Lanjutkan Blusukan Online, Gibran Dicurhati Warga Sulit Bikin KIP dan Rumah Reyot
Merdeka.com - Berbagai macam tuntutan dan keluhan warga muncul dalam kampanye virtual yang dilakukan calon wali kota Solo nomor urut 1 Gibran Rakabuming Raka, Rabu (4/11). Kampanye dilakukan hari ini di RW 11, Kelurahan Sangkrah, Pasarkliwon.
Kegiatan safari politik tersebut dimanfaatkan oleh putra sulung Presiden Joko Widodo untuk kembali 'belanja masalah'. Seperti biasanya, warga antusias dengan kedatangan Gibran kendati hanya secara virtual. Selain mendoakan, beberapa warga juga menyampaikan keluh kesahnya soal kondisi perkampungan.
Suryati, warga Sawahan RT mengaku kesulitan mendapat BPMKS (Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta) dan pengajuan KIP (Kartu Indonesia Pintar).
-
Siapa saja yang bisa terima Bansos PKH? Adapun beberapoa kriteria penerima Bansos PKH, yaiitu ibu hamil, memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, atau anak sekolah usia 15 sampai 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun.
-
Apa itu SARA? SARA adalah singkatan dari suku, agama, ras, dan antargolongan, yang merujuk pada faktor-faktor identitas yang sering kali menjadi penyebab konflik horizontal dan vertikal dalam masyarakat.
-
Siapa yang bisa jadi PPPK di Sumut? PPPK adalah kategori pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah dengan kontrak kerja, bukan melalui jalur rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
-
Siapa yang berhak menerima Bansos PKH? Contohnya, BPNT ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sementara PKH menyasar keluarga yang memiliki anggota seperti ibu hamil atau anak yang masih bersekolah.
-
Siapa yang minta bantuan dana untuk bencana Sumbar? Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi meminta bantuan dana Rp1,5 triliun untuk penanganan bencana alam banjir bandang di daerahnya.
-
Dimana bantuan RJIT diberikan di Kulonprogo? Dua RJIT tersebut diberikan kepada, Poktan Ngudi Makmur, Gotakan, Panjatan, dan Poktan Mugi Raharjo, Banaran, Galur, Kulonprogo, DIY.
“Anak saya dua-duanya belum dapat, Mas. Yang satu kelas 6 SD dan kakaknya SMP kelas 2," ujarnya. Keluhan tersebut langsung mendapatkan respons dari Gibran.
“Data nama anak-anak dan sekolahnya di mana, nanti kasihkan teman-teman saya di lapangan, ya, Bu, sekalian nomor HP," katanya.
Usulan lain datang dari Suhartini, kader posyandu, yang mengajukan permohonan adanya terapi ikan di perkampungan. “Oh, nggih. Maunya ikan apa, Bu?" ucap Gibran.
Saat alat virtual box terus berjalan menyusuri jalan-jalan sempit di Sangkrah, Gibran bertemu dengan Tukijo yang mengusulkan pembangunan MCK umum. Ia juga mengajukan program bedah rumah yang sudah tidak layak huni.
"Soalnya ya di sini warganya tidak semua memiliki kamar mandi sendiri sama banyak rumah reyot enggak layak huni, Mas. Barangkali ada program bedah rumah dari pemerintah, bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) semoga bisa cair," terang tokoh masyarakat itu.
Gibran pun menanyakan, apakah sudah terdapat tempat yang bisa dibangun MCK umum dan berapa jumlah unit rumah yang butuh perbaikan. Sementara itu, warga lain, Sutiyem turut menyampaikan ingin mengajukan KIP untuk anaknya yang bersekolah di SMK 4.
Mendengar banyak warga yang belum mengetahui prosedur pengajuan KIP, Gibran pun menyampaikan penjelasannya. “Nanti disiapkan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), KK (Kartu Keluarga), SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu ) dari RT/RW, rapor hasil belajar siswa, sama surat pemberitahuan penerima BSM dari Kepala Sekolah,” pungkasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Seorang guru ngaji tak bisa berobat menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) karena kartunya terkena blokir.
Baca SelengkapnyaSiti Atikoh Supriyanti terus turun menyapa relawan dan simpatisan Ganjar-Mahfud Md.
Baca SelengkapnyaPada kesempatan ini, Ganjar kemudian mengkampanyekan program KTP Sakti untuk pemerataan bantuan pemerintah.
Baca SelengkapnyaDia mengungkapkan akan memberikan perhatian pada permasalahan banjir, kampung kumuh, hingga anak stunting di Jakarta.
Baca SelengkapnyaSuswono menilai dalam beberapa tahun terakhir, data penerima KJP dinilai belum akurat.
Baca SelengkapnyaWarga menumpang alamat KTP/KK Surabaya tak akan dapat bantuan apapun dari Pemkot setempat. Ini alasannya.
Baca SelengkapnyaSimak panduan cara cek penerima PIP 2024 secara online berikut ini.
Baca SelengkapnyaGibran salah tingkah dipanggil santriwati dengan sebutan Kiyowo.
Baca SelengkapnyaGibran tampaknya kesal dengan sindiran warganet disebut tak ikhlas kampanyekan Ganjar
Baca SelengkapnyaPadahal KJP Plus diperuntukkan bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI menyebut, 80 persen atau 684 siswa penerima KJP didapati menggunakan bantuan pendidikan itu untuk hal-hal yang tidak baik.
Baca SelengkapnyaHeru bilang, Gibran melakukan observasi soal permasalahan di Jakarta yang sekiranya bisa dibantu penyelesaiannya oleh pemerintah pusat.
Baca Selengkapnya