Lima Ketum Parpol Sarankan Jokowi soal Perppu UU KPK jadi Opsi Terakhir

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengungkap isi pertemuan Presiden Joko Widodo bersama lima ketua umum partai koalisi di Istana Bogor, Senin (30/9). Para ketua umum partai koalisi membisiki Jokowi opsi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terhadap UU KPK untuk melakukan revisi adalah pilihan terakhir.

"Partai politik menyampaikan bahwa opsi Perppu harus menjadi opsi paling terakhir karena ada opsi lainnya yang mesti dieksplore juga," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10).

Munculnya wacana Jokowi mengeluarkan Perppu UU KPK setelah tokoh masyarakat bertemu presiden di Istana Merdeka. Mereka menyarankan Jokowi untuk membatalkan revisi UU KPK.

Arsul menegaskan, kendati koalisi menyarankan Perppu menjadi opsi terakhir, tidak mengartikan partai menolak wacana tersebut.

"Bukan setuju atau tidak. Kata-katanya itu menjadi opsi terakhir, ada opsi-opsi lain yang masih bisa ditempuh oleh bapak presiden," ucapnya.

Partai koalisi berpendapat, Perppu menjadi opsi terakhir karena ada dua pilihan lainnya. Pertama, masih ada jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi. Berikutnya, legislative review di DPR.

"Mengapa kita tidak eksplore yang lain. Memang untuk selesaikan soal ini jangan sim salabim minta Perppu minggu ini maka minta Perppu juga minggu ini. Kan harus dikaji juga secara keseluruhan apa bener yang ada di revisi melemahkan atau itu persepsi persepsi. Ya mari kita debatkan di ruang publik," jelas Arsul.

Jokowi bertemu lima ketua umum partai koalisi. Lima partai tersebut yang masuk ke parlemen. Mereka adalah, Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Nasdem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa. Pertemuan dilakukan menjelang pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR baru.

Arsul membantah ada pembicaraan posisi ketua MPR. Kata dia urusan tersebut dikomunikasikan dengan sembilan fraksi di MPR dan satu DPD. "Enggak usah musyawarah dengan presiden," ucapnya.

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Perlukah Presiden Jokowi Keluarkan Perppu KPK? Klik di Sini!