Kursi Menteri Buat Gerindra & Demokrat: Jokowi Membuka Diri, Pendukung Menolak

Merdeka.com - Presiden Jokowi sudah merampungkan susunan Kabinet Kerja Jilid II. Beredar kabar, partai oposisi yakni Demokrat dan Gerindra mendapat jatah kursi menteri.

Kabar masuknya kader Demokrat dan Gerindra, mendapat berbagai penolakan dari pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Mereka beranggapan partai oposisi tidak selayaknya mendapat jatah menteri karena tidak ada kontribusinya memenangkan Jokowi pada Pilpres 2019 lalu.

Berikut ini sinyal penolakan pendukung Jokowi terhadap partai oposisi yang mendapat jatah menteri:

Berharap Menteri Jokowi Orang yang Berkeringat di Pilpres

Mantan Ketua Tim Kemenangan Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Erick Thohir berharap menteri yang mengisi kursi Kabinet Kerja jilid II pernah berkontribusi memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

"Saya selalu bilang siapa pun yang terpilih saya berharap orang-orang yang berkeringat kemarin," ujarnya di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Kamis (17/10).

Ditolak PPP

Nama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon sempat digadang-gadang bakal menjadi menteri. Namun, nama Fadli mendapat penolakan dari partai koalisi Jokowi, PPP.

Sekjen PPP, Arsul Sani mengatakan pihaknya keberatan bila Fadli Zon menjadi bagian kabinet Jokowi-Ma'ruf. "Say sorry ya kalau Fadli Zon jadi menteri itu saya bingung juga," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (17/10).

Arsul melihat rekam jejak Fadli Zon yang selalu mengkritik tajam Jokowi dan pemerintahannya. Dia menilai kritik dan serangan Fadli lebih banyak mengarah kepada personal Jokowi dibandingkan kebijakan.

"Ya karena kritiknya dia kan terhadap Pak Jokowi bukan hanya soal kebijakan, tapi personal gitu loh kan masalah kan personalnya," ungkap Arsul.

Penolakan NasDem

Sementara itu, Partai NasDem sepakat dengan Erick Thohir yang berharap menteri yang mengisi kursi Kabinet Kerja jilid II pernah berkontribusi memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Ketua DPP NasDem Taufiqulhadi mengatakan dalam politik berlaku hukum besi. Maksudnya, tidak semua orang dengan mudah mendapatkan sesuatu, terlebih tidak ada kontribusinya.

"Hukum besi yang berlaku dalam kontestasi politik, yang berkeringat yang memegang piring, saya rasa Pak Prabowo sudah menabrak hukum besi kontestasi itu dan tentu ini adalah politik yang pamali," kata Taufiqulhadi, Kamis (17/10).