Mahfud MD cerita dulu politisi menghindar jika ditunjuk jadi ketum
Merdeka.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, yang turut hadir sebagai salah satu pembicara pada acara diskusi peluncuran buku karya Radhar Panca Dahana, mengatakan ada perbedaan besar yang sebenarnya sangat mencolok dalam budaya politik di Indonesia.
Perbedaan itu, kata dia, berkaitan langsung dengan sistem demokrasi yang dijalankan di Indonesia saat ini, baik dalam sistem kepartaian maupun sistem kelembagaan lainnya dalam tatanan berbangsa dan bernegara.
"Dulu itu sistem politik mekanismenya bottom-up, di mana jika masyarakat sudah percaya akan kualitas seorang tokoh, maka dengan sendirinya ketokohan orang itulah yang akan membawanya dalam jabatan yang dipercayakan masyarakat kepadanya berdasarkan kualitas personal. Kalau sekarang kan tidak," kata Mahfud di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu (11/3).
-
Bagaimana sistem pemilu di Indonesia berubah dari waktu ke waktu? Sistem pemilu di Indonesia telah mengalami perubahan dari masa ke masa. Pada awalnya, Indonesia menerapkan sistem pemilu proporsional tertutup pada tahun 1955 hingga tahun 2003. Dalam sistem ini, pemilih hanya memberikan suara untuk partai politik, dan kandidat-kandidat dari partai politik ditentukan oleh partai itu sendiri. Namun, pada tahun 2004, Indonesia mulai menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2003. Dalam sistem ini, pemilih dapat memberikan suara langsung untuk kandidat secara individual, dan perolehan suara untuk partai politik akan menentukan jumlah kursi yang mereka dapatkan di parlemen.
-
Kapan pemilu pertama di Indonesia? Pemilu di Indonesia pertama kali diselenggarakan di tahun 1955.
-
Kapan Pilkada pertama kali diadakan di Indonesia? Pilkada pertama kali diadakan di Indonesia pada tahun 2005 setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
-
Bagaimana Pilkada sebelum tahun 2005? Sebelum adanya sistem pemilihan langsung, pemilihan kepala daerah diangkat oleh presiden atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
-
Kapan pemilu di Indonesia? Di Indonesia, tahun 2024 adalah tahun politik.
"Bahkan yang saya tahu, zaman Parmusi itu kalau ada yang dipilih jadi ketua, pasti mereka malah menghindar. Berbeda dengan sekarang, di mana justru banyak orang yang mau jadi ketua," katanya menambahkan.
Mahfud menjelaskan perbedaan lainnya dari apa yang ia maksud dengan sistem politik bottom-up tersebut, yakni masyarakat yang mendukung seorang tokoh untuk mengemban jabatan tertentu di dasarkan pada penilaian publik akan kualitas dan kinerja sosok yang ingin diusung tersebut.
Namun fenomena itu dalam politik nasional hari ini justru terjadi berkebalikan. Dukungan biasanya malah berasal dari tokoh itu sendiri yang bisa mengorganisir pendukung bayarannya masing-masing, untuk menjadikannya dirinya menduduki jabatan tertentu.
"Dulu itu nggak ada tim sukses, tim suksesnya ya langsung dari rakyat itu sendiri. Kalau kinerjanya bagus, seorang tokoh pasti naik sendiri namanya," ujar Mahfud.
"Kalau sekarang kan beda, setahun sebelum ada pemilihan ketua partai, masing-masing sudah bikin tim sukses, keluarin dana yang banyak. Kalau nggak bisa disogok, ya diteror," pungkasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahfud mengaku banyak pihak ingin menyumbangkan dananya untuk menyukseskan kampanye
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Mahfud menanggapi alasannya bersedia dicalonkan sebagai cawapres di Pilpres 2024 dari partai politik yang kadernya terjerat korupsi.
Baca SelengkapnyaMantan Calon Wakil Presiden Mahfud Md menyinggung banyaknya jumlah menteri dalam sebuah pemerintahan.
Baca SelengkapnyaMahfud menyebut, lobi-lobi yang terjadi malah membuat proses seleksi pimpinan KPK rusak karena tidak obyektif.
Baca SelengkapnyaSelama tidak menggunakan fasilitas negara, tidak masalah seorang menteri menjadi tim sukses.
Baca SelengkapnyaSejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju diketahui masuk daftar tim sukses capres dan cawapres pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Mahfud MD tidak sependapat dengan pernyataan Capres Ganjar Pronowo.
Baca SelengkapnyaMahfud mengatakan selama maju Pilpres tidak pernah memakai fasilitas negara.
Baca SelengkapnyaKisah persahabatan mantan Menko Polhukam Mahfud MD dengan mantan Menko Marves Luhut B Panjaitan
Baca SelengkapnyaMahfud bercerita saat tak lagi jadi menteri pada 2001, Luhut menelepon menanyakan kabarnya.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Mahfud MD tidak sependapat dengan pernyataan Capres Ganjar Pronowo.
Baca SelengkapnyaMenjadi seorang Menko Polhukam tak selamanya membuat kinerja seorang Mahfud Md mulus.
Baca Selengkapnya