Kursi Cawapres Anies Baswedan Picu Naiknya Tensi Politik Demokrat dan NasDem

Merdeka.com - Partai Demokrat dan Partai NasDem menghangat usai pernyataan Ketua Bappilu Andi Arief yang menyebut partainya akan memikirkan opsi lain bila hingga Juni tidak ada kepastian deklarasi capres-cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Perbaikan.

Pernyataan itu memantik reaksi Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali. Menurutnya, Partai Demokrat seolah memaksa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Sang Ketum untuk menjadi cawapres Anies.

Ali membaca, Partai Demokrat mencari opsi lain lantaran tidak mendapat kepastian ketumnya AHY akan jadi cawapres Anies Baswedan.

"Mau ambil opsi lain? Pasti di pikiran kamu opsi lain itu Demokrat mau menarik diri dari Koalisi Perubahan. Atau mungkin bisa jadi karena ketidakpastian AHY jadi wapres, atau dia ingin mengatakan bahwa kalau Anies tidak dengan AHY, kami akan keluar," kata Ali.

Melalui akun Twitternya, Andi Arief menepis prasangka itu. Dia justru bertanya balik ke Ahmad Ali apakah NasDem akan keluar jika Anies akan memilih AHY sebagai cawapres.

"Menurut Mad Ali gertakan Demokrat hanya untuk memaksakan AHY menjadi cawapres Anies dan akan cabut dari koalisi bisa membuat kita berbalik tanya pada Mad Ali jika Anies memilih AHY apakah NasDem akan cabut dari koalisi?" kata Andi Arief dalam cuitannya.

NasDem Sebut Demokrat Ngotot Sodorkan AHY

Partai Demokrat dianggap memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Cawapres Anies Rasyid Baswedan. Hal ini dikatakan Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni.

"Mereka maksa pokoknya untuk AHY mendampingi Anies," kata Sahroni kepada wartawan di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (9/6).

Menurutnya, tak hanya Demokrat yang menghendaki nama Cawapres Anies Baswedan segera dibuka. Partai lain juga berharap hal sama.

"(Jadi ancaman koalisi kalau bukan AHY) Itukan keinginan partai politik pastikan beda-beda PKS beda, NasDem beda, Demokrat beda. Semua partai selain koalisi perubahan pasti punya keinginan yang sama pengen cepet-cepet diumumin Cawapresnya," ujarnya.

Menanggapi menghangatnya suhu di koalisi, Tim delapan Koalisi Perubahan memastikan tak ada paksaan terkait nama bakal cawapres pendamping Anies Baswedan.

Anggota tim delapan Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP) Sudirman Said memastikan tidak ada pihak yang memaksakan kehendaknya dalam penentuan sosok calon wakil presiden untuk Anies Baswedan di Pemilu 2024.

Menurutnya, semua partai yang tergabung dalam KPP sudah menyerahkan mandat kepada Anies untuk menentukan siapa cawapresnya. Hal tersebut, sejalan dengan Piagam Piagam Kerjasama Tiga Partai yang diteken 14 Februari 2023.

"Sejauh ini suasana dalam rapat-rapat Tim Delapan yang merupakan wakil resmi dari partai-partai dan capres, selalu kondusif, saling support, dan saling percaya. Tidak ada suasana memaksakan kehendak, termasuk dalam membicarakan opsi-opsi bakal calon pasangan Pak Anies," kata Sudirman, saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (10/6).

Termasuk kabar Partai Demokrat yang disebut memaksakan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres Anies. Sudirman menegaskan hal itu tidak terjadi.

"Tidak ada satupun pihak yang memaksakan. Semua mendapat kesempatan mengusulkan nama. Partai Nasdem mengusulkan beberapa nama, PKS mengusulkan beberapa figur baik kader maupun non kader. Begitupun Partai Demokrat menyodorkan sejumlah tokoh, baik internal maupun eksternal Partai," imbuhnya.

Dia menjelaskan, proses pemilihan pasangan telah mendekati final. Pada waktunya nanti, Anies Baswedan akan mengumumkan sosok pendampingnya di Pilpres 2024.

"Partai-partai sejak awal telah bersepakat memberikan mandat kepada capres pilihannya. Karena itu tidak mungkin ada yang bisa memaksakan harus dengan nama tertentu, atau apriori menolak nama tertentu. Kami syukuri, kesepakatan ini menjadi jalan keluar yang dapat menghindari kebuntuan," jelasnya.

Sudirman Said juga bicara soal munculnya berbagai usulan dan perbedaan cara pandang mengenai sosok cawapres Anies. Menurutnya, hal itu sangat wajar. Dia meyakini, pada akhirnya nanti segala perbedaan akan berujung pada satu kesepakatan bersama.

"Bagus dong, demokrasi kan memberi ruang perbedaan pandangan. Ini adalah proses ujian kedewasaan dan kematangan semua pihak. Insya Allah setajam apapun perbedaan, semua akan selesai bila Pemimpin sudah mengambil keputusan," tegasnya.