Follow
MA menangkan kubu Ical, Yusril minta Menkum HAM tak ragu cabut SK
Merdeka.com - Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan menerima gugatan yang diajukan oleh Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical). Kuasa Hukum Golkar kubu Ical, Yusril Ihza Mahendra menegaskan lewat putusan MA itu, Menkum HAM Yasonna Laoly, harus segera mencabut SK yang menetapkan Golkar Kubu Agung Laksono sebagai pengurus partai beringin yang sah.
"Kewajiban Yasonna untuk menerbitkan SK baru men-sahkan permohonan DPP Golkar Munas Bali melalui SK juga atas permohonan yang diajukan tanggal 5 Desember 2014 yang hingga kini belum pernah ditindaklanjuti Menkum HAM," kata Yusril dalam siaran persnya, Kamis (22/10).
Dia berharap agar Yasonna Laoly tidak mengulur waktu terlalu lama menerbitkan SK bagi Golkar kubu Ical. Walaupun, sedianya ada waktu 90 hari semenjak putusan ditetapkan.
-
Bagaimana MKGR tegak lurus ke Golkar? “Kami tidak akan membiarkan pengurus, dewan-dewan, jajaran. Termasuk anggota Ormas MKGR yang dapat menabrak kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh partai Golkar dan Bapak Airlangga Hartarto,“ tegas Adies dalam SE yang ditandatangani pada Jumat (28/7).
-
Bagaimana Golkar bekerja keras? 'Kerja keras daripada tokoh-tokoh Golkar saya lihat di berbagai daerah yang saya datangi, yang saya kampanye dan saya minta maaf banyak daerah-daerah yang belum sempat saya datangi, saya kunjungi, dalam kampanye Pemilu yang baru saja lewat,' ucap Prabowo.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Bagaimana Golkar berperan? Pertemuan KTT ke-26 ASEAN-RRT menyepakati pentingnya penguatan kerjasama regional untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan cita-cita Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, terutama dengan adanya upgrading ASEAN-China Free Trade Agreement (FTA) 3.0 dan implementasi penuh Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
-
Bagaimana cara Golkar mencapai hasil bagus di Pemilu 2024? 'Jelas itu prestasi yang layak diapresiasi karena tak mudah bagi Golkar bisa naik signifikan hasil pilegnya karena mereka tak punya kader internal yang maju pilpres,' sambung Adi.
"Yasonna tidak perlu ragu dan berlama-lama menunggu waktu 90 hari untuk melaksanakan putusan kasasi. 'Makin cepat makin baik' seperti slogan JK. Langkah cepat itu juga akan memulihkan citra Kemenkum HAM yang selama ini dianggap kurang obyektif dalam mengesahkan DPP Golkar yang dulu sama-sama dimohon baik oleh Munas Bali maupun Munas Ancol," ujarnya.
Apabila nantinya Menkum HAM telah mencabut SK kepengurusan Munas Ancol dan menerbitkan SK bagi Munas Bali, maka, kata dia, Munas Ancol tak bisa menggugat SK Munas Bali itu. Sebab, Munas Ancol telah kalah di MA.
"Tidak ada pihak yang punya legal standing untuk kembali menggugat Yasonna ke PTUN jika dia mencabut SK pengesahan kubu Munas Ancol dan menerbitkan SK baru yang mengesahkan kubu munas Bali," ujarnya.
"Kubu Munas Ancol juga tidak punya legal standing untuk menggugat Yasonna karena mereka jelas telah dikalahkan MA dalam putusan tingkat kasasi," tambahnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jusuf Kalla berpesan kepada Cak Imin agar tidak kalah dengan Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya
Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) turun gunung menunjukkan dukungannya pada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Baca Selengkapnya
KY menyadari putusan inidapat menentukan Pilkada yang jujur dan adil
Baca Selengkapnya
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo buka suara soal desakan mundur terhadap hakim Anwar Usman.
Baca Selengkapnya
Ma'ruf Amin meminta tidak ada lagi gonjang-ganjing dari putusan yang diambil.
Baca Selengkapnya
Yusril mengakui pernyataan itu disampaikannya pada 2014 lalu atau sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
Baca Selengkapnya
Anwar menyerahkan keputusan itu sesuai dengan hasil sidang Majelis Kehormatan MK yang dipimpin Jimly Asshiddique.
Baca Selengkapnya
Yusril berpendapat perselisihan hasil pemilu yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya
Salah satu kewenangan MK adalah mengadili perselisihan hasil pemilu, dalam hal ini Pilpres.
Baca Selengkapnya
Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie pun bertanya lebih lanjut tentang Bara JP saat masing-masing Pelapor memperkenalkan diri.
Baca Selengkapnya
Anwar menyerahkan keputusan itu sesuai dengan hasil sidang Majelis Kehormatan MK yang dipimpin Jimly Asshiddique.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar pemilihan Ketua MK baru pengganti Anwar Usman pada Kamis, 9 November 2023.
Baca Selengkapnya