Kurang sosialisasi, pemilih pilkada di Sumbar di bawah 80 persen
Merdeka.com - Koordinator Divisi Keuangan dan Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat, Fikon mengakui, sulit menembus target 80 persen partisipasi pemilih dalam ajang pemilihan kepala daerah kabupaten maupun kota dan ataupun provinsi yang serentak diselenggarakan Rabu (9/12) besok. Kurangnya sosialisi kepada pemilih untuk mengikuti Pilkada serentak disinyalir menyebabkan target 80 persen itu sulit terwujud.
"Kita memang agak sepi ini karena terbatas dengan pembiayaan dan peraturan-peraturan yang ada. Semasa kampanye kan pasangan calon itu kan tidak boleh beriklan. Tidak boleh memasang alat peraga kecuali yang dipasang oleh penyelenggara. Sementara di penyelenggara itu kan terbatas anggaran," ujar Fikon kepada Merdeka.com, saat ditemui di kantornya di Jalan Pramuka Nomor 9, Padang, Sumatera Barat, Selasa (8/12).
Meski terbatas, menurut Fikon, sosialisasi tetap dilakukan pihaknya. Salah satunya dengan mencetak alat peraga lalu disebarkan kepada seluruh kepala keluarga di Sumatera Barat.
-
Bagaimana KPU Papua mendistribusikan logistik Pemilu? Nantinya, KPU Papua akan menggunakan pihak ketiga sehingga bagi perusahaan yang ingin berkontribusi silakan mengajukan penawaran melalui sistem informasi logistik KPU RI (silog), kata Ketua KPU Papua.
-
Bagaimana Pilkada Serentak diadakan? Dalam sistem presidensial, pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang menciptakan akuntabilitas dan legitimasi bagi pemimpin daerah.
-
Bagaimana PPK melakukan tugasnya dalam pemilu? Dalam menjalankan tugasnya, PPK harus menjaga netralitas dan independensinya sehingga proses pemilihan umum dapat berjalan secara adil dan transparan.
-
Bagaimana PKB memutuskan soal Pilkada Sumut? 'Nanti tanya Desk Pilkada, saya sebagai ketua umum tidak ikut-ikut urusan, karena semuanya diatur oleh Desk Pilkada, Pilkada nanya Desk Pilkada deh saya tidak ikut-ikut,' tegasnya.
-
Kenapa PPPK di Sumut dibuat? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Bagaimana proses pilkada Sumut 2024? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah mekanisme demokratis yang bertujuan untuk memilih pemimpin di tingkat daerah, seperti gubernur, bupati, atau walikota. Melalui Pilkada, masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan daerah mereka.
"Jadi kita buat selebaran di situ ada pesan pemilihan kepala daerah, hari dan tanggal memilih dan ada nama-nama nomor paslon dengan harapan setiap rumah di dumbar itu sudah tahu tanggal, sudah tahu pasangan calon, dan harapan mereka datang ke tempat pemungutan suara," kata dia.
Fikon mengatakan, sekitar 3,400 pemilih yang bakal menyalurkan hak suaranya dalam Pilkada di Sumbar. Dari 3,400 pemilih itu 20 persen di antaranya merupakan pemilih pemula.
"Untuk pemilih pemula itu kita bekerja sama kepada sekolah seperti OSIS, mahasiswa di kampus serta beberapa LSM lainnya. Mudah-mudahan target 80 persen itu tercapai," tandasnya (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPU Tetapkan Pencoblosan Ulang di 12 Daerah di Sumbar pada 24 Februari
Baca SelengkapnyaHasil monitoring KPUD DKI Jakarta menunjukkan warga yang memilih calon gubernur dan calon wakil gubernur hanya 50 persen.
Baca SelengkapnyaDengan adanya penurunan partisipasi masyarakat pada Pilkada tersebut. Maka, perlu dilakukannya refleksi hingga evaluasi.
Baca SelengkapnyaTerdapat beberapa tempat yang pengiriman formulir C hasilnya tidak bisa optimal ke Sirekap mobile, seperti Papua Pegunungan dan Papua Tengah.
Baca SelengkapnyaLembaga survei Charta Politika mencatat penurunan partisipasi pemilih di Pilkada DKI Jakarta 2024 menjadi hanya 58 persen.
Baca SelengkapnyaKPU RI membeberkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 hanya 68 persen.
Baca SelengkapnyaMinat warga untuk hadir di TPS untuk memberikan suara menurun.
Baca SelengkapnyaDia mengaku telah menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia untuk memberikan atensi khusus perekaman kepada pemilih pemula.
Baca SelengkapnyaDari 1.241.196 daftar pemilih tetap, hanya 795.364 orang yang menyalurkan haknya atau dengan persentase 64,08 persen dan dari total suara
Baca SelengkapnyaAngka partisipasi pemilih hanya tercapai 71,92 persen dari target 75 persen.
Baca SelengkapnyaDalam catatan Kemendagri, hingga kini belum ada perselisihan hasil Pilkada di tingkat provinsi atau pemilihan calon gubernur.
Baca SelengkapnyaHampir seluruh penduduk desa memilih PKI dalam Pemilu 1955. Padahal tak pernah ada kampanye di desa terpencil itu.
Baca Selengkapnya