Follow
Lima kali dizalimi Gede Pasek siap lawan Demokrat
Merdeka.com - Politikus Demokrat Gede Pasek Suardika dipecat partainya karena disebut melanggar kode etik. Menurut Pasek, pemecatan tersebut merupakan perlakuan Demokrat kepada dirinya untuk yang kelima kalinya.
"Saya sudah menghitung pakai lima jari hingga jari saya sudah menggenggam semua. Ini akan saya luruskan gak mungkin jari saya menggenggam terus," ujar Pasek di RM Bumbu Desa Cikini, Senin (27/1).
Pasek memaparkan, pertama dirinya dicopot dari pengurus DPP. Kedua, dirinya dicopot dari Ketua Komisi III DPR. Ketiga, dicopot dari Wakil Ketua Fraksi. Keempat, dipindahkan ke Komisi IX.
-
Bagaimana cara hitung kursi DPR? Metode konversi perolehan suara calon legislatif (caleg) DPR menjadi jumlah perolehan kursi ini menggunakan metode penghitungan Sainte Lague.
-
Siapa pendiri Partai Demokrat? Gagasan pendirian Partai Demokrat pertama kali muncul dari SBY.
-
Apa itu pembagian pecahan? Pembagian pecahan adalah suatu proses matematika yang melibatkan pembagian suatu kuantitas atau bagian menjadi sejumlah pecahan atau bagian-bagian yang lebih kecil.
-
Siapa yang dipecat dari partai politik? Sayangnya, pada tahun 2018, ia dipecat dari partai tersebut karena dituduh melakukan kecurangan suara pada pemilu sebelumnya.
-
Bagaimana cara membagi pecahan? Secara formal, pembagian pecahan dilakukan dengan mengalikan pecahan yang akan dibagi dengan nilai kebalikan (reciprocal) dari pecahan pembagi. Hasil pembagian pecahan adalah pecahan baru yang dapat disederhanakan jika perlu.
-
Bagaimana menjadi pantarlih pilkada? Dengan mematuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan, calon Pantarlih akan memenuhi kualifikasi untuk mendaftar sebagai Pantarlih pada Pilkada 2024.
"Yang kelima saya di PAW," katanya.
Awalnya, lanjut Pasek, dirinya hanya diam saat kejadian pertama hingga keempat. Namun, setelah kejadian kelima, dirinya ingin meluruskan karena bisa berbahaya bagi demokrasi.
"Saya sampaikan ini loh aturannya ke DPR. Itu kata undang-undang, siapa yang melanggar ada konsekuensinya," katanya.
Menurutnya, dalam demokrasi tidak bisa diberlakukan sistem aturan siapa yang berkuasa itu monarki dan apa penguasa itu merupakan hukum. "Mau PAW mau pecat harus ada aturannya. Ini enggak ada apa-apa langsung ambil keputusan. Semoga ke depan ada perbaikan," tuturnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto buka-bukaan basis partainya dikepung untuk mencari suara di Pilpres 2024
Baca Selengkapnya
KPU akan memproses dokumen pada 12-15 Agustus 2023.
Baca Selengkapnya