Loyalis Ical sindir nyali Jokowi saat berhadapan dengan PDIP Cs

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) Firman Soebagyo singgung nyali Jokowi ketika harus menghadapi tekanan politik pengusungnya seperti PDIP, NasDem, PKB dan Hanura. Menurut dia, Jokowi harus mengambil alih dengan wewenangnya sebagai presiden terkait sengketa Golkar.

Firman mendesak agar Jokowi setujui rencana DPR melakukan revisi Undang-undang Pilkada. Dia menegaskan, revisi UU Pilkada tidak berkaitan sama sekali dengan kisruh yang terjadi di internal Golkar.

"Pak Jokowi jadi kepala pemerintahan punya otoritas dan sebagai kepala negara. Ketika ada persoalan-persoalan yang menyangkut tentang masalah kepentingan masyarakat banyak yang bersinggungan dengan kepentingan bangsa dan negara, kepala negara harus berani tampil mengambil keputusan.‎ Jangan takut pada tekanan-tekanan partai politik pengusung," kata Firman Subagyo‎ di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/5).

Orang lain juga bertanya?

Di sisi lain menurut Firman, revisi UU Pilkada agara lebih terformat demokratis, maka dilakukan revisi. Selain itu, yang penting ialah menyusupkan poin transparasi, jujur, dan adil pada UU tersebut.

"Untuk memenuhi pasal 2 dan 2a, itu harus direvisi undang-undang itu, biar demokratis. ‎Kemudian transparan, jujur, dan adil," ungkapnya.

Selain itu revisi penting untuk dilaksanakan, karena Golkar dan PPP yang tengah mengalami sengketa internal merupakan partai besar. Maka dari itu keikutsertaan dalam Pilkada harus secara serius didukung.

‎"Hal ini dianggap penting karena partai politik yang tidak bisa mengikuti Pilkada akibat sengketa ini, itu kan sebuah partai politik terbesar nomor dua di Indonesia. Dan Golkar sendiri punya banyak bupati dan walikota, dia punya anggota DPRD tingkat kabupaten kota, provinsi, dan di DPR RI. Bahkan DPR RI porsinya nomor dua. PPP juga punya porsi yang cukup lumayan," tuturnya.

Lanjut Firman, jika kedua partai politik besar ini dihambat dalam mengikuti Pilkada, maka bisa jadi ini merupakan bentuk kegagalan dari Jokowi. Dia menyayangkan ketidaktegasan Jokowi terkait masalah ini.

"Artinya bahwa kalau ini tidak bisa mengikuti Pilkada, maka ini sebuah kegagalan dari pemerintah. Oleh karena itu sekarang ini Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan juga harus berani mengambil alih," ujar politikus Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) ini.

Bagi Firman, Jokowi ‎sekarang ini, tengah bermain di posisi awang-awang. Pasalnya dia telah memerintah menterinya, namun perintah itu putus di tengah jalan. Parahnya lagi, Jokowi membiarkan menterinya jalan sendiri.

"Konon katanya dia akan menegaskan kepada menterinya, supaya tidak banding, supaya ada kepastian hukum. Tetapi sekarang menterinya melakukan banding dilepas aja," kata loyalis Ical ini. (mdk/rnd)