Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Lima Ketum Parpol Sarankan Jokowi soal Perppu UU KPK jadi Opsi Terakhir

Lima Ketum Parpol Sarankan Jokowi soal Perppu UU KPK jadi Opsi Terakhir Jokowi rapat dengan pimpinan parpol. ©Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengungkap isi pertemuan Presiden Joko Widodo bersama lima ketua umum partai koalisi di Istana Bogor, Senin (30/9). Para ketua umum partai koalisi membisiki Jokowi opsi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terhadap UU KPK untuk melakukan revisi adalah pilihan terakhir.

"Partai politik menyampaikan bahwa opsi Perppu harus menjadi opsi paling terakhir karena ada opsi lainnya yang mesti dieksplore juga," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10).

Munculnya wacana Jokowi mengeluarkan Perppu UU KPK setelah tokoh masyarakat bertemu presiden di Istana Merdeka. Mereka menyarankan Jokowi untuk membatalkan revisi UU KPK.

Arsul menegaskan, kendati koalisi menyarankan Perppu menjadi opsi terakhir, tidak mengartikan partai menolak wacana tersebut.

"Bukan setuju atau tidak. Kata-katanya itu menjadi opsi terakhir, ada opsi-opsi lain yang masih bisa ditempuh oleh bapak presiden," ucapnya.

Partai koalisi berpendapat, Perppu menjadi opsi terakhir karena ada dua pilihan lainnya. Pertama, masih ada jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi. Berikutnya, legislative review di DPR.

"Mengapa kita tidak eksplore yang lain. Memang untuk selesaikan soal ini jangan sim salabim minta Perppu minggu ini maka minta Perppu juga minggu ini. Kan harus dikaji juga secara keseluruhan apa bener yang ada di revisi melemahkan atau itu persepsi persepsi. Ya mari kita debatkan di ruang publik," jelas Arsul.

Jokowi bertemu lima ketua umum partai koalisi. Lima partai tersebut yang masuk ke parlemen. Mereka adalah, Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Nasdem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa. Pertemuan dilakukan menjelang pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR baru.

Arsul membantah ada pembicaraan posisi ketua MPR. Kata dia urusan tersebut dikomunikasikan dengan sembilan fraksi di MPR dan satu DPD. "Enggak usah musyawarah dengan presiden," ucapnya.

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Perlukah Presiden Jokowi Keluarkan Perppu KPK? Klik di Sini!

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK

Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada

Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla Ingatkan Koalisi Besar Bukan Jaminan Menang Pilpres
Jusuf Kalla Ingatkan Koalisi Besar Bukan Jaminan Menang Pilpres

Jusuf Kalla menilai ketokohan sangat berperan dalam menambah suara dalam Pemilu.

Baca Selengkapnya
Yusril: Prabowo Persilakan DPR Proses 10 Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi
Yusril: Prabowo Persilakan DPR Proses 10 Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi

Sepuluh nama sebelumnya sudah diserahkan ke pemerintah era Presiden Jokowi

Baca Selengkapnya
PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit
PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit

PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit

Baca Selengkapnya
Menko Kumham Yusril Bertemu Pimpinan KPK, Bahas RUU Perampasan Aset hingga Seleksi Capim
Menko Kumham Yusril Bertemu Pimpinan KPK, Bahas RUU Perampasan Aset hingga Seleksi Capim

Tiga orang Pimpinan KPK bertukar pikiran dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di kantor Menko di kawasan Kuningan, Jakarta.

Baca Selengkapnya
Delapan Partai Setuju RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Usul Inisiatif DPR, Cuma PKS yang Menolak
Delapan Partai Setuju RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Usul Inisiatif DPR, Cuma PKS yang Menolak

Dalam RUU diatur gubernur akan dipilih oleh Presiden.

Baca Selengkapnya
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK

Pemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Ketua KPK Firli Janji Tetap Usut Caleg hingga Capres jika Terjerat Korupsi Meski saat Pemilu
Ketua KPK Firli Janji Tetap Usut Caleg hingga Capres jika Terjerat Korupsi Meski saat Pemilu

KPK berbeda sikap dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) berkaitan dengan penanganan kasus korupsi di masa Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Putusan MK: Anggota Parpol Harus Mundur Minimal 5 Tahun Sebelum Jadi Jaksa Agung
Putusan MK: Anggota Parpol Harus Mundur Minimal 5 Tahun Sebelum Jadi Jaksa Agung

MK menyatakan, pengurus parpol yang akan diangkat menjadi Jaksa Agung harus lebih dulu berhenti dari kepengurusan parpol sekurang-kurangnya 5 tahun.

Baca Selengkapnya
Istana Jawab Pengakuan Agus Rahardjo Pernah Diperintah Jokowi Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP
Istana Jawab Pengakuan Agus Rahardjo Pernah Diperintah Jokowi Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP

Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.

Baca Selengkapnya
Gerindra Ungkap Hubungan Jokowi-Prabowo Pasca RUU Pilkada Batal Disahkan
Gerindra Ungkap Hubungan Jokowi-Prabowo Pasca RUU Pilkada Batal Disahkan

Hal ini lantaran Parlemen yang membatalkan pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu atau Pilkada.

Baca Selengkapnya
Nurul Ghufron Sebut Prabowo Bisa Anulir Capim dan Dewas KPK Periode 2024-2029
Nurul Ghufron Sebut Prabowo Bisa Anulir Capim dan Dewas KPK Periode 2024-2029

"Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir," kata Ghufron.

Baca Selengkapnya