Follow
Lukman Hakim soal hasil PTUN: Jalur hukum cara paling beradab
Merdeka.com - Menteri Agama sekaligus Politikus PPP Lukman Hakim Saifuddin menanggapi proses pengajuan banding Kubu Romahurmuziy (Romi) atas keputusan PTUN yang mengabulkan gugatan kubu Djan Faridz dan membatalkan SK Kemenkum HAM. Menurut Lukman, langkah kubu Romi untuk banding merupakan cara yang beradab dan demokratis.
"Menurut saya itu cara yang paling beradab santun demokratis yaitu dengan pendekatan hukum. Kita hanya tunduk pada hukum untuk penyelesaian sengketa. Ini kan belum inkrah masih ada upaya-upaya hukum yang masih ditempuh," ujar Lukman di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/2).
Lukman juga mengatakan, jika konflik itu diselesaikan dengan islah juga termasuk cara yang baik. "Proses hukum adalah bagian dari rekonsiliasi. Islah dapat ditempuh dengan berbagai cara, proses hukum adalah cara yang sangat baik dalam menyelesaikan konflik, tidak dengan memaksakan kehendak atau kekerasan," ujarnya.
-
Apa jabatan Lukman Hakim? Jabatan yang pernah diembannya sebagai berikut.Inspektur Keuangan (1942-1945).Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (1946)Komisaris Keuangan untuk SumatraDirektur De Javasche Bank Gubernur Bank Indonesia Direktur Bank Dunia (World Bank)Direktur Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund, IMF)Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Sjahrir II (2 Oktober 1946 – 27 Juni 1947). 9. Menteri Keuangan merangkap Menteri Kehakiman ad interim RI Darurat (19 Desember 1948 – 13 Juli 1949).10. Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II (4 Agustus 1949 – 20 Desember 1949)11. Menteri Keuangan dalam Kabinet Susanto (20 Desember 1949 - 21 Januari 1950) dan Kabinet Halim (21 Januari 1950 - 6 September 1950).
-
Siapa Lukman Hakim? Sosok Lukman Hakim, Teman Dekat Bung Karno yang Pernah Jadi Direktur Bank Dunia Pria kelahiran Tuban ini tercatat pernah menduduki banyak jabatan strategis.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Mengapa PKS menghormati putusan MK? 'Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,'
-
Apa yang diputuskan MK terkait sengketa Pileg PSI? Posisinya digantikan sementara Hakim Guntur Hamzah.'Kenapa ini didahulukan, karena menyangkut pihak terkait PSI maka ada hakim konstitusi yang mestinya di panel tiga untuk perkara ini tidak bisa menghadiri, oleh karena itu sementara digantikan panelnya oleh Yang Mulia Prof Guntur Hamzah,' kata Hakim Arief Hidayat di Gedung MK, Senin (29/4).
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? PPP mengajukan gugatan ke MK setelah proses penghitungan suara selesai dan PPP tidak lewat dari Ambang Batas Parlemen 4 persen.Hasil suara PPP hanya 3,87 persen, dan mereka merasa kehilangan suara di 18 propinsi yang mencapai 600.000 suara.
"Kesepakatannya yang nanti berkekuatan hukum tetap. Yang sudah in kracht, maka apapun putusannya bagi yang kalah akan ikut dengan yang menang pada saat berkekuatan hukum massal," ujarnya.
Seperti diketahui, hakim PTUN mengabulkan gugatan kubu Djan Faridz terhadap kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy versi Muktamar Surabaya yang disahkan oleh Menkum HAM Yasonna Laoly. Dengan putusan ini, SK Menkum HAM dianulir dan kepengurusan Romi pun tidak sah.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Meski merasakan adanya kejanggalan dalam putusan yang tidak menerima gugatan PDIP itu
Baca Selengkapnya
Hakim MK menolak permohonan uji materiil Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka.
Baca Selengkapnya
Tim Hukum Pramono Anung-Rano Karno, Todung Mulya Lubis apresiasi langkah dari tim Ridwan Kamil dan Suswono batal gugat hasil Pilkada Jakarta ke MK.
Baca Selengkapnya
MK, lanjut Fajar juga siap menghadapi banding Anwar Usman di PTUN.
Baca Selengkapnya
Dia meminta MK untuk tidak takut mengabulkan permohonan timnas AMIN.
Baca Selengkapnya
Permohonan banding diajukan pada Selasa 27 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya
PDIP belum mengetahui langkah hukum ke depan pasca PTUN menolak gugatan tersebut.
Baca Selengkapnya
Rosan yakini pemenang tak merasa lebih baik dan yang kalah tak menyalahkan orang lain
Baca Selengkapnya
KontraS angkat bicara terkait putusan bebas terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dalam perkara dugaan pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca Selengkapnya
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh hakim konstitusi Anwar Usman.
Baca Selengkapnya