Luhut minta jangan lagi bikin gaduh soal penyadapan
Merdeka.com - Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan membantah adanya penyadapan terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, bantahan itu sudah resmi disampaikan Badan Intelijen Negara (BIN).
"Saya kira tidak ada penyadapan, saya kira sudah ada bantahan resmi dari BIN ya. Kita pegang itu saja," kata Luhut dalam acara peluncuran buku 'Banteng Senayan dari Medan' milik Trimedya Panjaitan di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (5/2).
Mantan Menko Polhukam ini yakin jika BIN tidak pernah melakukan penyadapan terhadap SBY. Dia berharap, tidak ada lagi pihak yang membuat gaduh terkait isu tersebut.
-
Apa dakwaan terhadap Mentan SYL? Eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul yasin Limpo (SYL) menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (28/2/2024). Dalam sidang tersebut, SYL didakwa telah melakukan pemerasan terhadap anak buahnya sebesar Rp44,5 miliar selama periode 2020-2023. Selain itu, SYL juga didakwa menerima suap sebanyak Rp40 miliar perihal gratifikasi jabatan.
-
Apa yang disampaikan Syahrul Yasin Limpo pada penyidik? 'Apa yang diminta oleh penyidik dan lain-lain sudah saya sampaikan sampai tengah malam ini. Saya kira ini untuk kesekian kalinya. Saya itu,' kata SYL.
-
Apa yang dibantah oleh Hadi Tjahjanto? Dalam momentum tersebut, Mahfud MD sempat memberikan pernyataan bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi tanah yang terbit selama era Jokowi. Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Kapan sidang perdana Mentan SYL? Eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul yasin Limpo (SYL) menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (28/2/2024).
-
Kenapa Brigjen Suryo harus menghindar dari penangkapan? Dia berusaha menahan Brigjen Suryo. Brigjen Suryo yang Ditodong Senjata Tetap Tenang, Dia Malah Menghardik Kapten Itu 'Kapten kamu tahu apa soal Dewan Revolusi? Saya lebih tahu soal Dewan Revolusi,' kata Brigjen Suryo.
-
Bagaimana Hadi Tjahjanto membantah klaim Mahfud? “Redistribusi tanah sudah dilaksanakan sejak 1961, setelah Undang-Undang Pokok Agraria keluar. Dari 1961 sampai 2014, kita (pemerintah) sudah mensertifikatkan sebanyak 2,79 juta bidang tanah,“ kata Hadi usai mendampingi Presiden Jokowi membagikan 3 ribu sertifikat tanah di Wonosobo, Jawa Tengah pada Senin (22/1/2024). “Kemudian, dilanjutkan oleh Pak Jokowi dari 2015 sampai 2023, itu sudah sertifikatkan 2,96 juta bidang dalam waktu 8 tahun. Sehingga, setiap tahun kita keluarkan 424 ribu bidang sertifikat. Ini artinya lebih baik dibandingkan selama 52 tahun dari 1961 sampai 2014, karena sistemnya juga lebih bagus,“ Dengan demikian, Hadi menyatakan bahwa data Mahfud MD tidak relevan. “Saya menyampaikan sesuai data dan masyarakat yang sudah menerima,“ ujar dia.
"Saya kira BIN tidak melakukan seperti itu, kan BIN sudah mengeluarkan rilis resmi tentang itu. Saya kira pegangan kita di situ jangan kita buat gaduh lah," ujarnya.
Menurut Luhut terpenting saat ini adalah semua pihak tidak membuat berita yang tidak jelas kebenarannya. Terlebih, kabar yang disampaikan ke publik bisa membuat keruh stabilitas negara.
Bukan hanya itu, dia juga meminta semua pejabat baik di dalam atau di luar pemerintahan Jokowi bisa menahan diri untuk berkomentar terkait isu penyadapan yang belum jelas kebenarannya tersebut. Dia menjamin, saat ini pemerintah tengah bekerja keras mensejahterahkan rakyat.
"Para pemimpin itu agar menahan diri untuk berkomentar. Saya menjamin bahwa pemerintah sedang berkonsentrasi bagaimana membuat rakyat sejahtera," pungkas Luhut.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan merespons ramai tudingan Presiden Jokowi soal menyodorkan nama Kaesang Pangarep untuk maju di Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaDudung kemudian mempertanyakan Megawati, yang tidak menyinggung ketidaknetralan Badan Intelijen Negara atau BIN.
Baca Selengkapnyaudung berharap Budi Gunawan selaku kepala BIN bisa netral dalam Pemilu.
Baca SelengkapnyaSaid Didu beralasan dirinya tidak bermusuhan dengan Apdesi.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu.
Baca SelengkapnyaPartai Demokrat sedang dibuat meradang akibat ulah Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo sepakat dengan Menko Marves Luhut Binsar Padjaitan agar kabinet Prabowo-Gibran tak diisi oleh orang toxic.
Baca SelengkapnyaLuhut juga menegaskan untuk menjaga kredibilitas Presiden yang sudah dibangun selama 10 tahun
Baca SelengkapnyaMensesneg Pratikno memastikan salinan surat berisi daftar menteri yang direshuffle itu hoaks.
Baca SelengkapnyaKehadiran Luhut menjadi kejutan tersendiri lantaran kondisinya yang tengah sakit dan harus menjalani perawatan di Singapura
Baca SelengkapnyaTanpa menahan, Luhut mempersilakan menteri yang ingin mundur segera pamit dari jabatannya.
Baca SelengkapnyaLuhut mengungkapkan, bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang sangat mendengarkan pendapat seluruh pihak.
Baca Selengkapnya