Luhut pastikan hadir, sidang MKD bakal dipimpin politisi Gerindra
Merdeka.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memastikan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan hadiri sidang dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto, siang ini. Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad bakal memimpin jalannya sidang.
"Kalau hari Jumat yang lalu nonformal, stafnya bilang akan hadir," kata Dasco di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/12).
Banyak keterangan bakal digali MKD dari Luhut. Dasco menjelaskan, keterangan Luhut dibutuhkan untuk menyisir petunjuk lain dalam rekaman dan transkip pembicaraan Setya, bos PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid.
-
Bagaimana Jokowi meminta awak media untuk informasi lebih lanjut? 'Tanyakan langsung ke Kapolri. Kapolri ada. Kapolri? Kapolri ada. Tanyakan ke kapolri langsung,' ujar dia.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
Politikus Partai Gerindra ini, menambahkan pemanggilan Luhut juga disebabkan ditahannya rekaman asli pembicaraan Setya, Maroef dan Riza oleh Kejaksaan Agung.
"Cuma karena kami tidak dapat rekaman yang asli, lalu kemudian kita perlu meminta atau menggali bahan keterangan lain yang bisa kemudian dijadikan bahan dalam persidangan. Untuk kita bisa gali mungkin ada keterangan yang bermanfaat untuk kelanjutan sidang MKD," tuturnya.
Terkait dirinya memimpin jalannya sidang menghadirkan Luhut, Dasco menegaskan bahwa ini merupakan kesempatannya. Sebab, mekanisme internal bahwa ketua sidang dilakukan secara bergiliran.
"Kebetulan kemarin saya belum mendapat giliran, ini kan karena pimpinan itu kolektif kolegial dan bergiliran dalam memimpin sidang, karena saya belum dapat, kemungkinan hari ini saya diberi tanggung jawab untuk giliran memimpin sidang," ujarnya.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sigit menegaskan bakal berupaya memenuhi hak konstitusinya selama dirinya merasa dibutuhkan keterangannya akan hal tersebut.
Baca SelengkapnyaKetua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) bebas memanggil siapa saja untuk dimintai keterangan
Baca SelengkapnyaKubu Ganjar-Mahfud sudah bersurat ke Mahkamah Konstitusi terkait hal ini.
Baca SelengkapnyaPermintaan tersebut sebagai implikasi permintaan Tim Hukum Ganjar-Mahfud yang meminta Kapolri dihadirkan.
Baca SelengkapnyaYusril menjelaskan, kehadiran Kapolri bisa saja dimungkinkan atas kewenangan majelis hakim MK.
Baca SelengkapnyaKehadiran itu jika hakim nantinya meminta untuk hadir sebagai saksi dalam sidang perkara PHPU Pilpres
Baca SelengkapnyaTodung Mulya Lubis mengusulkan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dihadirkan untuk bersaksi di sidang sengketa Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaKapolri Listyo menegaskan akan hadir bila diminta Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaWakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkapkan, PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaMenteri yang dipanggil dianggap cukup penting oleh hakim MK untuk dimintai keterangannya dalam sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran mengusulkan Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan di sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKetua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis blak-blakan, mengenai dugaan kecurangan pada pemilu 2024.
Baca Selengkapnya