Lapor dana kampanye ke KPU, Ahok-Djarot banyak disumbang perusahaan

Merdeka.com - Tim Pemenangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat melaporkan dana kampanye putaran kedua Pilkada DKI Jakarta ke KPU DKI Jakarta, Minggu (16/4).

Staf Bendahara Tim Pemenangan Basuki-Djarot, Michael Sianipar menjelaskan, dana kampanye yang dilaporkan ke KPU DKI berjumlah total Rp 31,7 miliar. Rinciannya, Rp 27,8 miliar merupakan dana yang terkumpul untuk kampanye putaran kedua ditambah sisa dana kampanye pada putaran pertama sebesar Rp 4,6 miliar.

"Rp 27,8 miliar ini terdiri dari Rp 10,1 miliar yang adalah sumbangan perseorangan dari 3.245 masyarakat/warga. Dan juga Rp 17,6 miliar dari 50 perusahaan/badan hukum swasta," kata Michael di KPU DKI Jakarta, Minggu (16/4).

Dana kampanye pada putaran kedua, paling banyak didapat dari perusahaan swasta. Hal ini berbeda dengan dana kampanye pada putaran pertama yang mayoritas didapat dari perseorangan.

"Itu bedanya dengan putaran pertama. Kalau putaran pertama itu 75 persen dari perseorangan, kali ini, karena kita jangkauan waktunya hanya satu bulan kampanye, jadi kita kurang cukup waktu untuk bisa mensosialisasikan terkait penggalangan dana lagi," ujarnya.

Michael menjelaskan, dana kampanye paling banyak dihabiskan untuk pertemuan terbatas yang menghabiskan Rp 11,4 miliar, operasional posko sebesar Rp 8,75 miliar, penyebaran bahan kampanye sebesar Rp 6,1 miliar dan honor tenaga kerja Rp 2,7 miliar. Empat kegiatan tersebut, menghabiskan dana sebesar Rp 30 miliar.

"Sisanya yang kecil-kecil tidak terlalu signifikan," katanya.

Dana kampanye putaran kedua masih tersisa Rp 650 juta. Pihaknya belum dapat memastikan dana sisa tersebut akan dipergunakan untuk hal lain, disumbangkan atau dikembalikan ke para donatur. Ini perlu dikonsultasikan terlebih dahulu ke auditor dari KPU DKI Jakarta.

"Nanti akan kita pikirkan kita mau gunakan untuk apa. Ada kemungkinan seperti itu (disumbangkan) tapi sekali lagi harus kita konsultasikan juga kepada auditor dari KPU sebenarnya aturannya batasannya seperti apa," ujarnya.