Lanjut Bahas RUU Kontroversi saat Pandemi Corona, DPR Dinilai Menghina Nalar Publik

Merdeka.com - Saat semua pihak sibuk menyikapi pandemi virus corona (Covid-19), DPR RI justru mengambil keputusan politik yang menuai polemik. Yakni tetap membahas sejumlah RUU yang dinilai kontroversial. Mulai dari RKUHP, RUU Omnibus Law, dan lainnya.

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu menilai keputusan DPR sebagai penghinaan nalar publik. Pembahasan RUU harus melibatkan masukan publik secara luas. Dan hal itu tidak memungkinkan dilakukan pada masa pandemi virus corona saat ini.

"Kita sarankan ditunda pembahasan RKUHP karena kondisi saat ini. Bila terkait RKUHP bisa dibahas ke MA, itu sama saja menghina kewarasan yang merevisinya, menghina nalar publik. Ini momentum yang penting dalam membahas RKUHP," tegas Eramus dalam sebuah diskusi daring, Minggu (5/4).

Walaupun RKUHP telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020 yang dicarry over dari periode sebelumnya, namun DPR tidak perlu buru-buru mengeksekusi.

"Walaupun wacana RUU KUHP itu sudah dibahas bertahun-tahun, tetapi baru masuk pembahasan ke DPR itu draftnya tahun 2015. Jadi pembahasan itu sebenarnya baru masuk ke DPR," jelasnya.

Eramus menolak pembahasan KUHP jika dilakukan secara terburu-buru tanpa melihat masukan dari publik secara luas.

"RKUHP itu jangan tanya kami yang pernah ke Mahkamah Konstitusi (MK), tapi bagaimana masyarakat pedagang, pekerja, buruh dan masyarakat biasa yang memang tidak paham soal konstitusi, buat ngadu ke MK saja belum tahu. Jadi ini bukan soal tolak perubahan RKUHP, tapi kami ini menolak cara pembahasannya," ucapnya.

Target Sepekan Rampung

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan bahwa pimpinan Komisi III DPR RI meminta waktu satu pekan untuk mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan.

Rapat dilakukan di kompleks Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4). Disiarkan secara live melalui akun YouTube DPR RI dan dapat diikuti anggota Dewan secara virtual, dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan didampingi oleh Rachmad Gobel.

"Selanjutnya, persetujuan terhadap tindak lanjut pembahasan RUU Pemasyarakatan dan RKUHP, kami telah menerima dan berkoordinasi dengan pimpinan Komisi III DPR dan kami menunggu tindak lanjut dari pimpinan Komisi III DPR yang meminta waktu satu pekan dalam rangka pengesahan untuk dibawa ke tingkat 2 (Rapat Paripurna)," kata Azis saat memimpin Rapat Paripurna DPR.