Mahfud MD gagal jadi cawapres, Jokowi dinilai mudah diintervensi
Merdeka.com - Politisi Gerindra Heri Gunawan menanggapi cerita Mahfud MD yang gagal dipilih sebagai cawapres Joko Widodo. Menurutnya, peristiwa yang di alami Mahfud merupakan hal biasa dalam perpolitikan. Namun, Jokowi harusnya memiliki pendirian dan tak mudah diintervensi.
"Saya dalam berkoalisi ini sebuah dinamika tetapi seharusnya presiden sebagai pemimpin lembaga tinggi negara memiliki integritas tadi berbicara sesuai ucapan jadi kalau A ya A. kalau B ya yang B artinya sebaiknya presiden sendiri yang menentukan bukan dipengaruhi oleh orang lain," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8).
Baginya, Jokowi sebagai pemimpin bangsa Indonesia mesti memiliki integritas. Seharusnya, kata dia, Jokowi mesti berani bersikap tegas.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Kenapa Jokowi reshuffle kabinetnya? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Siapa yang disebut Jokowi sebagai sosok yang keliru? “Karena ia percaya sumber daya planet bumi terbatas. Akan tetapi, ternyata Thanos keliru.“
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Apa yang dikatakan Hasto soal Jokowi? Lebih lanjut Hasto menyatakan, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol. Tidak hanya PDIP namun juga Partai Golkar pimpinan Airlangga Hartarto, salah satu pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.
"Kalau tidak, karena di sini presiden ini dipengaruhi oleh enam partai koalisi yang lain sehingga ke depannya bisa terjadi pembagian kekuasaan yang lebih besar untuk mereka. Bahkan dari segi ekonomi dari segi berbagai bidang mungkin bisa diserahkan kepada mereka (koalisinya). Sah saja gak masalah, tapi kembali lagi kuncinya harus ada di presiden dia yang harus tegas menentukan A dan B bukan partai koalisi atau pendukung lainnya yang menentukan itu," imbuhnya.
Legislator DPR ini pun mengapresiasi ucapan Mahfud yang gamblang karena dijegal oleh pihak pihak yang tidak menginginkannya menjadi cawapres Jokowi.
"Saya mengapresiasi kali pertama keterbukaan terjadi dalam era reformasi dimana dalam penentuan calon wakil presiden memang itu hak prioritas presiden tetapi akan lebih baik hak tidak tersandera oleh beberapa koalisi mengatur presiden," tuturnya.
Heri khawatir bila Jokowi sudah di dikte oleh koalisinya sebelum kembali menjadi Presiden, dampaknya tidak baik dan cenderung memihak segelintir kelompok.
"Apalagi kalau sudah berkuasa. Lebih parah nanti pasti akan menyandera bukan mengancam lagi. Kalau sudah menyandera sudah susah nanti akhirnya akan berbicara tentang kepentingan kelompok kelompok bukan kepentingan bangsa dan negara," tandasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Mahfud, putusan MK tersebut sudah jelas salah lantaran melanggar etik.
Baca SelengkapnyaKabar tersebut awalnya diungkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Baca SelengkapnyaMahfud mengundurkan diri secara resmi dari Menko Polhukam pada Kamis (1/2) kemarin.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mendekati Mahkamah Agung untuk meloloskan Kaesang untuk bisa mengikuti Pilkada, menurutnya sudah keterlaluan
Baca SelengkapnyaAda sejumlah alasan yang membuat isu pemakzulan terhadap Jokowi kembali mencuat.
Baca SelengkapnyaTawaran tersebut bukan berasal dari partai koalisi, melainkan dari beberapa perwakilan PKS.
Baca SelengkapnyaHingga akhirnya, koalisi pengusung Jokowi sepakat untuk meminang Ma'ruf Amin sebagai cawapres Jokowi.
Baca SelengkapnyaHasto ungkap hasrat Jokowi yang terus ingin berkuasa meski sudah tak lagi menjadi presiden.
Baca SelengkapnyaSebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaJokowi sebelumnya disebut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengirim menteri untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaPernyataan Megawati tersebut digaungkan berkaitan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Efriza menilai sulit jika Jokowi ingin mengambil alih PDIP.
Baca SelengkapnyaHasto mengaku sedih atas penyataan Jokowi yang mendapat sentimen negatif dari masyarakat.
Baca Selengkapnya