Mahfud MD pernah tolak 3 jabatan strategis saat ditawari Jokowi

Merdeka.com - Tidak banyak yang tahu bila sejak awal Jokowi menjadi presiden, Mahfud MD sempat diminta bergabung di pemerintahan. Akan tetapi Mahfud MD menolak lantaran pada Pilpres 2014 berada di kubu Prabowo.

Mahfud berpegang teguh terhadap etika politiknya. Mantan ketua MK tersebut mengaku pernah menolak beberapa jabatan strategis yang ditawarkan oleh Jokowi. Apa saja? Berikut ulasannya:

Ditawari jadi Menkopolhukam

Dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di TvOne, Selasa (14/8), Mahfud MD mengaku pernah ditawari bergabung dalam kabinet kerja Jokowi-JK dengan menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM. Namun secara tegas dia menolak lantaran saat Pilpres 2014 tak mendukung Jokowi melainkan Prabowo.

Mahfud bercerita pada Mei 2015 Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan memberitahu jika pemerintah membutuhkannya pada posisi Menkopolhukam. Saat itu Luhut menyatakan jika Jokowi sangat menghargai profesionalitas Mahfud MD sehingga diminta bergabung menjadi menteri.

"Saya senang sekali dengan jabatan itu. Tapi saya punya etika politik, tahun 2014 saya mendukung Pak Prabowo masa mau masuk kabinet Jokowi nanti saya diketawai orang. Dan yang berkeringat untuk Pak Jokowi kan banyak. Saya akan bantu pemerintah ini tapi tidak dalam kabinet karena saya tidak berkeringat, saya berkeringat dulu dong baru bergabung," kata Mahfud MD kepada Luhut.

Komisaris Utama

Selain ditawari menjadi Menkopolhukam, Mahfud MD juga pernah diminta mengisi posisi Komisaris Utama BUMN. Pada jabatan itu gaji yang disodorkan pun sangat besar. Akan tetapi Mahfud MD kembali menolak dengan tegas.

Kepada Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dia mengaku dengan jujur kalau posisi tersebut bukan bidang yang dikuasainya. "Saya bilang Pak Luhut saya ini ahli hukum tidak ngerti urusan saham, urusan index minta maaf saya enggak bisa jadi komisaris," katanya saat bercerita di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di TvOne, Selasa (14/8).

Jaksa Agung

Tak sampai di situ, Jokowi terus menawarkan jabatan-jabatan penting kepada Mahfud MD supaya bisa bergabung di pemerintahan. Ketika ada reshuffle jaksa agung, nama Mahfud MD diusulkan menjadi penggantinya. Mengingat Mahfud MD sangat menguasai masalah hukum.

Tapi lagi dan lagi mantan ketua MK tersebut menolaknya. "Saya enggak mau (jadi jaksa agung). Saya ngusulkan Pak Busro dan Bambang Widjajanto, saya enggak mau," katanya saat bercerita di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di TvOne, Selasa (14/8).