Kubu Prabowo Nilai Tak Ada Alasan Tolak Pembentukan TPF Pilpres

Merdeka.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga terus mendorong pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) yang guna meluruskan segala bentuk kejanggalan yang mengganggu kelancaran proses pemilihan presiden 2019. Direktur Materi dan Debat BPN, Sudirman Said mengatakan, pihaknya juga menyarankan agar tim tersebut diisi tokoh-tokoh yang memiliki integritas tinggi dan independen dalam bekerja.

"Dengan senang hati kami akan mendukung tim ini. Kami ingin mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolak gagasan ini," kata Sudirman dalam diskusi di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya, Jakarta, Jumat (26/4).

Sudirman Said mengklaim wacana pembentukan TPF sudah mendapat lampu hijau dari sejumlah lembaga yang terlibat dalam Pemilu 2019. Seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Bawaslu sudah mengamini. KPU walaupun belum kompak, tapi sejumlah komisionernya tidak keberatan. Ini demi rakyat, bangsa, negara yang harus segera dibangun. Dan ini juga cara terbaik untuk membuat cleaning house. Kalau tim ini terbentuk, bukan hanya lembaga pemilu terakreditasi, tapi seluruh pihak yang berpartisipasi," terangnya.

Eks Menteri ESDM itu menegaskan, upaya pembentukan wacana TPF tak ada hubungannya dengan hasil perolehan sementara perhitungan suara pemilu 2019 yang saat ini masih berlangsung.

"Concern kita ini kepada berbagai pengembangan kecurangan yang cenderung mengarah ke terstruktur, sistemik dan massif. Dan ini tidak ada hubungan kita menang atau kalah," ucapnya.

"Ada yang bertanya 02 menang tapi kenapa ribut kecurangan? Itu dua hal yang berbeda, kecurangan ini harus kita address dan benahi, tangani karena kita ingin menjaga kualitas demokrasi kita," tegas Sudirman.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Arief Budiman menilai, TPF belum diperlukan.

"Enggak lah. Saya merasa belum sampai sejauh itu. Tidak diperlukan menurut saya," katanya di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/4).

Menurut Arief, semua proses rekapitulasi sedang berlangsung dan sejauh ini berjalan lancar. Meski ditemukan sedikit kesalahan, KPU langsung memperbaiki.

"Semua masih berjalan sebagaimana mestinya," ujarnya.

Selain itu, terkait isu kecurangan Pemilu yang diembuskan kedua kubu paslon, Arief yakin publik tak akan bingung. Oleh karena itu, ia akan memberi keterangan dan edukasi yang benar.

"Makanya publik harus kita edukasi supaya mereka paham dan tahu mana yang dipercaya dan tidak dipercaya informasinya," ucapnya.

Berbeda dengan Arief, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari justru mempersilakan siapapun membentuk TPF kecurangan Pemilu. Pihaknya juga bersedia hadir jika dipanggil untuk dimintai keterangan terkait adanya dugaan kecurangan pemilu.

"Silakan. Itu sangat terbuka. Artinya, kalau KPU dimintai keterangan membuka data, membuka dokumen, untuk memperjelas situasinya seperti apa, kami siap," kata Hasyim di Kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (26/4).