Luhut sebut hadir ke MKD bantu redam kegaduhan 'Papa Minta Saham'
Merdeka.com - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) M Prakosa menanyakan solusi meredam kegaduhan kasus Setya Novanto kepada Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut menjawab, salah satu untuk meredam kegaduhan tersebut dengan kehadirannya di sidang MKD.
"Salah satu ya saya hadir di sini bantu meredam kegaduhan saya beri kejelasan agar lebih jelas permasalahannya. Seperti saya katakan di sesi pertama, kita jangan terlibat terus kegaduhan, penyelesaian bisa tanpa kegaduhan, kadang komentar gosip tak baik. Kehadiran saya ini salah satunya," jawab Luhut saat bersaksi di sidang MKD terkait rekaman 'Papa Minta Saham', Senin (12/14).
Luhut pun meminta semua orang jangan meragukan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus tersebut.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Apa yang dikatakan Agus Rahardjo tentang Jokowi dan kasus Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang mendukung Setyo Wahono? Dapat Dukungan dari Ulama Dalam maju sebagai Calon Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono mendapat dukungan dari para kiai dan ulama di Bojonegoro. Hal ini lantaran ia dianggap peduli meningkatkan kualitas pendidikan di pondok pesantren.Salah satu ulama yang mendukung Setyo Wahono adalah Kiai Safarun.
-
Kenapa Setya Novanto disebut sebagai korban dalam kasus e-KTP? 'Partai Golkar itu menjadi korban dari e-KTP, jadi saya no comment. Jelas ya, korban e-KTP siapa? (Setnov) ya sudah clear,' pungkasnya.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
"Presiden punya sikap jelas jangan diragukan sikap Presiden, sebagai Menko Polhukam mari menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan, bahwa MKD tempat bergengsi untuk mengambil keputusan. Saya pikir ini tempat orang kredibilitas," katanya.
Luhut pun tak ingin masyarakat menjadi terkotak-kotak akibat kasus 'Papa Minta Saham' itu.
"Presiden konsern dengan ini, maka imbauan kita semua menahan diri, kita tak mau mencampuri soal hukum, silakan, berkali-kali jangan sampai ada kotak-kotak meski perbedaan itu wajar. Instruksi Presiden dengan kesederhanaannya itu titik balik kita bekerja dengan baik juga," ucapnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said menegaskan kemarahan Presiden Jokowi kepadanya setelah melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memang ben
Baca SelengkapnyaMantan Menteri ESDM, Sudirman Said mengungkap pernah ditegur Presiden Jokowi karena melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Baca SelengkapnyaTerjadi perdebatan panas ketika Fatia dicecar jaksa penuntut umum (JPU).
Baca SelengkapnyaHasto tidak memastikan apakah pertemuan Puan dan Luhut bermuatan politik.
Baca SelengkapnyaTerdakwa Fatia Maulidiyanti menjalani pemeriksaan dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Luhut Binsar Pandjaitan pada hari ini, Senin (28/8).
Baca SelengkapnyaLuhut bercerita laporannya pada Jokowi dan Prabowo soal family office dan business
Baca SelengkapnyaHamdan mengatakan, DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo sepakat dengan Menko Marves Luhut Binsar Padjaitan agar kabinet Prabowo-Gibran tak diisi oleh orang toxic.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani bertemu Luhut pada Sabtu, 19 Agustus 2023.
Baca SelengkapnyaPengacara Haris Azhar lantas mempertanyakan perihal ancaman yang dilakukan bisnis tambang pejabat negara.
Baca SelengkapnyaSaut yakin bahwa kasus ini akan diselesaikan secara tuntas. Mengingat taruhannya adalah nama baik kinerja pemberantasan korupsi.
Baca SelengkapnyaMantan Ketua KPK Abraham Samad mendesak agar sejumlah kasus yang berhubungan dengan keluarga mantan Jokowi agar dapat segera diusut.
Baca Selengkapnya