Kubu Prabowo Kritik Infrastruktur Jokowi, Tak Sejalan Dengan Reforma Agraria

Merdeka.com - Pembangunan infrastruktur dianggap salah satu keberhasilan yang kerang dikampanyekan Capres petahana Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Namun, kebutuhan infrastruktur dinilai bukan yang utama bagi kubu Prabowo-Sandiaga.

Politikus Gerindra, Kardaya Warnika mengakui, infrastruktur memang bagian amat penting untuk kemajuan bangsa dan negara. Namun, masuk ke dalam prioritas jangka panjang, bukan dipaksakan.

"Infrastrukutur itu jangkauannya jangka panjang. Harus seimbang antara jangka panjang dan pendek. Jangka pendek harus dipertimbangkan ekonomi. Kalau perekonomian lagi jeblok, itu jangan terlalu banyak mikir infrastruktur," jelas Kardaya saat menghadiri diskusi Seknas Prabowo-Sandi bertema 'Infrastruktur Era Jokowi: Efektif, Salah Sasaran atau Koruptif?' di Menteng, Jakarta, Kamis (27/12).

Kardaya mencontohkan, China dan Malaysia merupakan negara yang tengah menggenjot infrastruktur. Namun, kondisi ekonomi kedua negara tersebut dinilai sedang baik.

Sementara Indonesia, kata dia, tidak dalam kondisi baik. Tapi pemerintah memaksakan membangun infrastruktur dengan biaya utang.

"Malaysia ketika pertumbuhan ekonomi 8 persen. Sekarang kayak Indonesia, walau ada yang katakan perekonomian kita bagus, tapi harus ada kriterianya. Perekonomian kita sekarang berada di bawah rata-rata Asia. Ada Myanmar, Nepal, Bhutan. Bagusnya dari mana? Angkanya siapa? Angka publik. Di ASEAN kita nomor dua dari terendah," jelas Kardaya lagi.

Dalam diskusi ini, hadir pula sebagai pembicara, Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Dewi Kartika dan Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara.

Infrastruktur Turunkan Kelas Petani

Sekjen KPA, Dewi Kartika membeberkan sejumlah persoalan pembangunan infrastruktur yang dinilai banyak pelanggaran dan terkesan sangat dipaksakan.

Dia menjelaskan, pembangunan infrastruktur konsekuensi logisnya adalah menuntut pengadaan tanah dalam skala besar. Karena bersifat lapar tanah, dan tanah-tanah yang dijadikan objek pembangunan infrastruktur itu wilayah pedesaan dan perkotaan, maka yang kena dampaknya masyarakat kecil di bawah.

"KPA mencatat sektor pembangunan infrastruktur penyebab konflik agraria terbesar. Kaitan dengan pengadaan tanah sangat korelasi terhadap pembangunan infrastruktur. Kami mencatat tahun 2015, sektor infrastruktur menjadi penyumbang nomor 2 konflik agraria, 2016 nomor 3 dengan jumlah kasus 100 konflik, 2017, sektor infrastuktur menjadi penyumbang konflik tertinggi nomor 3 dengan 94 kasus," jelas Dewi lagi.

Dari sisi kekerasan, lanjut dia, pengadaan tanah untuk infrastruktur lekat dengan kekerasan bentuknya kriminalisasi dan intidimasi. Pada 2015 kekerasan di seluruh sektor 278 kasus, petani yang dikriminalkan, 2016 ada 177 kasus. Tahun 2017 ada 369 utamanya petani yang dikriminalkan, karena mempertahankan hak atas tanah. Jadi sangat erat kaitannya pengadaan tanah untuk infrastruktur dengan konflik agraria.

"Konon Jokowi sedang jalankan reforma agraria, tujuannya memperbaiki ketimpangan struktur agraria. KPA kita konsisten negara ini harus jalankan reforma agaria. Sayangnya, pembangunan infrastruktur juga berkontribusi terhadap semakin parahnya ketimpangan struktur agraria. Bukannya memperbaiki, tapi justru banyak terjadi konversi lahan pertanian," kata Dewi.

Dewi menjelaskan lebih dalam, sensus yang dilakukan dari 2003-2013, tercatat 5,9 juta hektar dari sektor pertanian ke non pertanian. Pertahun 100-110 ribu hektar lahan berubah dari fungsi lahan.

Kementerian perindustrian merilis sampai 2019, kebutuhan infrastruktur membutuhkan 133 ribu hektar tanah. Apalagi, Presiden jokowi sudah keluarkan perpres 56/2018 tentang percepatan proyek staregis nasional. Hal ini dikhawatirkan akan perparah ketimpangan struktur agaria.

"Artinya pembangunan infrastruktur berkontribusi menurunkan kelas-kelas petani. Bisa dibayangkan 10 tahun lagi sensus pertanian dilakukan, jumlah rumah tangga petani tergusur," kritik Dewi.