Kubu Rommy sebut PPP Muktamar Jakarta Tak Punya Landasan Hukum, Cuma Caper

Merdeka.com - PPP Muktamar Jakarta menyatakan mendukung pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Hal tersebut berdasarkan hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III pada Kamis dan Jumat, 15-16 November 2018.

Sekretaris Jenderal PPP kubu Romahurmuziy, Arsul Sani menegaskan Mukernas tersebut ilegal karena PPP Muktamar Jakarta tidak memiliki landasan hukum. Dia menilai apa yang dilakukan Humphrey Djemat dan kelompoknya cuma cari perhatian.

"Apa yang kemarin dilakukan sekelompok orang PPP di bawah pimpinan Humphrey Djemat itu tidak ubahnya hanya kumpul-kumpul untuk cari perhatian dari media dan karena membicarakan soal pilpres juga," ujar Arsul dalam keterangan pers, Jumat (16/11).

Arsul mengatakan sudah tidak ada sandaran hukum legal PPP Muktamar Jakarta berdiri. SK Kemenkum HAM mengesahkan PPP dengan struktur Ketum M Romahurmuziy dan Sekjen Arsul Sani. KPU dan Bawaslu juga hanya mengakui pihaknya karena telah terdaftar resmi sebagai peserta pemilu.

Arsul geram dan mengancam akan memidanakan Humphrey dkk. Sebab telah berulang memalsukan dokumen dan pembohong publik mengatasnamakan PPP yang sah.

"Maka kesabaran kami sudah habis. Kami akan ambil tindakan hukum secara pidana," tegasnya.

Niat islah pun, menurut Arsul cuma akal-akalan semata. Kalau memang ada niat baik harusnya datang saja ke kantor DPP PPP. Tak perlu bikin ulah mengklaim bahwa ingin menyelamatkan partai karena hasil survei rendah.

Arsul bilang dalih itu makin menunjukan bahwa Humphrey tidak paham sejarah, karena PPP berkali-kali lolos ke Senayan meski diprediksi sebaliknya.

"Mereka ini kebanyakan adalah mantan caleg gagal di pemilu-pemilu sebelumnya. Artinya kecil sekali pengaruhnya di struktural maupun lingkungan kultural PPP. Apalagi Humphrey Djemat, nyoblos PPP saja belum pernah karena baru menyatakan diri PPP pasca Pemilu 2014," pungkasnya.