Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Loloskan Sutiyoso jadi KaBIN, anggota DPR cuma gertak soal Kudatuli

Loloskan Sutiyoso jadi KaBIN, anggota DPR cuma gertak soal Kudatuli Sutiyoso jalani tes di DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Letjen Purn Sutiyoso akhirnya lolos dari proses politik di DPR. Mantan Gubernur DKI Jakarta dua periode itu diterima oleh 10 fraksi untuk menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Padahal sebelumnya, penolakan keras datang dari para aktivis, termasuk anggota DPR dari PDIP yang kembali mengangkat kasus 'Kudatuli'.

Dalam forum fit and proper test yang berlangsung Selasa (30/6) kemarin, Sutiyoso menyampaikan visi misinya. Sutiyoso menyampaikan visinya secara terbuka, sedangkan untuk misinya, Sutiyoso meminta penyampaiannya bersifat tertutup untuk publik. Untuk misi dia meminta digelar tertutup dengan alasan misi tersebut harus rahasia dari publik.

Dalam pemaparan visinya, Sutiyoso menyampaikan berbagai macam ancaman yang dihadapi negara dewasa ini semakin kompleks dan tak berpola. Sebab, hal tersebut berhubungan dengan dinamika perkembangan teknologi yang semakin canggih.

Orang lain juga bertanya?

"Di tingkat global, proxy war, konflik di Timur Tengah, Asia Selatan dan pecahan Uni Soviet tidak lepas dari proxy war ini. Di sisi lain pertumbuhan penduduk makin besar dan berebut energi mineral dan sebagainya," jelas Sutiyoso dalam pemaparannya di Komisi I DPR, Selasa (30/6).

Untuk bidang ideologi, Sutiyoso menyoroti tantangan gerakan seperti ISIS yang mampu mempengaruhi generasi muda. Untuk itulah, penguatan ideologi Pancasila dianggap menjadi jalan keluar menangkal ideologi ISIS.

"Ketiga, ancaman di bidang politik yakni Pilkada serentak, apalagi baru pertama kali digelar. Ancaman di daerah harus diwaspadai. 10 persen saja terjadi kerusuhan itu ganggu stabilitas politik dan keamanan nasional," katanya.

Selanjutnya, Bang Yos mengungkapkan soal pentingnya stabilitas fiskal dan anggaran APBN, gelombang panas, sentimen SARA, gerakan separatisme dalam dan luar negeri, ancaman narkoba, imigran gelap, hingga kondisi Alutsista TNI.

"Kondisi Alutsista TNI belum memadai. Di bidang teknologi, masyarakat Indonesia makin intensif menggunakan internet, tapi api infiltrasi dan perang cyber masih lemah. Pengguna internet di Indonesia adalah remaja, yang rawan terorisme dan separatisme," katanya.

Bang Yos merumuskannya dalam sebuah visi yakni, "Membangun BIN yang tangguh, profesional, menyediakan intelijen yang cepat untuk menangkal ancaman-ancaman tersebut," katanya. (mdk/bal)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Diseret Dalam Sengketa Pilpres 2024, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu
Jokowi Diseret Dalam Sengketa Pilpres 2024, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

Menurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Pengakuan Budiman Dipanggil PDIP Buntut Polemik Dugaan Dukung Capres Prabowo
VIDEO: Pengakuan Budiman Dipanggil PDIP Buntut Polemik Dugaan Dukung Capres Prabowo

Budiman Sudjatmiko menegaskan pertemuannya dengan calon presiden dari Gerindra, Prabowo Subianto, bukanlah bentuk dukungan

Baca Selengkapnya
TKN: Ketua KPU Bisa Kena Hukuman Lebih Berat kalau Tolak Pendaftaran Prabowo-Gibran
TKN: Ketua KPU Bisa Kena Hukuman Lebih Berat kalau Tolak Pendaftaran Prabowo-Gibran

TKN menilai putusan DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari juga tidak berdampak pada pencalonan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
KPU Tak Persoalkan Identitas Kepartaian Gibran Sebagai Syarat Jadi Cawapres
KPU Tak Persoalkan Identitas Kepartaian Gibran Sebagai Syarat Jadi Cawapres

KPU akan hanya memeriksa hal-hal yang dipersyaratkan saja sebagai seorang calon presiden atau wakil presiden.

Baca Selengkapnya
Dasco Jawab Isu Bertemu Jokowi sebelum DPR Batalkan RUU Pilkada
Dasco Jawab Isu Bertemu Jokowi sebelum DPR Batalkan RUU Pilkada

Dasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dikabarkan Tolak PDIP Gabung Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Kata Gerindra
Jokowi Dikabarkan Tolak PDIP Gabung Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Kata Gerindra

Gerindra merespons isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak PDIP masuk kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Dasco Gerindra Blak-blakan Jokowi Cawe-Cawe Tolak PDIP Bergabung Dalam Pemerintahan Prabowo
VIDEO: Dasco Gerindra Blak-blakan Jokowi Cawe-Cawe Tolak PDIP Bergabung Dalam Pemerintahan Prabowo

Sufmi Dasco Ahmad, merespons isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak PDIP masuk kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
Waketum Golkar Dito Temui Dasco Gerindra Bahas Pilkada Serentak 2024
Waketum Golkar Dito Temui Dasco Gerindra Bahas Pilkada Serentak 2024

Namun, dia tidak menyebut daerah mana saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Dasco Gerindra Blak-blakan Jokowi Cawe-Cawe Tolak PDIP Bergabung Dalam Pemerintahan Prabowo
VIDEO: Dasco Gerindra Blak-blakan Jokowi Cawe-Cawe Tolak PDIP Bergabung Dalam Pemerintahan Prabowo

Dasco menegaskan, tidak ada pembicaraan terkait susunan kabinet antara Presiden Jokowi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya
Polemik Akun Fufufafa, Begini Respons Prabowo
Polemik Akun Fufufafa, Begini Respons Prabowo

Dasco mengaku tidak tahu soal sejauh mana polemik akun itu mempengaruhi citra Gibran.

Baca Selengkapnya
Yusril Nilai KPU Tak Lakukan Pelanggaran Etik Dalam Proses Pencalonan Gibran, Ini Dalilnya
Yusril Nilai KPU Tak Lakukan Pelanggaran Etik Dalam Proses Pencalonan Gibran, Ini Dalilnya

Menurut Yusril, tafsir atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dibatasi hanya pada PKPU saja.

Baca Selengkapnya
Bantu Mutasi ASN Kenalannya, Nurul Ghufron Tegaskan Tak Ada Privilage untuk Eks Sekjen Kementan Kasdi Subagyono
Bantu Mutasi ASN Kenalannya, Nurul Ghufron Tegaskan Tak Ada Privilage untuk Eks Sekjen Kementan Kasdi Subagyono

Ghufron berdalih mutasi ASN dengan menghubungi eks Sekjen Kementan dengan penyelidikan dugaan korupsi di Kementan dilakukan KPK tidak bisa disangkutpautkan.

Baca Selengkapnya