Langkah Fahri Hamzah Dukung Keluarga Jokowi Dinilai Agar Gelora dan PKS Tampak Beda

Merdeka.com - Sikap politik Waketum Gelora, Fahri Hamzah, disorot lantaran mendukung keluarga Presiden Joko Widodo di Pilkada 2020. Eks Wakil Ketua DPR itu dianggap tidak kritis lagi terhadap Jokowi seperti dulu.

Pengamat politik, Ujang Komarudin, menilai sikap Fahri bisa saja bagian dari strategi politik Partai Gelora. Menurutnya, Gelora butuh dukungan pemerintah sebagai partai baru.

"Sikap FH tersebut bisa saja keterpaksaan karena Geloranya ingin merapat ke kekuasaan. Sebagai partai baru Gelora butuh dukungan pemerintah," kata Ujang, Selasa (29/9).

Menurutnya, sikap tersebut dilakukan Fahri untuk pembeda dengan PKS, sebagai partai politiknya dulu. PKS kini tetap konsisten menjadi oposisi.

"Dan itu juga dilakukan untuk menjadi pembeda dengan PKS. Ketika PKS menjadi oposisi, maka Gelora akan ke pemerintah. Karena kedua partai itu beda pandangan," terangnya.

Dia menambahkan, suka tak suka, kini FH sudah berubah dan hal itu lumrah terjadi dalam politik. Ujang menyebut, konsistensi itu kadang sulit dipegang bagi para politisi.

"Politisi itu memang mudah berubah. Pagi tempe, siang kadang tahu. Sore kerupuk, malam kadang tahu bacem.Ucapan dan tindakannya kadang-kadang berubah sesuai dengan kepentingan," kata dia.

Sedangkan, pengamat politik, Adi Prayitno, menilai pilihan sikap politik Fahri sebagai tanda pembeda posisi Gelora dan PKS. Sehingga, wajar jika Fahri terlihat ramah dengan pemerintah.

"Fahri ingin membawa Gelora punya positioning berbeda dari PKS yang antipemerintah. Wajar jika belakangan Fahri dan pemerintah terlihat intim. Pemandangan langka terutama ketika Fahri jadi wakil ketua DPR," tuturnya.

Namun, kata Adi, Fahri punya risiko dari efek inkonsistensi politik seperti itu. Tuduhan balik ke Fahri sangat keras dan publik cepat memvonis. Sedikit saja pernyataan dan gerakan politik yang tak konsisten, pasti publik mencap aneh.

"Ini yang terjadi ke Bang Fahri. Wajar publik menghakimi seperti itu. Dulu melihat Fahri dan pemerintah seperti air dan minyak mustahil gabung. Sekarang, air dan minyak bisa nyatu dengan sikap fahri yang begitu," jelas Adi. (mdk/lia)