Follow
Luhut: Saya tidak antiasing
Merdeka.com - Menko Polhukam LuhutPandjaitanmengakui dirinya terbuka lebar jika ada pihak yang ingin investasidi Indonesia. Luhut bahkan mengakui tak masalah jika investor dari luar negeri.
"Saya tidak antiasing. Saya tidak antiasing," kata Luhut saat bersaksi di sidang MKD terkait rekaman 'Papa Minta Saham', Senin (12/14).
Luhut menambahkan, asal kegiatan investasi itu sesuai dengan undang-undang. Dia pun berharap agar kisruh perpanjangan Freeport segera berakhir.
-
Bagaimana Jokowi mendorong Freeport bangun smelter? Jokowi lantas mencari cara karena sulit mendorong PT Freeport untuk membangun industri smelter. Kemudian, Jokowi meminta BUMN membeli saham mayoritas bagi PT Freeport.'Sehingga kita sekarang memiliki saham mayoritas 51 persen. Setelah kita mayoritas, baru saya perintah BUMN-nya agar industri smelternya segera dibangun,' pungkas Jokowi.
-
Kenapa Jokowi paksa Freeport bangun smelter? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik. 'Bayangkan 55 tahun, dan kita tidak tahu apakah yang diekspor itu hanya tembaga atau ada emasnya. Oleh sebab itu, 9 tahun yang lalu saya paksa untuk mereka mau membangun yang namanya industri smelter,' tuturnya.
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Apa gugatan yang dilayangkan ke Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
"Agar kita dapat kembali fokus, demi meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia," katanya.
Sebelumnya, Menko Polhukam LuhutPandjaitanmenyarankan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)jika perpanjangan Freeport harus di tahun 2019. Hal itu dia sampaikan saat Luhut masih menjabat Kepala Staf Kepresidenan.
"Ketika saya masih Kepala Staf, saya buat memo kalau permohonan perpanjangan Freeport di 2019," kata Luhut.
Luhut mengatakan pada tanggal 2 Oktober, meski sudah dilantik jadi Menko Polhukam, tetap melaporkan untuk menyampaikan pandangan kontrak Freeport. "Pada 19 Oktober, Presiden menyatakan perpanjangan Freeport harus 2019," katanya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Luhut mempersilakan investor asing masuk Indonesia untuk terlibat dalam program transisi energi.
Baca Selengkapnya
Luhut membantah kabar dirinya mundur dari Jabatan Menko Kemaritiman dan Investasi.
Baca Selengkapnya
pemerintah tengah menyusun payung hukum bagi langkah ekspansi BUMN. Salah satunya PT Pertamina (Persero) ke beberapa sumber energi di luar negeri.
Baca Selengkapnya
Luhut berharap regulasi terkait pembentukan family office di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnya
Luhut memastikan larangan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap investasi TikTok di Indonesia.
Baca Selengkapnya
JK tak masalah semua pihak beri nasihat untuk presiden dan wakil presiden asal sesuai aturan.
Baca Selengkapnya
Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebelumnya menjatuhkan vonis bebas terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.
Baca Selengkapnya
Tidak benar jika Anies nantinya terpilih menjadi presiden, seolah-olah semua program dan kebijakan pemerintahan saat ini akan diubah secara serampangan.
Baca Selengkapnya
Luhut menganggap saat ini kelemahan yang sedang dihadapi oleh Indonesia adalah ketidakpastian hukum.
Baca Selengkapnya
Berkaca dari kesuksesan Dubai dan negara lainnya seperti Singapura, Hongkong yang juga menerapkan family office, Luhut yakin Indonesia juga pasti bisa.
Baca Selengkapnya
Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya belum mau bicara lebih jauh karena rencana tersebut masih belum dibahas.
Baca Selengkapnya
Perbandingan itu diberikan lantaran keduanya berani menerjang berbagai desakan dari luar negeri yang tidak menyukai program hilirisasi yang diusung Pemerintah.
Baca Selengkapnya