Mahfud MD: Amandemen UUD '45 Hanya GBHN dan MPR Lembaga Tertinggi

Merdeka.com - Wacana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui amandemen terbatas UUD 1945 menuai pro dan kontra. Ahli hukum tata negara Mahfud MD menjelaskan, wacana tersebut berpotensi mendapat penolakan masyarakat.

Dia mengatakan, berkaca dari sejarah Indonesia terkait pengambilan keputusan setiap membuat UUD selalu diprotes. Mulai dari tahun 1945 diundangkan, kemudian diubah pada Oktober menjadi maklumat X di tahun yang sama. Kemudian lagi pada 1949 diprotes lantaran jelek sehingga diubah dengan UUD 1950. Dan kemudian balik lagi menjadi UUD 1945.

"Mau diubah lagi. Ini kalau besok diubah ya hati-hati saja, besok akan ada yang protes diubah lagi," kata Mahfud usai memberikan pembekalan materi dalam rangka kegiatan bersama (PKB) Kejuangan kepada Perwira Siswa Sesko TNI, Sespimti Polri, Sesko Angkatan Sespimmen Polri tahun 2019 di Auditorium Jos Soedarso Seskoal, Cipulir, Jakarta Selatan, Rabu (14/8).

Dia menjelaskan, pemerintah harus lebih konsisten. Dia mengklaim pernah membuat wacana tersebut bersama Presiden, Panglima TNI, dan Ketua MPR Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu. Semua pihak, kata dia, telah sepakat dengan rencana tersebut. Tetapi syaratnya, kata dia, harus dilakukan dengan amandemen terbatas.

"Amandemennya terbatas yakni dengan ada GBHN dan MPR dijadikan lembaga tertinggi negara. Di luar itu tidak," ungkap Mahfud.

Ada beberapa hal yang tidak diubah yaitu tentang pemilihan presiden yang dikembalikan ke MPR. Kedudukan DPD yang ingin ditingkatkan hingga soal keberadaan Komisi Yudisial yang dinilai tak efektif.

"Jadi (amendemen) hanya dua itu. GBHN dibuat mengikat agar tidak terjadi terjadi tumpang tindih, berinduk pada satu pedoman sehingga daerah-daerah tidak boleh buat aturan sendiri yang destruktif," kata Mahfud.