Lewat pesan singkat, tiga pimpinan stasiun televisi tolak panggilan Bawaslu
Merdeka.com - Tiga pimpinan stasiun televisi, yakni I News TV, Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), serta Global TV menolak memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Pemanggilan ini terkait upaya kampanye yang tidak sesuai jadwal.
"Mereka menyatakan tidak mau hadir sekarang. Semuanya (tiga pemimpin redaksi stasiun televisi)," ujar Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin seperti dilansir dari Antara, Kamis (8/3).
Afifuddin mengatakan, pada Rabu (7/3) malam, ketiga pimpinan itu memastikan akan mendatangi Kantor Bawaslu RI hari ini. Di mana mereka akan datang sesuai jadwal yang ditentukan, I News TV pada pukul 13.00 WIB, RCTI pukul 15.00 WIB, serta Global TV pukul 19.00 WIB.
-
Apa yang dimaksud dengan kata penutupan presentasi? Dalam sebuah presentasi, kalimat penutup memiliki peranan penting dalam memberikan kesan terakhir kepada audiens.
-
Bagaimana skenario tunda pemilu bisa terjadi? Pada awal tahun 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang mengejutkan terkait penundaan pemilu 2024. Skenario Tunda Pemilu Putusan ini menimbulkan dugaan bahwa ada rencana dari sekelompok tertentu untuk mengatur penundaan pemilu tersebut.
-
Siapa yang pimpin pertemuan Demokrat? 'ke depan akan ada beberapa pertemuan yang sedang diagendakan oleh Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai ketua umum. Pertama akan ada pertemuan dengan para pengurus di tingkat pusat. Ini rencananya besok akan diadakan di hari Senin, tanggal 4 September,' kata Herzaky ketika dikonfirmasi, Minggu (3/9).
-
Apa dampak skenario tunda pemilu? Implikasi dari penundaan ini adalah memunculkan ketidakpastian politik, potensi timbulnya konflik, serta meragukan legitimasi pemerintahan berikutnya.
-
Siapa pembicara? Akhirnya sampai di acara inti, ceramah pada sore hari ini akan disampaikan oleh ustaz Muhammad Halim.
-
Mengapa kata penutupan presentasi penting? Sebagai seorang presenter, menutup presentasi dengan kata-kata yang tepat sangatlah penting untuk meninggalkan kesan yang kuat kepada para audiens.
Namun, ketiga pimpinan stasiun televisi itu kemudian membatalkan pertemuan itu. Pembatalan tersebut, kata dia, disampaikan melalui pesan singkat.
"Mereka kemudian mendatangi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI menyarankan mereka untuk hadir, tetap gak mau," ungkapnya.
Afifuddin menjelaskan, Bawaslu memutuskan untuk memanggil tiga pimpinan stasiun televisi tersebut, karena menerima laporan adanya dugaan upaya kampanye yang dilakukan satu partai, dengan memuat iklan berunsur pencitraan terhadap partai di tiga media penyiaran itu.
Iklan tersebut dianggap sudah melanggar peraturan tentang waktu kampanye, yang telah ditetapkan pada 23 September 2018. "Iklan itu tayang pada 2 Maret 2018, di tiga stasiun televisi yang kami panggil. Mereka rencananya akan kami mintai klarifikasi," tutur Afifuddin.
Dengan gagalnya pertemuan tersebut, Afifuddin mengatakan Bawaslu selanjutnya akan menggelar rapat pleno untuk menindaklanjuti dugaan kampanye di tiga stasiun televisi tersebut.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPK Tapos pun kembali melanjutkan kerjanya untuk menghitung suara tingkat kecamatan dan dilanjutkan tingkat kota hari ini.
Baca SelengkapnyaBambang Pacul akhirnya mengeluarkan surat dari Kapolri
Baca Selengkapnya"Tidak ada satupun dari agama-agama tersebut yang mentolerir praktik LGBT," tegas Anwar Abbas.
Baca SelengkapnyaSekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid menyesalkan keputusan Bawaslu dan KPU terkait dengan penetapan caleg terpilih meski sudah dipecat oleh partai.
Baca SelengkapnyaBawaslu tidak dapat mengakses Silon seluas-luasnya sehingga menghambat pengawasan dilakukan.
Baca SelengkapnyaKetiga kadernya diketahui menyerahkan dukungan kepada I Gusti Putu Parwata untuk maju Pilkada Karangasem.
Baca SelengkapnyaPPP juga telah mengabarkan kepada PDIP alasannya tidak hadir. Amir mengatakan, DPP PPP telah menghubungi dengan sambungan telepon.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca SelengkapnyaBawaslu menemukan unsur pelanggaran kode etik dari perbuatan petugas PPK dan PPS itu melakukan pesta minuman keras di kantor sekretariat.
Baca Selengkapnya