Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

LSI: Kepercayaan publik terhadap DPR terburuk dalam 10 tahun

LSI: Kepercayaan publik terhadap DPR terburuk dalam 10 tahun Demo Setya Novanto di DPR. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Tingkat kepercayaan publik terhadap DPR berada pada titik terendah menjelang akhir 2015. Bahkan kondisi ini terendah dalam kurun 10 tahun terakhir.

Temuan tersebut didapat dari survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) terhadap 1.200 responden di 34 provinsi di Indonesia. Dari survei tersebut, sebanyak 51,80 persen publik percaya DPR bekerja untuk diri sendiri, 40 persen percaya DPR bekerja untuk rakyat, dan sisanya mengaku tidak tahu.

"Rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR merata di semua segmen masyarakat. Laki, perempuan, mereka yang tinggal di desa maupun kota, hingga mereka yang berpendidikan tinggi maupun rendah," kata peneliti LSI Adjie Alfaraby saat memaparkan hasil survei LSI, di Jakarta, Kamis (17/12).

Orang lain juga bertanya?

Adjie menambahkan, rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap DPR juga paling rendah jika dibandingkan dengan lembaga pemerintah lainnya, Kepresidenan, MPR,DPD, BPK, KPK, MK, dan MA. DPR berada paling bawah dengan angka 40 persen, sementara di posisi teratas ditempati lembaga Kepresidenan.

Faktor-faktor yang menyebabkan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR menurun adalah, kasus yang membelit Ketua DPR, di antaranya kasus 'papa minta saham, hadir di kampanye bakal calon presiden Amerika Donald Trump, hingga surat tagihan ke Pertamina. Semua kasus ini, mengakibatkan Setnov dianggap sebagai beban DPR.

DPR juga dianggap tidak produktif. Selama setahun, DPR hanya menghasilkan 3 undang-undang dari target prolegnas sebanyak 39 undang-undang. Produktifitas ini menurun jika dibanding dengan DpR sebelumnya.

Yang terakhir, pemberitaan media. Sejak kasus 'papa minta saham' intens diberitakan media, citra negatif DPR semakin menguat.

Survei LSI dilakukan selama 11 hingga 15 Desember 2015 dengan cara wawancara langsung ke responden. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling, dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen. (mdk/bal)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Sahkan 23 RUU Dalam Setahun, Dinilai Bukti Capaian Kinerja Wakil Rakyat Rendah
DPR Sahkan 23 RUU Dalam Setahun, Dinilai Bukti Capaian Kinerja Wakil Rakyat Rendah

Dari taget 39 RUU Progelnas, DPR hanya dapat merampungkan 23.

Baca Selengkapnya
Kerja DPR Dinilai Masih Minim, Hanya Bisa Sahkan UU DKJ Dari 47 RUU Prioritas
Kerja DPR Dinilai Masih Minim, Hanya Bisa Sahkan UU DKJ Dari 47 RUU Prioritas

Taryono menambahkan, pengesahan 1 RUU dari 47 Daftar RUU Prioritas 2024 merupakan potret buram kinerja legislasi DPR.

Baca Selengkapnya
LSI: Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Hukum Meningkat, Kejaksaan Agung Tertinggi
LSI: Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Hukum Meningkat, Kejaksaan Agung Tertinggi

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum meningkat dari periode September 2023.

Baca Selengkapnya
Puan Ungkap DPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Mulai Jangan Bolos Rapat sampai Flexing
Puan Ungkap DPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Mulai Jangan Bolos Rapat sampai Flexing

DPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Puan Maharani ungkap sederet poin kritiknya.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hasil Survei, Gara-Gara ini Kepercayaan Presiden Hingga TNI Turun Peringatan Untuk Prabowo
VIDEO: Hasil Survei, Gara-Gara ini Kepercayaan Presiden Hingga TNI Turun Peringatan Untuk Prabowo

Penurunan tingkat kepercayaan ini menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintahan Prabowo Gibran mendatang

Baca Selengkapnya
Survei Populi Center: Kepercayaan Publik Terhadap MK Turun Usai Putusan Batas Usia Capres-Cawapres
Survei Populi Center: Kepercayaan Publik Terhadap MK Turun Usai Putusan Batas Usia Capres-Cawapres

Dalam survei dilakukan Populi Center, tingkat kepercayaan publik terhadap MK mencapai 54,8 persen.

Baca Selengkapnya
Analisis Sentimen Negatif Publik Terhadap Prabowo soal Rencana Kepala Daerah Dipilih DPRD
Analisis Sentimen Negatif Publik Terhadap Prabowo soal Rencana Kepala Daerah Dipilih DPRD

Menurut Saidiman Ahmad, hal ini sejalan dengan penolakan publik untuk mengubah pemilihan presiden yang dipilih oleh MPR.

Baca Selengkapnya
Analisis Sentimen Negatif Publik Terhadap Prabowo soal Rencana Kepala Daerah Dipilih DPRD
Analisis Sentimen Negatif Publik Terhadap Prabowo soal Rencana Kepala Daerah Dipilih DPRD

Menurut Saidiman Ahmad, hal ini sejalan dengan penolakan publik untuk mengubah pemilihan presiden yang dipilih oleh MPR.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Miris DPR Pelototi Anggaran Polri, Ada Polsek Minta Rp50 Miliar Renovasi Tapi Anggota Masih Susah
VIDEO: Miris DPR Pelototi Anggaran Polri, Ada Polsek Minta Rp50 Miliar Renovasi Tapi Anggota Masih Susah

Lembaga kepolisian dalam paparannya dipimpin Wakapolri Komjen Agus Andrianto, meminta anggaran naik menjadi Rp165 triliun lebih.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Johan Budi PDIP Skakmat Bos KPK
VIDEO: Johan Budi PDIP Skakmat Bos KPK "Tidak Ada Guna KPK, Survei Jauh di Bawah"

Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.

Baca Selengkapnya
Formappi: Masih Banyak Anggota DPR Mangkir Rapur, Padahal Agenda Sudah Dijadwalkan Jauh Hari
Formappi: Masih Banyak Anggota DPR Mangkir Rapur, Padahal Agenda Sudah Dijadwalkan Jauh Hari

Kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna (Rapur) selalu saja mengundang tanda tanya

Baca Selengkapnya
DPR Tolak Seluruh Calon Hakim Agung dan Adhoc Usulan KY
DPR Tolak Seluruh Calon Hakim Agung dan Adhoc Usulan KY

Proses itu bermula pada pembahasan tahapan uji kelayakan dan kepatutan pada calon hakim agung usulan KY pada 19 Agustus 2024.

Baca Selengkapnya