Lulung soal Golkar & NasDem dukung Ahok: PPP tetap di sana

Merdeka.com - Dua partai di DPRD yang dulunya mendukung hak angket RAPBD 2015 memutuskan mundur dan berada di barisan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Mereka adalah, Partai Golkar dan Gerindra.

Berarti kini delapan partai yang konsisten memberikan dukungan. Termasuk PPP, partai dari musuh bebuyutan Ahok, Lulung Lunggana.

Dengan jumlah personel yang makin berkurang, akankah angket berhasil menyelidiki dana siluman yang muncul dalam APBD DKI 2015.

Berikut wawancara dengan pria yang akrab disapa Haji Lulung itu, Kamis (19/3):

Ketua Banggar (Prasetyo) tetap minta RAPBD 2015 disahkan jadi perda?

Oh belum. Kapan itu. Itu kan ucapan dia sendiri, belum dirapatkan. Dihargai lah Pak Ahok. Mungkin Pak Ahok ngomong ke Pras, kita pakai perda saja yuk, ya udah saya kirim. Mungkin begitu tapi ditangkapnya berbeda.

Buktinya Pak Prasetyo sudah kan dikasih password, itu tahu enggak pimpinan lain?

Kenapa baru dikasih password hari ini. Kenapa kemarin nggak buka-bukaan tuh e-budgeting. Katanya e-budgeting hebat.

Kalau pake 2015 dan perda, nanti nasib tim angket RAPBD gimana?

Angket tetap jalan lah. Yang menyetujui siapa, kan belum disetujui.

Ada kemungkinan beberapa fraksi mundur dari hak angket?

Kalau dia mau mundur ya mundur saja enggak apa apa. Kalau pada mundur nih, tinggal 6, PPP di sana, tinggal 3, PPP di sana. Tinggal 1, ya itu PPP.

Belum ada kesepakatan jadi ya?

Belum dong. Kan belum ada rapat evaluasi kita. Besok baru diputuskan. Tunggu aja sabar.

Berarti besok?

Iya kan masih ada sehari lagi.

Condongnya ke mana anggota soal anggaran?

Saya belum mau ambil keputusan sendiri sebelum ada keputusan

Ada miskomunikasi sama pimpinan, sampai anggota berbeda pendapat?

Tadi kan kita abis kumpul. Abis kumpul tadi baru dibuka, ini maunya kita kaya apa, besok kita putusin ya soalnya udah pada capek nih. Yaudah. Pasti ada titik temu APBD, Jakarta harus punya APBD.

Setuju e-budgeting?

Kan saya bilang e-budgeting itu baik, akuntabilitas, bisa dikontrol, mencegah korupsi, menekan Silpa, tapi e-budgeting punya sistem masing-masing, sistemnya loh, bisa dijebol apa kagak. Nah itu siapa yang bikin? Kita mesti tahu, berapa orang, digaji sama apa, kan kita kagak tahu, kan yang dikelola duit ente, dititip sama sana, kita yang setujuin.