melakukan safari ke berbagai wilayah Indonesia.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Apa saja asas pemilu di Indonesia? Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 memaparkan bahwa asas pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
-
Sistem pemilu apa yang dipakai di Indonesia saat ini? Sampai saat ini, sistem pemilu proporsional terbuka tetap diterapkan dalam pemilihan umum di Indonesia.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
Pramono meyakini pemilihan pimpinan komisi tidak akan rampung hari ini jika tidak dengan musyawarah. Oleh sebab itu, dia menyarankan agar dilakukan lobi lagi antar pimpinan fraksi.
Sementara itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengaku tidak ikut dalam lobi soal pimpinan komisi. Namun, dia mengakui jika KMP bakal memberikan sejumlah kursi pimpinan komisi.
"Saya baru datang tidak ikut," kata Muzani.
Ketika didesak, apakah KMP bakal memberikan sedikit kursi pimpinan komisi, dia hanya menjawab singkat. Kemudian langsung pergi meninggalkan para wartawan.
"Kasihlah (kursi)," singkat dia.
Diketahui, hari ini DPR menggelar rapat paripurna penetapan anggota fraksi di setiap komisi. Namun, paripurna berjalan alot karena belum seluruh fraksi siap menyerahkan nama anggotanya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menyampaikannya dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaPDIP menegaskan tidak punya niatan untuk membubarkan koalisi lain.
Baca Selengkapnyapartainya tak gentar meski Partai Gerindra akhirnya mengarahkan dukungan ke Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca SelengkapnyaHal itu, dia sampaikan merespons pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Baca SelengkapnyaSepuluh nama sebelumnya sudah diserahkan ke pemerintah era Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan dirinya ingin gubernur serta wakil gubernur Jakarta ditentukan melalui mekanisme pemilihan langsung.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.
Baca SelengkapnyaBertambahnya komisi tersebut imbas rencana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaPKB mengungkapkan hubungan Jokowi dan Megawati Soekarnoputri sedang tidak baik-baik saja.
Baca SelengkapnyaPKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit
Baca SelengkapnyaMenanggapi hal ini, fraksi PDIP berkomitmen akan terus berjuang dan memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan
Baca Selengkapnya