Leo Nababan ancam Ical cs: Setop bicara opini yang meresahkan rakyat
Merdeka.com - Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Leo Nababan meminta semua wacana dan opini yang dikeluarkan oleh kubu Aburizal Bakrie (Ical) untuk dihentikan. Dia mengutip surat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Partai Golkar Muladi yang mengatakan jika SK Menkum Ham yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono sesuai dengan tupoksi pejabat pemerintahan.
"Setop pembicaraan wacana dan opini yang meresahkan masyarakat. Dengan adanya surat Muladi ini, wacana yang selama ini tidak sesuai dengan keputusan Menkum HAM terpatahkan sudah," kata Leo dalam konferensi pers di Gedung Golkar, Jl. Anggrek Neli Murni, Selasa (14/4).
Lanjut Leo, mengutip surat Muladi, keputusan Mahkamah Partai itu sudah final dan mengikat. Leo menilai wajar jika kubu Ical protes, namun dia ingin semua pihak patuh pada keputusan SK Menkum HAM.
-
Apa yang Golkar dukung? Terakhir, pertemuan juga kembali menggarisbawahi dukungan terhadap kerangka kerja ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai landasan sekaligus panduan bagi ASEAN dalam menavigasikan konstelasi politik kawasan yang dinamis.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Apa pesan para ketua dewan kepada pengurus Golkar? “Jangan ada lagi konflik internal yang justru kontraproduktif dengan cita-cita Partai Golkar, mengembalikan kemenangan seperti Pemilu 2004,“ ujar Lodewijk.
"Surat Muladi itu mengatakan jika yang sah adalah kubu Agung Laksono. Putusan Mahkamah Partai itu final dan mengikat. Ini yang ditegaskan oleh surat Muladi. Dan wacana di PN Jakarta Barat, Selatan dan Bareskrim itu silakan saja. Putusan ini sudah disahkan Menkum HAM sesuai tupoksinya," tegas Nababan.
Akan tetapi, ketika disinggung mengenai proses yang berjalan di PTUN, Nababan kembali meyakinkan jika pada dasarnya keputusan PTUN nantinya pasti berdasarkan fakta-fakta yang ada, bukan pada wacana dan opini yang sengaja dibuat oleh kubu Ical.
"Kami yakin PTUN memutuskan berdasarkan fakta-fakta yang ada, bukan wacana dan opini-opini yang sengaja dikembangkan pihak sebelah," tutup Nababan. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ical berpesan kepada Ketua Umum Golkar terpilih untuk mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat ambang batas pilkada.
Baca SelengkapnyaASN dilarang like dan komen di akun media sosial capres-cawapres.
Baca SelengkapnyaWaketum Golkar curiga ada penumpang gelap dengan kemunculan gagasan Munaslub melalui orang yang mengaku anggota Dewan Pakar Golkar.
Baca SelengkapnyaNurul Arifin mengeluhkan terkait polemik salam lintas agama yang belakangan diharamkan Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Baca SelengkapnyaPlh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca SelengkapnyaMenpan RB Azwar Anas menegaskan, ASN dilarang like dan komen di akun media sosial capres-cawapres.
Baca SelengkapnyaCak Imin telah menginstruksikan panitia Muktamar PKB untuk membantu menyuplai makanan kepada anggota Banser yang mengikuti apel kesetiaan.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengatakan ucapan Indonesia dalam ancaman bahaya bila pasangan AMIN kalah seharusnya hanya di forum internal PKB.
Baca SelengkapnyaDalam forum klarifikasi, Dewan Etik mempersilahkan Lawrence menjelaskan latar belakang pernyataannya terkait wacana munaslub.
Baca SelengkapnyaRencana diadakannya pertemuan komunitas LGBT se-ASEAN di Jakarta pada bulan Juli ini menimbulkan polemik dari berbagai pihak, tak terkecuali MUI.
Baca SelengkapnyaCALS mendesak elite-elite politik untuk tidak mengakali aturan main pilkada, khususnya dengan cara-cara mempersempit ruang untuk berkompetisi.
Baca SelengkapnyaSikap JK dinilai senior Golkar terkait munaslub tidak konsisten kepada Airlangga dan Setya Novanto.
Baca Selengkapnya