Lima Ketum Parpol Sarankan Jokowi soal Perppu UU KPK jadi Opsi Terakhir
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengungkap isi pertemuan Presiden Joko Widodo bersama lima ketua umum partai koalisi di Istana Bogor, Senin (30/9). Para ketua umum partai koalisi membisiki Jokowi opsi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terhadap UU KPK untuk melakukan revisi adalah pilihan terakhir.
"Partai politik menyampaikan bahwa opsi Perppu harus menjadi opsi paling terakhir karena ada opsi lainnya yang mesti dieksplore juga," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10).
Munculnya wacana Jokowi mengeluarkan Perppu UU KPK setelah tokoh masyarakat bertemu presiden di Istana Merdeka. Mereka menyarankan Jokowi untuk membatalkan revisi UU KPK.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Apa usulan Kerto Pengalasan? Punya Usulan Nyentrik Setelah menyerahkan diri kepada pihak lawan, Kerto Pengalasan diperlakukan sebagai teman oleh Belanda. Saat itu ia menawarkan perundingan antara Belanda dengan Pangeran Diponegoro.
-
Bagaimana PKS usul Jokowi tunjukkan sikap bijak? “Saya sarankan Bapak Presiden yang terhormat, undanglah capres-capres yang Bapak anggap layak jadi presiden untuk makan siang sambil santai, ngobrol-ngobrol, curhat-curhat bersama, keren.“
-
Apa kesepakatan Prabowo dengan KWI? 'Intinya semuanya adalah kesatuan dan di situ di bawah judul kesatuan itu ada sekian banyak hal, yaitu pemilu yang jujur, dikatakan oleh Bapak Prabowo sendiri, damai, adil, dan sebagainya,' kata Uskup Agung Jakarta Kardinal Suharyo dikutip Antara.
-
Apa yang diputuskan PKB soal Pilkada Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
-
Apa yang dibahas Jokowi dengan Parmusi? Dalam pertemuan itu, Jokowi membahas mengenai pemilu 2024 dan masalah Rempang.
Arsul menegaskan, kendati koalisi menyarankan Perppu menjadi opsi terakhir, tidak mengartikan partai menolak wacana tersebut.
"Bukan setuju atau tidak. Kata-katanya itu menjadi opsi terakhir, ada opsi-opsi lain yang masih bisa ditempuh oleh bapak presiden," ucapnya.
Partai koalisi berpendapat, Perppu menjadi opsi terakhir karena ada dua pilihan lainnya. Pertama, masih ada jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi. Berikutnya, legislative review di DPR.
"Mengapa kita tidak eksplore yang lain. Memang untuk selesaikan soal ini jangan sim salabim minta Perppu minggu ini maka minta Perppu juga minggu ini. Kan harus dikaji juga secara keseluruhan apa bener yang ada di revisi melemahkan atau itu persepsi persepsi. Ya mari kita debatkan di ruang publik," jelas Arsul.
Jokowi bertemu lima ketua umum partai koalisi. Lima partai tersebut yang masuk ke parlemen. Mereka adalah, Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Nasdem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa. Pertemuan dilakukan menjelang pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR baru.
Arsul membantah ada pembicaraan posisi ketua MPR. Kata dia urusan tersebut dikomunikasikan dengan sembilan fraksi di MPR dan satu DPD. "Enggak usah musyawarah dengan presiden," ucapnya.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Perlukah Presiden Jokowi Keluarkan Perppu KPK? Klik di Sini!
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla menilai ketokohan sangat berperan dalam menambah suara dalam Pemilu.
Baca SelengkapnyaSepuluh nama sebelumnya sudah diserahkan ke pemerintah era Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaPKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit
Baca SelengkapnyaTiga orang Pimpinan KPK bertukar pikiran dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di kantor Menko di kawasan Kuningan, Jakarta.
Baca SelengkapnyaDalam RUU diatur gubernur akan dipilih oleh Presiden.
Baca SelengkapnyaPemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.
Baca SelengkapnyaKPK berbeda sikap dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) berkaitan dengan penanganan kasus korupsi di masa Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMK menyatakan, pengurus parpol yang akan diangkat menjadi Jaksa Agung harus lebih dulu berhenti dari kepengurusan parpol sekurang-kurangnya 5 tahun.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaHal ini lantaran Parlemen yang membatalkan pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu atau Pilkada.
Baca Selengkapnya"Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir," kata Ghufron.
Baca Selengkapnya