LSI: 100 Hari Jokowi berkuasa, penegakan hukum dan ekonomi negatif

Merdeka.com - Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei evaluasi terhadap kinerja 100 hari pemerintah Jokowi-JK. Tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan atas kinerja pemerintah saat ini. Walhasil beberapa sektor masih dinilai kurang dari cukup.

Direktur Eksekutif LSI Kuskridho Ambardi mengatakan, 100 hari bukanlah waktu yang panjang, sehingga banyak persoalan belum dapat teratasi. Namun ekspektasi publik terhadap Jokowi-JK menyebabkan pada melonjaknya harapan yang kadang tak masuk akal.

Dia menjelaskan berdasarkan hasil survei yang dilakukan semenjak 11-18 Januari 2015, ditemukan bahwa, kondisi ekonomi dan politik saat ini dinilai paling rendah. Bahkan kondisi ekonomi saat ini lebih banyak yang menilai buruk ketimbang yang menilai baik.

"Mayoritas publik juga menilai beberapa aspek perekonomian dirasa paling mendesak dan harus dibenahi oleh pemimpin nasional untuk lima tahun ke depan. Terutama masalah lapangan pekerjaan dan stabilitas harga-harga barang kebutuhan pokok," jelasnya di Kantor LSI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/2).

Kuskridho menambahkan, masalah pemberantasan korupsi juga mendapatkan sorotan cukup besar dari publik. Harapannya kebijakan untuk pemberantasan korupsi dapat semakin ditingkatkan.

"Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi juga dinilai masih kurang positif. Hanya kondisi keamanan yang dinilai cukup positif," tegasnya.

Dengan menggunakan sampel sebanyak 1.220 responden dengan margin of error sebesar 2,9 persen ini menunjukkan masalah yang harus segera diselesaikan Jokowi-JK adalah menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Kemudian pemerintah diminta untuk dapat mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok.

"Menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan mengendalikan harga kebutuhan pokok merupakan masalah paling mendesak yang harus diselesaikan pemerintah," tutup Kuskridho.

Sebelumnya, peneliti LSI Adjie Alfaraby menjelaskan, ada tiga kebijakan Jokowi yang menyebabkan merosotnya tingkat kepercayaan masyarakat. Tiga faktor tersebut ialah, menaikkan harga BBM ketika minyak dunia turun, mencalonkan Budi Gunawan sebagai Kapolri meski telah ditetapkan tersangka, dan tak dapat mencegah pelemahan dan kriminalisasi pimpinan KPK.

"Berdasarkan faktor tersebut, dari hasil survei sebanyak 53,71 persen masyarakat tidak puas, 42,29 persen cukup puas, dan tidak menjawab sebanyak 4 persen," kata Adjie, di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (29/1). (mdk/tyo)