Follow
Luhut tepis isu Jokowi bisa lengser bila tak perpanjang Freeport
Merdeka.com - Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan membantah kabar sikap keras kepala Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Selain itu, dia memastikan presiden tidak akan lengser bila menolak perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.
"Ah enggak ada, ngarang saja itu. Enggak ada kabar-kabarnya seperti itu," kata Luhut di Balai Kota, Jakarta, Rabu (2/12).
Luhut memastikan Jokowi tetap menolak perpanjang kontrak Freeport Indonesia sebelum tahun 2019. Hal tersebut, katanya, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
-
Kenapa Jokowi paksa Freeport bangun smelter? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik. 'Bayangkan 55 tahun, dan kita tidak tahu apakah yang diekspor itu hanya tembaga atau ada emasnya. Oleh sebab itu, 9 tahun yang lalu saya paksa untuk mereka mau membangun yang namanya industri smelter,' tuturnya.
-
Bagaimana Jokowi mendorong Freeport bangun smelter? Jokowi lantas mencari cara karena sulit mendorong PT Freeport untuk membangun industri smelter. Kemudian, Jokowi meminta BUMN membeli saham mayoritas bagi PT Freeport.'Sehingga kita sekarang memiliki saham mayoritas 51 persen. Setelah kita mayoritas, baru saya perintah BUMN-nya agar industri smelternya segera dibangun,' pungkas Jokowi.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Apa gugatan yang dilayangkan ke Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
"Presiden itu dari awal masalah Freeport itu jelas posisinya tidak ingin memperpanjang sebelum 2019 sesuai dengan PP No. 77 Tahun 2014," tegas Luhut.
Pernyataan Jokowi bisa lengser itu beredar dalam rekaman diduga percakapan Ketua DPR Setya Novanto dengan pengusaha Mohammad Riza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin. Selain itu, dalam rekaman berdurasi 1 jam 20 menit dan 17 detik itu, dikabarkan juga menyebut bahwa Jokowi sosok keras kepala.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Izin ekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) yang saat ini berlaku hingga 31 Mei 2024.
Baca Selengkapnya
Luhut membantah kabar dirinya mundur dari Jabatan Menko Kemaritiman dan Investasi.
Baca Selengkapnya
Luhut mengatakan, rencana pemerintah menyetop ekspor gas alam dari Indonesia masih menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnya
Luhut mendeklarasikan dukungannya untuk Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
Baca Selengkapnya
Erick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.
Baca Selengkapnya
Benarkah pertalite dihapus pada 17 Agustus? Simak penelusuran
Baca Selengkapnya
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memuji integritas Presiden Jokowi dalam memimpin negeri
Baca Selengkapnya
Meskipun demikian, Luhut mengaku bersedia apabila diminta hanya untuk memberikan saran oleh Presiden yang terpilih nantinya.
Baca Selengkapnya
Pemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018.
Baca Selengkapnya
Luhut mengungkapkan, bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang sangat mendengarkan pendapat seluruh pihak.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut, Indonesia kini memegang saham 51 persen dari PT Freeport dan ditargetkan akan menjadi 61 persen.
Baca Selengkapnya
Arifin menjelaskan, aturan perpanjangan kontrak pertambangan juga sebenarnya telah tertuang dalam Pasal 196 UU No. 3 Tahun 2020
Baca Selengkapnya