Follow
LSI: Legacy SBY menunggu Perppu Pilkada disahkan DPR
Merdeka.com - Masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah berakhir. Selama 10 tahun memimpin negeri ini, publik menilai baik atau buruknya kinerja SBY di bidang politik dan demokrasi tergantung nasib Perppu Pilkada langsung yang akan dibahas di DPR pada bulan Januari 2015 mendatang.
Dari hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI), sebanyak 72,24 persen publik menilai, keberhasilan SBY di bidang demokrasi dan politik ditentukan dalam Perppu Pilkada, sementara 16,92 persen publik menilai warisan SBY tidak tergantung nasib Perppu.
"Jika Perppu tersebut ditolak DPR, maka publik akan menyebut SBY sebagai Bapak Pilkada Tak Langsung. Jika SBY gagal memperjuangkan Perppu pilkada untuk diterima oleh DPR, maka publik menghukum SBY dengan gelar tersebut," kata peneliti LSI, Ardian Sopa, dalam jumpa pers di kantor LSI, Jakarta, Selasa (21/10).
-
Siapa yang menunjukkan dukungan kepada SBY di Pestapora? Selain mendapatkan dukungan dari anak dan menantunya, SBY juga memperoleh sokongan dari para cucu serta anggota keluarga lainnya.
-
Siapa yang diusulkan untuk Pilkada? Dalam Pilkada 2005, calon kepala daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Bagaimana PKB memutuskan soal Pilkada Sumut? 'Nanti tanya Desk Pilkada, saya sebagai ketua umum tidak ikut-ikut urusan, karena semuanya diatur oleh Desk Pilkada, Pilkada nanya Desk Pilkada deh saya tidak ikut-ikut,' tegasnya.
-
Siapa yang dijuluki Raja Pemilu? Dijuluki Raja Pemilu, Tukang Bengkel Ini 237 Kali Ikut Pemilu dan Selalu Kalah Dia sudah mengikuti pemilu selama 36 tahun dan namanya tercatat dan buku rekor unik.
-
Apa arti Pilkada? Pilkada adalah singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah.
Ardian melanjutkan, ada beberapa alasan mengapa publik menilai legacy SBY senasib dengan Perppu Pilkada langsung. Dari hasil survei publik menilai peran SBY sangat vital dalam merampas hak politik masyarakat. Selain itu, publik juga menilai, SBY sebagai inisiator RUU Pilkada oleh DPRD dan aksi walk out Partai Demokrat saat paripurna DPR yang dinilai sebagai jalan bagi berlakunya UU Pilkada DPRD.
"Publik menilai langkah SBY mengeluarkan Perppu hanya strategi menebus dosanya. Karena masyarakat paham bahwa Perppu tersebut harus disetujui oleh DPR," jelasnya.
Ardian menjelaskan, jika Perppu ditolak DPR, maka masyarakat akan mendesak pemerintahan Jokowi untuk menyelenggarakan referendum (jajak pendapat langsung) untuk menentukan apakah Pilkada langsung atau DPRD.
"83,23 Persen masyarakat, meminta pemerintahan Jokowi membuat referendum apabila DPR menolak Perppu SBY. Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sejak awal mendukung pilkada langsung dan akan konsisten mendukung Perppu," tandasnya.
Survei dilakukan pada tanggal 17-19 Oktober 2014, adapun jumlah responden sebanyak 1.200, dengan menggunakan metode multistage random sampling, di mana margin of error berada pada angka 2,9 persen. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
SBY mengatakan, menjaga demokrasi itu penuh tantangan. Maka untuk menjaga demokrasi tersebut diperlukan perjuangan.
Baca Selengkapnya
PKB meminta SBY ikut turun visi dan gagasan yang berdampak baik bagi masyarakat.
Baca Selengkapnya
Ahok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca Selengkapnya
SBY pun sejak lama telah yakin bahwa Prabowo akan menjadi Presiden kedelapan RI.
Baca Selengkapnya
SBY juga menyampaikan kepada Prabowo untuk berjuang sekuat tenaga.
Baca Selengkapnya
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) pada hari Rabu (21/02) lalu
Baca Selengkapnya
SBY menginstruksikan keluarga besar Partai Demokrat untuk memilih Prabowo Subianto
Baca Selengkapnya
SBY juga akan dilibatkan dalam tim pemenangan Prabowo.
Baca Selengkapnya
Kemenkumham belum mendapatkan arahan dari Presiden usai DPR RI membatalkan pengesahan RUU Pilkada.
Baca Selengkapnya
Saat ini Gerindra masih menunggu deklarasi resmi Partai Demokrat.
Baca Selengkapnya
Dia pun mengingatkan agar Partai Demokrat paham akan soal etika politik.
Baca Selengkapnya
Diksi pada undang-undang pemilu tiap calon yang dipilih secara demokratis, tak berarti harus dipilih langsung oleh rakyat.
Baca Selengkapnya