Leo usul Golkar dibubarkan jika calon ketum pakai uang negara
Merdeka.com - Politisi Golkar Leo Nababan mendukung Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie untuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemilihan ketua umum di Munas Golkar nanti. Meski tak diatur dalam AD/ART parpol, Leo menilai keterlibatan KPK sangat diperlukan, karena calon ketua umum ini nantinya adalah pejabat negara.
"Saya dukung Pak Ical libatkan KPK dalam munas," kata Leo ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Kamis (18/2).
Menurutnya, semua calon ketua umum tentunya berpotensi menjadi pejabat negara suatu saat dan bahkan sekarang ini sudah menjadi pejabat negara. Katakanlah Ketua DPR Ade Komarudin, anggota Komisi III Aziz Syamsudin dan Setya Novanto.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Apa yang dilakukan Golkar di Pilpres 2024? 'Kesempatan bagi saya untuk menyampaikan terima kasih saya atas kerja keras Partai Golkar dalam pemilihan umum yang tentu saja kita rasakan bersama tahun 2024 ini, peran Partai Golkar sangat besar,' kata Prabowo.
-
Apa yang Golkar dukung? Terakhir, pertemuan juga kembali menggarisbawahi dukungan terhadap kerangka kerja ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai landasan sekaligus panduan bagi ASEAN dalam menavigasikan konstelasi politik kawasan yang dinamis.
Alasan pejabat negara inilah yang membuat Leo setuju jika KPK perlu dilibatkan. Tak cuma itu, dia juga mengusulkan Golkar dibubarkan jika para calon ketua umum menggunakan uang negara dalam pemilihan.
"Saya dukung KPK karena mereka pejabat negara. Bila perlu Partai Golkar dibubarkan jika mereka pakai uang negara dalam pemilihan ketua umum baru," katanya.
Meski demikian, Leo mengatakan tak ada aturan khusus agar KPK dilibatkan dalam pemilihan ketua umum dalam sebuah partai politik. Uang yang dipakai para calon pun bukan uang negara tapi uang pribadi setiap calon.
"Sebenarnya uang yang dipakai setiap calon untuk membiayai proses itu uang pribadi. Jadi KPK tak bisa masuk ke sana," jelas dia.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK menegaskan untuk dapat menjadi Ketua Umum Partai Golkar perlu modal yang cukup banyak.
Baca SelengkapnyaDalang Munaslub bermaksud untuk menggunakan Partai Golkar sebagai kendaraan politik di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaWaketum Golkar curiga ada penumpang gelap dengan kemunculan gagasan Munaslub melalui orang yang mengaku anggota Dewan Pakar Golkar.
Baca SelengkapnyaJK sebut Golkar telat dalam menentukan arah koalisi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaDalam konferensi pers, Idrus mendesak Airlangga segera melepas jabatannya sebagai ketua umum DPP Partai Golkar
Baca SelengkapnyaAkbar meminta seluruh pengurus dan kader Golkar menjaga kekompakan dan soliditas partai.
Baca SelengkapnyaDia menyebut, jika isu Munaslub sering terjadi di Partai Golkar menjelang penyelenggaraan Pemilu.
Baca SelengkapnyaKepemimpinan Airlangga diguncang melalui desakan Munaslub. Luhut didukung untuk maju di pemilihan Ketum.
Baca SelengkapnyaMunaslub Golkar dilakukan oleh Faksi Kecil yang bermain di tikungan terakhir jelang Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaJK mengatakan, apabila Golkar pecah, tidak akan bisa menang pada Pemilu 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaIcal berpesan kepada Ketua Umum Golkar terpilih untuk mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat ambang batas pilkada.
Baca SelengkapnyaKetua DPD Partai Golkar dan kader ingin Airlangga kembali menjabat.
Baca Selengkapnya