Maaf Ahok soal surah Al Maidah tak otomatis hilangkan proses hukum
Merdeka.com - Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengutip surah Al Maidah demi kepentingan pencalonannya di Pilgub DKI terus menuai polemik. Meski Ahok telah meminta maaf, tetapi tak menyurutkan sejumlah ormas yang tersinggung melanjutkan proses hukum.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto mengatakan, permintaan maaf Ahok tidak otomatis membuat proses hukum kasus ini selesai. Pihaknya akan mendorong kepolisian agar proses hukum kasus ini tetap berjalan.
"Kita tidak bisa melihat sesuatu dengan simpelnya saja. Misalnya dengan meminta maaf, meminta maaf tentunya tidak menghilangkan di dalam proses hukumnya," kata Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/10).
-
Apa pesan ayah Ahok? 'Orang miskin tidak akan menang melawan orang kaya, orang kaya tidak akan bisa melawan pejabat' kutipan pesan sang ayah, dari pepatah Tiongkok Kuno yang jadi pendorongnya.
-
Siapa ayah Ahok? Diketahui, pria kecil ini merupakan anak dari Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing keturunan Tionghoa .
-
Kenapa Ahok ingin jadi pejabat? Pesan Sang Ayah Pengalaman sering diperas oknum pejabat membuatnya terobsesi ingin menjadi pejabat. Ditambah pesan dari sang ayah sebelum meninggal. Pesan ini juga mendorongnya untuk jadi pejabat yang jujur dan membawa perubahan positif.
-
Apa harapan AHY untuk Polri? Pada kesempatan itu AHY memberikan harapan dan doa kepada Polri agar bisa melayani masyarakat dengan lebih baik lagi.'Usai rapat di Istana, saya langsung menghadiri acara peringatan Hari Bhayangkara ke-78, di Monas, Jakarta.Semoga Polri semakin maju dan profesional di tengah tantangan zaman yang tidak ringan, dan menjadi pelindung serta pengayom masyarakat Indonesia.Ke depan, kita semua berharap Polri semakin adaptif dengan perkembangan teknologi dan menghadirkan keadilan untuk semua,' tulis unggahan AHY.
-
Siapa yang membantu PPK dalam Pilkada? Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Apa kata Habiburokhman tentang Ahok dukung Ganjar? 'Itu menurut saya too little too late, atau bahkan enggak ngaruh sama sekali,' ujar Habiburokhman di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Senin (5/2).
Menurutnya, polemik ucapan Ahok yang mengutip surah Al Maidah sudah bukan ranah keyakinan tetapi melebar ke ranah hukum. Hal ini ditunjukkan dengan langkah hukum dari PP Muhammadiyah ke Polda Metro Jaya.
Apalagi, kubu Ahok juga melakukan balasan dengan melaporkan penyebar video rekaman pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu itu ke polisi.
"Saya melihat bukan saja organisasi tapi betul-betul suatu hal yang mempunyai aqidah dan misalkan kalau enggak salah itu pemuda Muhammadiyah melaporkan. Dan itu pun juga dari pihak Pak Ahok, kawan Ahok kalau enggak salah juga melaporkan ke polisi," terangnya.
"Sehingga ini sudah memasuki wilayah-wilayah hukum, menurut saya tidak hanya hukum terbatas juga bisa juga hukum terpidana," sambung Agus.
Oleh karena itu, lanjutnya, proses hukum diperlukan untuk membuktikan tudingan terhadap Ahok tidak benar. Sebab, Agus menyebut kasus ini bisa menjadi kendala bagi Ahok dan pendukungnya dalam mengikuti ajang Pilgub DKI 2017.
"Kami berikan kekuatan penuh kepada penegak hukum untuk betul-betul memproses dan kami juga mendorong supaya proses ini secepat mungkin. Karena ini kan mau ada Pilkada supaya Ahok menghadapi Pilkada juga tanpa beban tanpa ada permasalahan yang ada," tandasnya. (mdk/sho)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AHY menegaskan pemerintah juga punya tujuan besar pembangunan yang juga harus dikawal dan dijaga bersama-sama.
Baca SelengkapnyaProses hukum terhadap calon kepala daerah akan ditunda hingga perhelatan Pilkada selesai.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya diketahui mengusut dugaan kasus menyebarkan hoaks Aiman lantaran menuding aparat tidak netral pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAiman dilaporkan ke Polda Metro sejumlah orang terkait dugaan menyebarkan hoaks lantaran menuding aparat tidak netral pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKejagung mengumumkan bahwa pihaknya akan menunda proses pemeriksaan terhadap peserta Pilkada 2024 demi menghindari black campaign.
Baca Selengkapnya