Kubu Prabowo: Kartu Prakerja Ancaman Nyata Bagi APBN

Merdeka.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade menilai, program kartu prakerja yang diluncurkan calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) sebagai bentuk janji manis di masa kampanye pemilu 2019.

Andre mengatakan, masih banyak janji kampanye Jokowi di Pilpres 2014 yang belum terpenuhi, seperti janji hentikan impor pangan, bangun infrastruktur pedesaan, hingga bangun perumahan murah untuk rakyat.

"Kan masih banyak janji kampanye di 2014 yang belum dilaksanakan. Janji manis yang dulu ditebar belum terpenuhi, sekarang justru sudah keluarkan janji baru," katanya kepada wartawan, Rabu (6/3).

Dia menjelaskan, adanya komponen gaji dalam kartu prakerja yang diberikan kepada lulusan SMK yang menganggur akan menghabiskan anggaran yang sangat besar. Berdasarkan data BPS, saat ini tingkat pengangguran terbuka di Indonesia ada 7 juta jiwa. Bila diperkirakan Jokowi akan memberikan gaji Rp 1 juta untuk tiap orang, maka butuh anggaran sekitar Rp 7 triliun.

"Jika Jokowi memaksakan program Kartu Prakerja maka janjinya itu akan membahayakan APBN. Dari mana Jokowi akan membiayai janjinya itu? Wapres JK sudah menyatakan bahwa itu hanya bisa dilakukan di negara maju dengan penduduk sedikit," ujarnya.

Lebih lanjut, Politisi Partai Gerindra itu meminta Jokowi untuk segera bertobat dan berhenti menebar janji palsu. Alih-alih menebar janji, Andre meminta Jokowi membuat program yang masuk akal dan tidak membebani keuangan negara.

"Janji-janji Jokowi ini hanyalah pembodohan menjelang Pilpres. Sampai sekarang BPJS yang merupakan program kartu sehat dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saja masih menunggak utang. Gaji pegawai pos juga sampai tertunda, jadi bagaimana mungkin membuat janji baru," imbuhnya.

"Berhentilah Pak Jokowi membuat janji manis demi mendapatkan suara di Pilpres. Publik sekarang sudah cerdas, tak mudah percaya lagi janji palsu," tutup Andre.