Luhut akui menghadap SBY agar Freeport diperpanjang, tapi ditolak
Merdeka.com - Menko Polhukam Luhut BinsarPandjaitanmengakui pernah bertemu dengan bos PT Freeport-McMoran, James R Moffet alias Jim Bob. Pertemuan ini terkait perpanjangan kontrak Freeport yang jatuh pada tahun 2021.
Luhut mengatakan, pertemuan itu terjadi sekitar empat tahun lalu, saat dirinya belum berada di pemerintahan. Dia mengakui jika Jim Bob meminta tolong kepadanya agar kontrak Freeport bisa diperpanjang oleh pemerintah Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada empat tahun lalu.
Namun Luhut menegaskan, tidak pernah bicara perihal ini dengan Ketua DPR Setya Novanto.
-
Bagaimana Jokowi mendorong Freeport bangun smelter? Jokowi lantas mencari cara karena sulit mendorong PT Freeport untuk membangun industri smelter. Kemudian, Jokowi meminta BUMN membeli saham mayoritas bagi PT Freeport.'Sehingga kita sekarang memiliki saham mayoritas 51 persen. Setelah kita mayoritas, baru saya perintah BUMN-nya agar industri smelternya segera dibangun,' pungkas Jokowi.
-
Kenapa Jokowi paksa Freeport bangun smelter? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik. 'Bayangkan 55 tahun, dan kita tidak tahu apakah yang diekspor itu hanya tembaga atau ada emasnya. Oleh sebab itu, 9 tahun yang lalu saya paksa untuk mereka mau membangun yang namanya industri smelter,' tuturnya.
-
Siapa yang menemui Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Siapa yang Jokowi temui? Jokowi bersama Ibu Negara Iriana terlebih dahulu menyapa anak-anak di tenda pengungsian. Jokowi dan Iriana membagikan makan siang, susu, makanan ringan, hingga buku kepada anak-anak yang ada di posko tersebut.
-
Bagaimana Satya Nadella bertemu Jokowi? Chairman & CEO Microsoft Satya Nadella menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/4). Satya datang bersama timnya sekira pukul 08.27 WIB.
-
Kenapa PT Vale bertemu dengan Jokowi? Febriany mengatakan kehadiran dirinya bersama jajaran Vale lainnya untuk menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah selama ini.
"Saya tidak pernah bicara dengan banyak orang, saya tidak ingat apa pernah bicara dengan Novanto (tentang pertemuan dengan Jim Bob)," kata Luhut saat bersaksi di sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) soal kasus pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres JK soal Freeport di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/12).
Pernyataan Luhut itu menjawab pertanyaan dari anggota MKD dari Fraksi Hanura Sarifuddin Sudding.
Luhut menjelaskan, usai bertemu dengan Jim Bob, dirinya kemudian mencoba menghadap SBY untuk menyampaikan keingin bos Freeport tersebut. Namun sayang hal ini ditolak oleh SBY.
"Itu bukan saya sendiri yang menghadap Presiden SBY untuk bisa masuk, menteri keuangan, saya kira para purnawirawan ada sembilan orang di grup saya menghadap pemerintah, dan pemerintah tidak setuju," tegas dia.
Karena tidak disetujui oleh SBY, Luhut menambahkan, setelah itu dirinya tak lagi berurusan dengan Freeport. "Kami sepakat lupakan, tidak ada lagi terjun di situ," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beberapa waktu lalu, Bahlil Lahadalia sempat menyentil proses pemenuhan syarat oleh Freeport Indonesia terkait perpanjangan IUPK.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat.
Baca SelengkapnyaErick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, Indonesia kini memegang saham 51 persen dari PT Freeport dan ditargetkan akan menjadi 61 persen.
Baca SelengkapnyaIzin ekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) yang saat ini berlaku hingga 31 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri sebelumnya menyatakan siap berdebat dengan Menko Luhut terkait hilirisasi.
Baca SelengkapnyaPerbandingan itu diberikan lantaran keduanya berani menerjang berbagai desakan dari luar negeri yang tidak menyukai program hilirisasi yang diusung Pemerintah.
Baca SelengkapnyaPengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) kembali menggelar sidang kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Baca SelengkapnyaHaris Azhar dan Fatia Maulidiyanti menjalani sidang tuntutan kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan
Baca SelengkapnyaLuhut membantah kabar dirinya mundur dari Jabatan Menko Kemaritiman dan Investasi.
Baca Selengkapnya