Kubu Prabowo Ingatkan Netralitas TNI-Polri dan BIN di Pemilu 2019

Merdeka.com - Politikus Partai Demokrat, Benny K Harman menyoroti netralitas TNI, Polri dan ASN dalam Pilpres 2019. Termasuk BIN, Benny ingin institusi di bawah kendali Presiden Jokowi itu wajib netral untuk menjaga demokrasi di Indonesia tetap tumbuh.

"Kita lihat, apakah TNI, Polri, ASN seperti BIN netral? Kita cemas, saya lebih banyak cemas," kata Benny saat menghadiri diskusi bertajuk 'Keamanan Pilpres 2019: Optimisme atau Kekhawatiran' di Seknas Prabowo-Sandiaga, Jakarta, Selasa (18/12).

Diskusi ini dihadiri sejumlah tokoh yang merupakan pendukung paslon nomor urut 02 itu, antara lain aktivis HAM Natalius Pigai serta Letjen TNI Marinir (Purn) Suharto. Hadir sebagai moderator Politikus Demokrat Ramadhan Pohan.

Benny mengatakan, penegak hukum wajib untuk menegakkan hukum secara otonom. Termasuk apabila memang ditemukan manipulasi oleh kedua kubu, harus diproses adil.

"Tidak boleh memilih. Untuk mewujudkan harus adil, penegakan hukum tidak otonom, rakyat kita sudah cerdas, maka rakyat akan memilih jalannya sendiri," kata Benny lagi.

Termasuk soal e-KTP, Benny melihat, kartu identitas sebagai syarat mencoblos itu harus benar-benar clear. Jangan sampai disalahgunakan, seperti kasus e-KTP tercecer yang berpeluang menimbulkan opini negatif jelang pemilu.

Tugas penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu juga menjaga agar pemilu berjalan adil, transparan. Jangan sampai, kata dia, ada daftar pemilih siluman.

"Penyelenggara pemilu sungguh-sungguh menjaga netralitas. Masalah e-KTP harus diselesaikan termasuk DPT, masa ada hantu-hantu. DPT siluman, dia adalah kunci utama memenangkan Jokowi-JK zaman dulu. Seperti apa modusnya, hentikan praktik semacam itu. Apakah hantu DPT atau hantu TPS atau hantu C6," jelas dia.

diskusi seknas prabowo dan sandi tentang keamanan pilpres 2019 ©2018 Merdeka.com/istimewa

"Solusinya, kita butuh pemimpin tegas. Alangkah indahnya incumbent menang dengan cara-cara elegan," kata dia.

Sementara itu, Timses Prabowo-Sandiaga. Letjen TNI Marinir (Purn) Suharto menyinggung adanya kekhawatiran soal ancaman yang dapat mengganggu stabilitas nasional jelang Pilpres 2019.

Menurut Suharto, kekhawatiran dan ancaman itu datang bukan dari faktor eksternal, melainkan karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berdasarkan kepada prinsip keadilan.

Menurutnya, ketidakadilan dapat memunculkan radikalisme seperti munculnya aksi kekerasan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua beberapa waktu lalu.

"Ini ketidakadilan, kalau timbul ketidakadilan, radikalisme muncul. Radikalisme itu keluar dari ketidakadilan, tidak adil dalam berkehendak, berpikir dan bertindak," tambah Suharto.