Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kubu Moeldoko: Ada Aset Tercatat Atas Nama Perorangan di Partai Demokrat

Kubu Moeldoko: Ada Aset Tercatat Atas Nama Perorangan di Partai Demokrat Moeldoko menyampaikan pidato saat KLB Partai Demokrat. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko Muhammad Rahmad mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi terkait adanya penyalahgunaan nama aset partai yang dilakukan kubu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia menjelaskan ada beberapa aset dari uang partai tetapi malah dicatat atas nama pribadi.

"Kami mendapat informasi penting dari kader bahwa banyak aset aset yg dibeli dari uang partai, tetapi kepemilikannya tidak atas nama partai. Sertifikat nya tercatat atas nama perorangan pribadi. Ini tentu tidak benar dan berpotensi terjadinya penggelapan aset partai oleh perorangan pribadi," kata Rahmad dalam keterangan tertulis, Minggu (21/3).

Di antara aset partai yang dibeli menggunakan uang sumbangan para kader dan masyarakat adalah Kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi Nomor 41 Jakarta. Dia mendapatkan informasi kalau kantor yang dibeli saat SBY menjabat jadi ketua tidak tercatat sebagai aset partai.

"Informasi yang kami terima, aset tersebut dibeli saat Pak SBY menjadi Ketua Umum dengan harga Rp 100 miliar lebih. Namun sertifikat jual belinya tidak tercatat atas nama Partai Demokrat, tapi atas nama perorangan pribadi," kata dia.

Dia mengatakan hal tersebut sedang didalami dan teliti tentang kebenarannya. Jika benar, Rahmad menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan untuk Partai Demokrat.

"Begitu pula aset aset partai di daerah. Jangan sampai aset aset partai berpindah menjadi aset pribadi. Karena itu perlu kami data agar kader dan masyarakat yang menyumbang tidak dirugikan," kata dia.

Sementara itu, pihaknya saat ini mulai mendata aset-aset yang dimiliki partai Demokrat. Hal tersebut kata dia sambil menunggu pengesahan pengurus DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang oleh Kemenkum HAM.

Dia menjelaskan pendataan tersebut jadi penting sebab pembelian aset aset itu berasal dari uang rakyat, uang kader, uang masyarakat.

"Aset tersebut harus tercatat atas nama partai dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan anggota partai dan masyarakat luas," tandasnya.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
SBY Ungkap Dua Prahara Guncang Demokrat, Kudeta Moeldoko dan Ditinggal Anies
SBY Ungkap Dua Prahara Guncang Demokrat, Kudeta Moeldoko dan Ditinggal Anies

Artikel ditulis reporter magang kampus merdeka program Kemendikbud: Nayla Shabrina.

Baca Selengkapnya
Hasto Jelaskan Duduk Perkara Kasus DJKA Kemenhub, Diduga Ada Aliran Uang ke Rumah Pemenangan Jokowi-Ma'ruf
Hasto Jelaskan Duduk Perkara Kasus DJKA Kemenhub, Diduga Ada Aliran Uang ke Rumah Pemenangan Jokowi-Ma'ruf

Dirinya tidak ingat dengan sosok yang kini sudah berstatus tersangka di kasus DJKA.

Baca Selengkapnya
Hubungan Pernah Memanas dengan Demokrat Berujung Moeldoko Tak Hadir Pelantikan AHY jadi Menteri ATR/BPN
Hubungan Pernah Memanas dengan Demokrat Berujung Moeldoko Tak Hadir Pelantikan AHY jadi Menteri ATR/BPN

Pelantikan AHY digelar di Istana Negara, Jakarta, hari ini pukul 11.00 WIB.

Baca Selengkapnya
AHY Ungkap Sempat Bertemu Jokowi saat Menghadapi Kubu Moeldoko
AHY Ungkap Sempat Bertemu Jokowi saat Menghadapi Kubu Moeldoko

Jokowi menyampaikan kepada AHY bahwa sama sekali tidak tahu apa yang anak buahnya perbuat.

Baca Selengkapnya
PKS dan Demokrat: Seharusnya Presiden Tak Perlu Bilang Pegang Data Intel 'Jeroan' Partai Politik
PKS dan Demokrat: Seharusnya Presiden Tak Perlu Bilang Pegang Data Intel 'Jeroan' Partai Politik

PKS dan Partai Demokrat menyayangkan sekaligus mengkritik Presiden Joko Widodo atas pernyataannya soal memiliki data intelijen Partai politik.

Baca Selengkapnya
PDIP Respons SBY soal Menteri Jokowi Ajak Bikin Poros Baru: Bukan Perintah Presiden
PDIP Respons SBY soal Menteri Jokowi Ajak Bikin Poros Baru: Bukan Perintah Presiden

PDIP meyakini Jokowi tidak memberi perintah kepada menterinya untuk bermanuver membentuk poros koalisi baru.

Baca Selengkapnya
Demokrat Ditawari Kursi Menteri, Puan: Yang Harus Jawab Pak Jokowi atau Istana
Demokrat Ditawari Kursi Menteri, Puan: Yang Harus Jawab Pak Jokowi atau Istana

Reshuffle merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Anies Kampanye di Samarinda, Singgung Soal Tanah
Anies Kampanye di Samarinda, Singgung Soal Tanah

Anies diketahui sempat menyindir kepemilikan tanah Prabowo Subianto dalam debat capres pada Minggu (7/1) lalu.

Baca Selengkapnya
FOTO: AHY Bangga Menang Telak 19-0 Lawan Moeldoko, Singgung Soal Aktor Pembegal Demokrat
FOTO: AHY Bangga Menang Telak 19-0 Lawan Moeldoko, Singgung Soal Aktor Pembegal Demokrat

AHY mengungkapkan PK yang dilakukan KSP Moeldoko membuat kader khawatir apabila partai yang dibangun selama ini dirampas begitu saja oleh para pembegal partai.

Baca Selengkapnya
Kronologi Partai Coklat Muncul di Pilkada 2024, Disebut Sebagai Simpatisan Jokowi
Kronologi Partai Coklat Muncul di Pilkada 2024, Disebut Sebagai Simpatisan Jokowi

Membahas isu kontroversial yang melibatkan Partai Cokelat dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Moeldoko soal Koalisi Sipil Desak DPR Usut 'Data Intelijen' Jokowi: Jangan Berlebihan
Moeldoko soal Koalisi Sipil Desak DPR Usut 'Data Intelijen' Jokowi: Jangan Berlebihan

Moeldoko mengingatkan tidak usah berlebihan. Dia menyebut data yang dikantongi Jokowi bersumber dari hasil survei.

Baca Selengkapnya
Punya Harta Rp 2 Triliun, Prabowo Mengaku Sering Jual Aset untuk Kebutuhan Partai
Punya Harta Rp 2 Triliun, Prabowo Mengaku Sering Jual Aset untuk Kebutuhan Partai

Harta Prabowo paling banyak dibanding 2 nama lainnya yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Baca Selengkapnya