Follow
Kubu Romi: Islah PPP tidak ada urusan dengan Djan Faridz
Merdeka.com - Ketua DPP PPP Bidang OKK Isa Muchsin mengatakan, pembicaraan soal islah terbatas antara dua kubu PPP terus dilakukan. Selain itu, konsolidasi partai terus dilakukan agar mesin politik bisa berjalan. Bahkan, di tingkat bawah proses islah sudah berlangsung. Dia mencontohkan DPW-DPW yang awalnya ikut Muktamar Jakarta sudah bersedia patuh di bawah kepemimpinan Romahurmuziy.
"Misalnya DPW Bali, Jateng, Lampung mereka ikut Muktamar Jakarta. Tapi mereka sudah menggelar muswil yang dibuka langsung oleh Romahurmuziy. Ini artinya selesai," kata Isa Muchsin dalam keterangan persnya, Senin (1/6).
Dia menjelaskan, sebagai partai politik PPP tidak hanya mengurusi soal konflik, tapi juga proses konsolidasi. Sebab, jika hanya mengurusi konflik, tidak ada yang bekerja untuk konsolidasi.
-
Kenapa MK tidak bisa mendiskualifikasi Prabowo-Gibran? Menurut pria karib disapa Eddy Hiariej ini, MK tidak bisa melakukan diskualifikasi. Seharusnya, jika ada yang keberatan dengan keikutsertaan Prabowo-Gibran sebagai peserta Pilpres maka bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) saat musim kontestasi berlangsung.
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Kenapa Jokowi tidak diundang ke Rakernas PDIP? Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak diundang dalam rapat kerja nasional (rakernas) ke-5 PDIP pada pekan ini. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, partainya tidak ada refleksi khusus dalam rakernas karena ketidakhadiran Jokowi.'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Siapa yang gagal jadi anggota DPR? Thariq Halilintar mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari PDIP Daerah Pemilihan Jawa Barat VI. Seperti halnya dengan Anang, jumlah suara yang diperoleh Thariq juga sangat minim. Akibatnya, ia dipastikan tidak berhasil.
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
"Konflik ini hanya bagian kecil saja, kita lebih fokus pada konsolidasi," tambah mantan Sekjen PMII ini.
Saat ini, kata dia, dua kubu masih membicarakan opsi-opsi sebagai upaya merealisasikan islah terbatas agar partai berlambang Kabah dapat mengikuti Pilkada. Pembicaraan akan dilakukan lebih serius pascakeluarnya putusan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) soal Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Yaitu, pascapertengahan Juni 2015 mendatang.
"Setelah ada putusan banding kita sepakati opsi-opsinya, sekarang baru susun opsi-opsinya," kata Isa Muchsin.
Isa menegaskan, hasil muktamar Jakarta yang memilih Djan Faridz sebagai ketua umum tidak memiliki legalitas hukum karena tidak disahkan Menteri Hukum dan HAM. Menurut dia, yang memiliki SK Menkum HAM adalah hasil Muktamar Surabaya dan Muktamar Bandung sudah pernah memiliki SK. Jadi, alternatif islah yang akan dibahas adalah antara hasil Muktamar Surabaya (ketum Romahurmuziy) dengan Muktamar Bandung (ketum Suryadarma Ali).
"Alternatifnya adalah menggabungkan kepengurusan hasil Muktamar PPP di Bandung yang DPP-nya dipimpin SDA dengan hasil muktamar Surabaya yang DPP-nya dipimpin oleh Romi. Tidak ada urusan dengan Djan Faridz," katanya.
Dia melanjutkan, islah yang akan digagas adalah untuk mengakomodir kepengurusan hasil Muktamar Surabaya dan Muktamar Bandung. "Yang berkasus di PTUN itu, SDA melawan Menkumham dan pihak Romi sebagai intervensi. Tidak ada nama Djan Faridz di catatan administrasi negara. Apalagi Djan Faridz sendiri tidak memenuhi syarat menjadi ketum PPP sesuai dengan AD/ART PPP," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Romahurmuziy menganggap Koalisi Indonesia Bersatu sudah bubar
Baca Selengkapnya
Gus Ipul menggantikan Risma yang mengundurkan diri karena ikut kontestasi Pilkada Jawa Timur 2024.
Baca Selengkapnya
Dalam salah pertimbangannya, disebut Saldi membantah adanya komunikasi atau kesepakatan dengan PDI Perjuangan.
Baca Selengkapnya
Pernyataan DPW PPP Jawa Timur hanya baru berupa usulan bukan sikap resmi dari DPP PPP.
Baca Selengkapnya
Manotar Tampubolon masih tercatat sebagai calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Baca Selengkapnya
Mardiono menegaskan jika ada kader tidak mentaati aturan, maka dianggap mengingkari.
Baca Selengkapnya
KPU akan hanya memeriksa hal-hal yang dipersyaratkan saja sebagai seorang calon presiden atau wakil presiden.
Baca Selengkapnya
Dasco menegaskan, tidak ada pembicaraan terkait susunan kabinet antara Presiden Jokowi dengan Prabowo.
Baca Selengkapnya
Gerindra merespons isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak PDIP masuk kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya
Hendropriyono kerap dituding bekingi Panji Gumilang dan Al-Zaytun. Padahal dirinya sudah lama tak berhubungan dengan Panji.
Baca Selengkapnya
Khofifah mengaku sudah dua kali bertemu dengan Ketua DPP PDIP Said Abdullah.
Baca Selengkapnya
Puan menegaskan Jokowi bukan ketua umum partai politik dan ketua koalisi.
Baca Selengkapnya